triggernetmedia.com – Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Barat menggelar Rapat Tingkat Tinggi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota, Jumat (8/12).
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pengendalian inflasi di Kalimantan Barat, yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat.
Pada rapat ini, Pj Gubernur Kalbar mencatat bahwa angka inflasi Kalimantan Barat menunjukkan perbaikan dengan berada di rentang 3±1 persen sejak Januari hingga Agustus 2023, meskipun sebelumnya berada di atas 3 persen year-on-year (yoy).
Namun, dari bulan September hingga November, inflasi berhasil dipertahankan rendah, bahkan berada pada peringkat ketiga nasional dengan 2,01 persen yoy, menjadi salah satu dari 10 Provinsi dengan Inflasi Terendah di Indonesia.
Inflasi inti, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental seperti interaksi permintaan-penawaran dengan lingkungan eksternal seperti nilai tukar dan harga komoditi internasional, telah menjadi fokus.
“Maka, hal inilah yang mempengaruhi angka inflasi Kalimantan Barat sangat tergantung dengan kondisi ekonomi global, kebijakan Pemerintah Pusat akan berpengaruh pada administered price dan kebijakan Pemerintah Daerah akan berdampak pada angka inflasi volatile food,” ucap Pj Gubernur Kalbar
Pj Gubernur menyatakan bahwa kondisi ekonomi global dan kebijakan Pemerintah Pusat berpengaruh pada harga terkontrol, sementara kebijakan Pemerintah Daerah mempengaruhi angka inflasi bahan makanan pokok.
“Kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi angka inflasi Kalimantan Barat. Kebijakan Pusat mengatur harga-harga penting, sementara kebijakan Daerah memengaruhi harga bahan makanan,” ujar Pj Gubernur Harisson saat memimpin Rapat Tingkat Tinggi Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar.
Rapat ini diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru sebagai sarana koordinasi tertinggi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyepakati kebijakan bersama dalam mengantisipasi fluktuasi harga komoditi demi menjaga laju inflasi tetap dalam rentang 3±1 persen.
Pj Gubernur menambahkan bahwa untuk tahun 2023, APBD Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan dana sebesar 538 juta rupiah untuk strategi pengendalian inflasi dengan fokus pada Ketersediaan Pasokan, Kestabilan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Langkah-langkah konkret juga telah diambil, termasuk 112 kali operasi pasar dan 38 kali gerakan pasar murah hingga November 2023.
Melalui Dana Pokir DPRD Provinsi Kalbar, dana sebesar 6,8 juta rupiah telah dialokasikan untuk penyediaan 136.750 batang/polybag cabai rawit siap panen di berbagai wilayah Kalimantan Barat.
Harrison juga menekankan pentingnya identifikasi Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setiap minggu secara nasional.
Analisis IPH menunjukkan bahwa beras, daging ayam ras, dan cabai rawit adalah komoditas utama yang berkontribusi pada perubahan harga selama tiga bulan terakhir, sementara Kabupaten Sambas, Melawi, dan Kubu Raya menunjukkan angka IPH tertinggi.
“Saya berharap, TPID Provinsi agar terus meningkatkan sinergi, menguatkan koordinasi antar TPID Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya, melakukan strategi atau langkah-langkah efektif untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan pokok di Kalbar,” harap Harisson.
Kepala BPS Kalbar, Muh. Saichudin, menegaskan bahwa meskipun angka inflasi rendah, perlu diwaspadai potensi dampaknya pada sektor lain.
Kepala BI Kalbar, Nur Asyura Anggini Sari, menyatakan komitmen Bank Indonesia untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan stakeholder lainnya.
“Yang jelas BI selalu bersinergi bersama Pemprov Kalbar dan stakeholder lainnya, untuk sampai saat ini kita sudah melakukan sebanyak 97 kali menyelenggarakan pangan murah dan ini merupakan langkah efektif untuk pengendalian inflasi,” ujar Kepala BI kalbar.
Program pengendalian inflasi yang telah dijalankan dianggap sudah cukup baik dengan sejumlah langkah, termasuk penyelenggaraan pangan murah sebanyak 97 kali.
Dia menekankan upaya penguatan sektor hulu dengan peningkatan produksi dan bantuan alat pertanian untuk mendukung distribusi di daerah.
Program strategis 4K terus dijalankan untuk menjaga stok, harga, distribusi, dan komunikasi efektif.
About Author
