triggernetmedia.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menegaskan kembali posisi politik partainya dalam peta demokrasi Indonesia saat ini. Hal ini ia sampaikan dalam pidato politik Kongres XI PDIP yang digelar di Bali, Sabtu (2/8/2025).
Megawati menyoroti kesalahpahaman publik terhadap istilah oposisi dan koalisi dalam sistem presidensial Indonesia.
“Saya tegaskan sekali lagi, dalam sistem presidensial seperti yang kita anut, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. Ini harus dipahami betul,” ujarnya lantang di hadapan ribuan kader.
Menurutnya, demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Karena itu, PDIP tidak memosisikan diri secara sempit sebagai oposisi maupun sekadar bagian dari koalisi kekuasaan.
“Kami adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai kekuatan penyeimbang untuk menjaga arah pembangunan tetap berada di jalur konstitusi,” tegas Megawati.
Bukan Sekadar Di Dalam atau Di Luar Pemerintah
Megawati menegaskan bahwa sikap politik PDIP tidak semata-mata ditentukan oleh apakah berada di dalam atau luar pemerintahan. Sebaliknya, PDIP akan mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, namun akan bersikap kritis terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berkeadilan.
“Keberpihakan kami bukan soal posisi di kabinet, melainkan soal kesetiaan pada kebenaran dan moralitas politik sebagaimana diajarkan Bung Karno,” ujar Megawati.
Isu Amnesti Hasto dan Dugaan Deal Politik
Pidato Megawati ini disampaikan di tengah spekulasi publik terkait kemungkinan bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo Subianto. Isu ini mencuat setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mendapat amnesti dari Presiden Prabowo atas kasus hukum yang menjeratnya.
Sejumlah analis politik menilai amnesti tersebut sebagai sinyal awal “deal politik” antara Megawati dan Prabowo. Dengan demikian, PDIP disebut-sebut sedang bersiap masuk ke dalam struktur koalisi pemerintahan.
Meski Megawati tidak menyinggung secara langsung isu tersebut dalam pidatonya, pernyataannya tentang posisi partai sebagai penyeimbang konstitusional menjadi sorotan penting dalam arah baru PDIP ke depan.
“Mari kita jaga peran strategis PDIP sebagai kekuatan ideologis dan pelopor perjuangan rakyat dalam demokrasi Indonesia yang telah kita perjuangkan lewat reformasi,” tutupnya.
About Author
