triggernetmedia.com – Pemerintah Kota Pontianak melakukan refocusing atau penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, setelah adanya penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp223,38 miliar.
Kendati demikian, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga pelaksanaan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Meskipun alokasi dana dari pusat mengalami penurunan, kami tetap memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat,” ujar Edi usai menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Pontianak 2026 beserta Nota Keuangan dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Kamis (23/10/2025).
Prioritaskan Program yang Menyentuh Masyarakat
Edi menjelaskan, sejumlah sektor tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka pengangguran, serta peningkatan layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan.
Ia menilai, penguatan sektor-sektor tersebut akan memberikan efek berantai terhadap kesejahteraan masyarakat dan memperkuat struktur ekonomi kota.
“Pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Efisiensi dan Penyesuaian Belanja
Untuk menjaga keseimbangan fiskal, Pemkot Pontianak melakukan efisiensi terhadap sejumlah pos belanja nonprioritas, terutama kegiatan yang masih bisa ditunda pelaksanaannya.
Langkah ini meliputi penghematan dana hibah, biaya konsumsi kegiatan, pengadaan alat tulis kantor, serta perjalanan dinas.
“Penyesuaian ini dilakukan agar anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal,” jelas Edi.
Setelah dilakukan penyesuaian, total APBD Kota Pontianak Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2,047 triliun.
Menjaga Keseimbangan dan Akuntabilitas
Edi menambahkan, penyesuaian anggaran ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan pengelolaan APBD dilakukan secara transparan dan berorientasi pada hasil.
“Kita berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah. Prinsipnya, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
About Author
