triggernetmedia.com – Aksi demonstrasi ribuan massa di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025) kembali berujung kekecewaan. Alih-alih mendengar aspirasi masyarakat, sejumlah anggota dewan justru memilih buru-buru meninggalkan kompleks parlemen.
Fenomena itu terlihat dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi I DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Rapat yang menghadirkan perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), serta Komite Nasional Pengendalian Tembakau tersebut hanya berlangsung sekitar 30 menit. Padahal, biasanya agenda serupa berjalan lebih panjang dengan sesi tanya jawab.
“Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya para narasumber. Walaupun di luar suasana agak memanas, jangan sampai menyurutkan amanat kita,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, saat membuka rapat.
Namun tak lama berselang, Dave justru memutuskan untuk menutup agenda lebih cepat. Alasannya, situasi di luar gedung kian tidak kondusif dan ia khawatir para anggota DPR kesulitan keluar.
“Mengingat situasi terus bergulir di luar, kami khawatirkan kalau terlalu lama, nanti sulit keluar dari kompleks parlemen. Jadi kalau ada pertanyaan, tolong ditulis saja melalui sekretariat,” ucap politikus Golkar itu.
Demo Memanas, DPR Malah Kabur
Sejak pagi, ribuan massa telah mengepung Gedung DPR/MPR, menuntut pembubaran DPR buntut isu kenaikan gaji dan tunjangan fantastis yang disebut bisa tembus lebih dari Rp100 juta per bulan.
Akses menuju gedung pun dijaga ketat, bahkan gerbang utama sudah dipagari beton sejak sehari sebelumnya. Sayangnya, bukannya menerima aspirasi rakyat, anggota DPR justru menghindar.
Sikap ini menuai gelombang kritik warganet.
“Ngakunya wakil rakyat, disamperin rakyat malah kabur. Jadi mereka mewakili siapa?” sindir akun @aka***.
“Ini wakil partai, bukan wakil rakyat,” tulis @ti***.
“Mau pulang ke kosan Rp3 juta sehari ya?” timpal akun lain.
Fenomena ini menegaskan jurang lebar antara rakyat dan wakilnya di parlemen. Alih-alih menjadi corong suara masyarakat, DPR kembali dicap lebih mementingkan kenyamanan diri sendiri.
About Author
