triggernetmedia.com – Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan sebagian impor liquefied petroleum gas (LPG) Indonesia selama ini berasal dari kawasan Timur Tengah. Namun, di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan sumber pasokan tersebut ke kawasan lain.
Bahlil menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan memengaruhi ketersediaan LPG di dalam negeri. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kontrak jangka panjang dengan negara mitra guna memastikan stabilitas pasokan energi nasional.
“LPG kita impor sekitar 20 persen dari Timur Tengah. Dari total 7,6 juta ton impor, sekitar 70 hingga 75 persen berasal dari Amerika Serikat,” kata Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah kini mengalihkan pasokan LPG dari Timur Tengah ke sejumlah negara lain. Salah satunya melalui kontrak jangka panjang dengan Amerika Serikat dan beberapa negara lain.
“Di akhir pekan ini akan masuk dua kargo dari Australia,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga telah menjadwalkan kedatangan beberapa kargo LPG berikutnya guna memastikan pasokan tetap stabil menjelang dan setelah Hari Raya Idulfitri.
“Pada 28 Maret akan masuk dua kargo lagi, kemudian pada 4 April satu kargo, dan 8 April satu kargo berikutnya,” kata Bahlil.
Selain LPG, pemerintah juga memastikan pasokan solar nasional berada dalam kondisi aman karena kini seluruh kebutuhan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Bahlil menyebut operasional proyek pengembangan kilang melalui Refinery Development Master Plan di Kilang Balikpapan turut membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.
“Solar kita sudah aman dari dalam negeri. RDMP Balikpapan membantu kita mengurangi impor solar,” ujarnya.
Sementara itu, untuk minyak mentah, sekitar 20 persen impor Indonesia sebelumnya juga berasal dari kawasan Timur Tengah. Namun pemerintah telah menyiapkan alternatif pasokan dari negara lain.
Menurut Bahlil, pengiriman minyak dari Amerika Serikat memang membutuhkan waktu lebih lama, yakni sekitar 40 hari, dibandingkan pengiriman dari Timur Tengah yang rata-rata memakan waktu sekitar tiga minggu.
“Namun kita sudah menyiapkan kontrak jangka panjang sebagai langkah antisipasi,” kata Bahlil.











