triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menghadiri exit meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar yang digelar di Ruang Ruai Telabang, Kantor Gubernur, Senin (22/9/2025). Pertemuan ini membahas hasil pemeriksaan BPK terkait lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan belanja daerah.
Dalam arahannya, Ria Norsan menegaskan pentingnya setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memahami dan menindaklanjuti catatan BPK secara serius. Ia mengingatkan agar pemeriksaan ini tidak dipandang sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai peluang memperkuat tata kelola keuangan daerah.
“Pemeriksaan ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kelemahan sekaligus membuktikan komitmen kita terhadap transparansi dan akuntabilitas. Jangan ada OPD yang menunda atau mengabaikan permintaan tim pemeriksa,” ujarnya.
Menurutnya, catatan BPK harus diinternalisasikan dalam manajemen sehari-hari agar benar-benar menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Ria Norsan optimistis kerja sama solid antara Pemprov Kalbar dan BPK akan memperkuat pondasi pembangunan dan menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga menekankan agar kepala perangkat daerah bersikap proaktif, terbuka, dan kooperatif dalam memberikan data maupun dokumen yang dibutuhkan.
“Dengan keterbukaan, proses pemeriksaan bisa berjalan lancar, dan pada akhirnya kita bisa menghasilkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel,” tegasnya.
Melalui pertemuan ini, Pemprov Kalbar meneguhkan komitmen untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan publik. Langkah tersebut bukan hanya bentuk kepatuhan pada regulasi, melainkan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang optimal demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
About Author
