triggernetmedia.com – Setelah penantian panjang selama 15 tahun, nama Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, akhirnya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Keputusan itu diumumkan dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Senin (10/11/2025), dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Langkah pemerintah ini menjadi titik akhir dari perjalanan panjang dan perdebatan publik yang kerap muncul setiap kali nama Soeharto diajukan dalam daftar calon penerima gelar kehormatan. Sejak pertama kali diusulkan pada 2010, nama Soeharto selalu terganjal pertimbangan politik dan moral. Tahun ini, usulan itu akhirnya disetujui oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Namun pengakuan negara terhadap jasa Soeharto juga membuka kembali perdebatan lama: apakah seorang tokoh dengan catatan kekuasaan selama lebih dari tiga dekade dan sejumlah kontroversi masih layak menyandang gelar pahlawan?
Jasa dan Peran Soeharto dalam Sejarah Nasional
Bagi para pendukungnya, Soeharto dianggap sebagai tokoh strategis yang berperan besar dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Salah satu poin utama yang menjadi dasar penganugerahan adalah peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang memperkuat posisi diplomatik Indonesia di mata dunia.
Soeharto juga dikenal sebagai komandan Operasi Mandala dalam upaya pembebasan Irian Barat (Papua) dari Belanda. Keberhasilan operasi itu, yang kemudian berujung pada Perjanjian New York 1962, menjadi salah satu tonggak penting dalam penyatuan wilayah Indonesia.
“Perjuangan Soeharto dalam integrasi Irian Barat merupakan salah satu kontribusi nyata bagi keutuhan bangsa,” ujar Robert J. Kardinal, tokoh Papua dan anggota DPR Fraksi Golkar.
Sebagai Presiden, Soeharto juga dikenang melalui keberhasilannya dalam membangun stabilitas nasional. Melalui Repelita dan GBHN, Orde Baru dinilai berhasil menata perekonomian dan mencapai swasembada pangan, prestasi yang jarang dicapai negara berkembang kala itu.
“Soeharto membawa Indonesia keluar dari krisis politik dan ekonomi pasca-1965, dan menegakkan stabilitas yang menjadi fondasi pembangunan,” ujar Razikin Juraid, Ketua Bidang Politik DPP KNPI.
Catatan Kelam dan Suara Penolakan
Di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menilai bahwa penganugerahan ini justru menyinggung rasa keadilan sejarah. Kalangan aktivis hak asasi manusia, akademisi, dan korban Orde Baru menolak keras pemberian gelar tersebut.
Bagi mereka, Soeharto tidak hanya dikenal sebagai “Bapak Pembangunan”, tetapi juga sebagai pemimpin otoriter yang membatasi kebebasan sipil dan membiarkan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme mengakar.
“Syarat utama seorang pahlawan adalah tidak memiliki catatan yang merusak nilai perjuangannya. Dalam hal ini, rekam jejak Soeharto terlalu kelam untuk diabaikan,” tegas Bonnie Triyana, sejarawan sekaligus anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan.
Bonnie menilai, pemberangusan kebebasan berekspresi dan praktik kekerasan terhadap lawan politik menjadi noda serius dalam masa pemerintahan Soeharto.
“Dulu, kritik bisa dianggap subversif. Banyak orang ditangkap tanpa proses hukum yang jelas. Itu bagian dari sejarah yang tidak boleh dilupakan,” ujarnya.
Krisis ekonomi 1998 juga menjadi catatan lain yang kerap dijadikan bukti kegagalan sistem Orde Baru.
“Krisis 1998 menunjukkan rapuhnya fondasi ekonomi yang dibangun. Seperti raksasa berkaki lempung, tampak kokoh, tapi mudah runtuh,” tambah Bonnie.
Simbol Rekonsiliasi atau Pengaburan Sejarah?
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto tidak hanya menimbulkan diskusi sejarah, tetapi juga menyinggung dimensi politik kontemporer. Bagi sebagian pihak, keputusan ini mencerminkan rekonsiliasi simbolik antara masa lalu dan masa kini, terutama karena Presiden Prabowo sendiri memiliki hubungan personal dan historis dengan keluarga Cendana.
Namun bagi kalangan lain, keputusan ini dikhawatirkan justru mengaburkan batas antara penghormatan terhadap jasa dan pengampunan terhadap kesalahan sejarah.
Bagi sejarawan, pengakuan ini bisa menjadi momentum untuk melihat sejarah secara utuh—tanpa glorifikasi, tapi juga tanpa penyangkalan.
Apapun perdebatan yang muncul, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menandai babak baru dalam perjalanan bangsa: sebuah upaya memahami masa lalu dengan segala kompleksitasnya, di tengah tantangan menjaga ingatan kolektif agar tidak terhapus oleh waktu.
About Author
