triggernetmedia.com – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, beserta Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari, mengunjungi Posyandu Kemuning Kodim 1206 Putussibau di Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (11/10).
Kunjungan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan edukasi gizi pada Ibu Hamil, Ibu Bayi, dan Balita dalam upaya mencegah stunting, narasumber kegiatan edukasi gizi adalah Nevita Bachtiar dan Fitri Vidyastuti.
“Hari ini kita mengunjungi salah satu Posyandu yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, intinya kita (Pemerintah) ingin meningkatkan pengetahuan ibu-ibu tentang bagaimana pola asuh, memberikan makanan yang bergizi untuk anak-anak, Balita, Baduta, dan untuk Bayi mereka agar nanti tidak menjadi stunting,” ungkap Harisson.
Pj Gubernur juga mengapresiasi semangat Ibu Ketua Tim TP PKK Kabupaten Kapuas Hulu dalam membina Posyandu di wilayah tersebut. Dia menekankan pentingnya upaya ini untuk memastikan anak-anak di Kapuas Hulu tumbuh sehat dan cerdas.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki target ambisius untuk menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Pj Gubernur menyatakan optimisme mereka dalam mencapai target ini.
“Kita dievaluasi dan telah diamanatkan Bapak Presiden untuk menurunkan angka stunting, meningkatkan investasi, menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu, utamanya yang memiliki bayi dan balita, untuk rutin memantau perkembangan buah hatinya ke posyandu,” katanya.
Selain itu, Pj Gubernur Kalbar juga mengingatkan orang tua agar memahami standar perkembangan anak mereka setiap bulan.
“Melalui kegiatan edukasi gizi ini, semoga memberikan tambahan ilmu sehingga mampu menerapkannya dalam pemantauan tumbuh kembang dan kebutuhan anak,” harapnya.
Sebagai informasi tambahan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2023 tentang percepatan penurunan angka stunting, pada tahun 2024, penurunan prevalensi stunting diharapkan mencapai 14 persen secara nasional.
Di tingkat provinsi, Kalimantan Barat diharapkan mampu menurunkan angka prevalensi sebesar 17,07 persen.
About Author
