triggernetmedia.com – Pemerintah Indonesia mencatat realisasi pembiayaan utang sebesar Rp501,5 triliun hingga 30 September 2025, atau 68,6 persen dari total target Rp775,9 triliun sebagaimana tertuang dalam APBN 2025.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, strategi pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian, efisiensi, serta manajemen risiko yang terukur.
“Kami memastikan strategi pembiayaan utang tetap hati-hati dan diarahkan untuk memitigasi risiko. Pemerintah juga menjaga komunikasi yang baik dengan investor agar seluruh pembiayaan berjalan sesuai rencana,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
SBN Jadi Sumber Utama Pembiayaan
Pemerintah memanfaatkan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen utama pembiayaan, baik dalam denominasi rupiah maupun valuta asing (valas).
Di pasar global, pemerintah sukses menerbitkan SBN dual currency senilai US$1,85 miliar dan €600 juta, dengan minat investor yang tinggi mencapai lebih dari US$9,4 miliar dan €1,2 miliar.
Sementara itu, pasar domestik juga menunjukkan penguatan. Yield SBN Rupiah tenor 10 tahun turun tajam dari 6,98 persen di awal tahun menjadi sekitar 6,09 persen pada Oktober 2025.
“Penurunan yield ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sekaligus menurunkan beban bunga utang pemerintah,” kata Suahasil.
Selain itu, spread antara SBN 10 tahun Indonesia dan US Treasury juga menyempit dari 240–260 basis poin (bps) menjadi sekitar 206 bps. Hal ini menunjukkan persepsi risiko terhadap Indonesia semakin menurun.
Pembiayaan Non-Utang Dorong Program Prioritas
Di samping pembiayaan melalui utang, pemerintah juga merealisasikan pembiayaan non-utang untuk mempercepat pelaksanaan program strategis nasional. Hingga akhir September 2025, total pembiayaan anggaran — termasuk utang dan non-utang — telah mencapai Rp458 triliun, atau sekitar 69,2 persen dari target tahunan Rp662 triliun.
Beberapa pembiayaan utama di antaranya:
-
Perumahan: Rp24,7 triliun melalui BP Tapera untuk membiayai pembangunan 190 ribu unit rumah bersubsidi lewat program FLPP.
-
Pendidikan: Rp26,7 triliun disalurkan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta program Sekolah Unggul Garuda.
-
Ketahanan Pangan: Rp22 triliun dialokasikan untuk memperkuat Perum Bulog dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Menjaga Kredibilitas dan Keberlanjutan Fiskal
Menurut Suahasil, strategi pembiayaan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan anggaran, tetapi juga menjaga kredibilitas fiskal dan keberlanjutan utang jangka panjang.
“Yang terpenting adalah menjaga kepercayaan investor dan memastikan pembiayaan diarahkan untuk hal-hal produktif. Pemerintah berupaya agar rasio utang tetap terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi global,” tegasnya.
Dengan pendekatan yang hati-hati dan dukungan pasar keuangan yang solid, pemerintah optimistis pembiayaan utang hingga akhir 2025 akan tetap sesuai jalur dan berkontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi nasional.
About Author
