triggernetmedia.com – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pontianak menggelar pertemuan penting bersama pihak hotel dan para pegiat penanggulangan HIV/AIDS di seluruh Kota Pontianak. Pertemuan tersebut digelar di Aula Blanchard UPT Bahasa Universitas Tanjungpura, Kamis (26/10). Tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas upaya penanggulangan virus HIV/AIDS yang semakin mendesak di Kota Pontianak.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dalam sambutannya, mengungkapkan harapannya agar upaya penanggulangan AIDS di Kota Pontianak dapat diperkuat dengan memperhatikan data mengenai orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang berisiko tinggi.
Menurutnya, langkah pencegahan yang dapat diambil adalah melalui pelacakan individu berdasarkan nama dan alamat. Edi meyakini bahwa meskipun ada aturan yang mengatur privasi, sistem yang matang dapat digunakan untuk melacak akar penyebaran virus.
“Dalam rangka mencapai sinergisitas antara KPA Kota Pontianak, instansi swasta, khususnya perhotelan, dan para pegiat penanggulangan HIV/AIDS, kami ingin mengingatkan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak. Sistem ini harus terus dimatangkan,” ujar Wali Kota setelah membuka rapat koordinasi tersebut.
Selain itu, Edi juga menekankan pentingnya menerapkan pola hidup sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Ia selalu mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup sehat, termasuk manajemen waktu, pola makan yang baik, dan rutin berolahraga. Pasca-pandemi COVID-19, perhatian terhadap HIV/AIDS mulai mengendur.
“Virus ini hanya dapat menular melalui transfusi darah, penggunaan jarum suntik bersama, atau melalui hubungan seksual. Oleh karena itu, KPA Kota Pontianak terus berupaya mencegah penyebaran dengan membagikan alat kontrasepsi dan jarum suntik kepada mereka yang membutuhkan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris KPA Kota Pontianak, Lusi Nuryanti, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar seribu ODHA di Kota Pontianak. Hal ini menjadi sebuah tantangan besar bagi pihaknya karena anggaran penanggulangan AIDS dari pemerintah pusat semakin berkurang.
“Seluruh biaya pengobatan bagi ODHA, termasuk pengobatan mereka, ditanggung oleh BPJS. Sejak tahun 1993, Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk KPA, tiga tahun sebelum pembentukan KPA secara nasional,” jelas Lusi Nuryanti.
About Author
