triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan ini menyusul prediksi cuaca dari BMKG yang menyebut curah hujan di wilayah tersebut akan sangat rendah sepanjang Juli hingga September 2025.
Langkah ini diumumkan dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla yang digelar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (1/8/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, dan dihadiri Gubernur Kalbar Ria Norsan, Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para bupati dan wali kota se-Kalbar.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kalbar, saya mengucapkan selamat datang kepada Menteri LHK, Kepala BNPB, serta seluruh jajaran yang hadir. Kehadiran pemerintah pusat merupakan bentuk dukungan nyata dalam menghadapi potensi karhutla,” ujar Gubernur Ria Norsan dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, musim kemarau yang mulai melanda Kalbar saat ini meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Oleh karena itu, Pemprov Kalbar telah membentuk komando satuan tugas penanganan bencana asap dan mulai mengintensifkan patroli serta sosialisasi kepada masyarakat.
“Strategi penanganan dilakukan melalui edukasi publik, patroli darat dan terpadu, pemadaman dari udara, serta peningkatan kesiapsiagaan personel dan peralatan,” katanya.
Dalam forum tersebut, Ria Norsan juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang selama ini telah berkontribusi dalam penanganan karhutla, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat.
Ia berharap pemerintah pusat dapat terus mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Kalbar. “Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk bekerja nyata, bersinergi, dan menjaga lingkungan dengan tidak membakar hutan dan lahan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menyebut bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan karhutla sangat penting dilakukan. Ia menyebut, sejak 2019 pemerintah mengandalkan teknologi operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing, yang terbukti efektif menekan luas karhutla secara nasional.
“Pada 2023, saat El Nino cukup kuat, luas karhutla berhasil ditekan hingga 1,1 juta hektare lebih kecil dibandingkan 2019 yang mencapai 1,6 juta hektare,” ujar Hanif.
Namun, ia menegaskan bahwa Kalbar masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kebakaran lahan tertinggi. Hingga akhir Juli 2025, Kalbar menyumbang sekitar 1.000 hektare dari total hampir 9.000 hektare lahan yang terbakar secara nasional.
Ia menambahkan, saat ini enam perusahaan telah disegel karena diduga terlibat dalam pembakaran hutan, dan sekitar 20 perusahaan lainnya masih dalam proses verifikasi lapangan. Pemerintah juga mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku.
“Apresiasi kami sampaikan kepada Gubernur Kalbar dan jajaran, juga TNI, Polri, dan masyarakat atas kerja kerasnya. Namun pengawasan dan penegakan hukum harus lebih diperkuat,” kata Hanif.
About Author
