triggernetmedia.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan se-Kota Pontianak resmi dimulai sebagai forum partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan tahun 2027. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak warga aktif menyampaikan usulan pembangunan.
Edi menegaskan, pada 2026 Pemerintah Kota Pontianak memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum terus dibenahi untuk mendukung aktivitas warga,” ujar Edi, Senin (12/1/2026).
Menurut Edi, Kota Pontianak masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain genangan akibat hujan dan rob, kebakaran lahan saat musim kemarau, serta intrusi air laut yang menyebabkan air PDAM menjadi payau. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat juga menuntut perencanaan pembangunan yang matang dan berkelanjutan.
Saat ini, Pemkot Pontianak mempercepat pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) sebagai salah satu program nasional prioritas untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi. Proyek tersebut berlokasi di Gang Martapura, Kelurahan Benua Melayu Laut, serta Nipah Kuning, Kelurahan Sungai Jawi Luar.
Edi juga menyinggung keterbatasan lahan di Kota Pontianak, termasuk untuk pemakaman. Pemerintah kota telah melakukan pembebasan lahan yang masih dalam proses.
Ia menekankan pentingnya kesamaan persepsi dalam penyusunan program agar kebijakan dapat berjalan efektif. “Perbedaan persepsi berpotensi menghambat pelaksanaan di lapangan,” katanya.
Kebijakan pembangunan daerah, lanjut Edi, tetap mengacu pada program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan penguatan ekonomi masyarakat.
“Kita membutuhkan infrastruktur yang kuat, tetapi daya beli masyarakat juga harus dijaga agar ekonomi terus tumbuh,” ujarnya.
Edi juga mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mengeksekusi anggaran 2026. Berdasarkan evaluasi 2025, masih terdapat program yang terlambat dilaksanakan.
Ia berharap aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik sejak awal tahun. “Saya ingin ASN bekerja dengan ikhlas, bersemangat, dan mengedepankan pelayanan prima tanpa menimbulkan persoalan hukum akibat kelalaian,” pungkasnya.
About Author
