triggernetmedia.com – Polemik arah kebijakan anggaran pendidikan nasional kian memanas. Sorotan publik tertuju pada rencana penggunaan sebagian dana pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), di tengah pernyataan kontroversial Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebelumnya menyebut guru sebagai “beban negara”.
Kini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ikut bersuara. Melalui akun X pribadinya, Selasa (19/8/2025), ia menyampaikan kritik tajam yang dianggap merefleksikan kegelisahan publik atas prioritas pemerintah dalam mengelola dana pendidikan.
Jimly menegaskan, alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN dan APBD seharusnya diarahkan kepada tiga pilar utama: guru dan dosen, siswa dan mahasiswa, serta sarana pendukung pendidikan. Namun, menurutnya, amanat konstitusi tersebut kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Tapi karena guru dianggap beban, tujuan anggaran 20 persen di UUD dan putusan MK tidak pernah dilaksanakan dengan i’tikad baik,” tulis Jimly.
Pandangan tersebut langsung dikaitkan warganet dengan pernyataan Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Kritik Jimly dinilai menegaskan adanya cara pandang keliru terhadap peran pendidik sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”.
Jimly menambahkan, akibat tiadanya itikad baik dalam pelaksanaan mandat konstitusi, dampaknya dirasakan di semua jenjang pendidikan. “Maka pendidikan jadi makin mahal di semua jenjang dan guru/dosen tidak sejahtera,” ujarnya.
Pernyataan ini sontak menjadi viral dan dibagikan ribuan kali. Kolom balasan cuitan Jimly dipenuhi komentar warganet yang merasa aspirasinya terwakili. Mereka menyoroti kontras antara nasib guru dan dosen dengan proyek besar pemerintah.
“MBG dimasukkan ke anggaran pendidikan, Prof, tidak masuk akal sampai 40 persen lebih,” tulis salah seorang warganet.
“Betul Prof, salah tata kelola,” timpal yang lain.
“Konyol jika guru dianggap beban, padahal sering disebut sebagai tulang punggung kemajuan bangsa. Gara-gara MBG, banyak yang jadi korban kebijakan tidak rasional,” tambah warganet lainnya.




