triggernetmedia.com – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, turut serta dalam Reses Bersama Komisi V DPR RI yang digelar di Pendopo Bupati Kapuas Hulu, Rabu (11/10).
Pada kesempatan ini, Pj. Gubernur mengapresiasi Komisi V atas perhatiannya terhadp pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat.
Pemerintah provinsi dihadapkan pada tantangan pembiayaan infrastruktur, khususnya perbaikan jaringan jalan sepanjang 1.534 kilometer.
“Dalam rangka memperkuat sinergi, hari ini saya turut mendampingi Komisi V. Semoga sinergitas ini dapat terus terjaga, karena pembangunan di Kalimantan Barat memerlukan kolaborasi dari semua pihak,” ungkap Pj. Gubernur Harisson.
Dalam pertemuan tersebut, Harisson juga mengajukan permintaan klarifikasi terkait kewenangan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mendukung transformasi jalan provinsi menjadi jalan nasional untuk mendukung perkembangan infrastruktur.
Harisson juga menyoroti pembangunan sektor transportasi, terutama Bandara Internasional, dengan tekad kuat mempertahankan statusnya sebagai Bandara Internasional untuk menjaga konektivitas internasional.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke daerah tersebut bertujuan untuk mendengar aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan langsung terhadap program-program yang sedang dijalankan.
“Reses bersama Komisi V DPR RI menjadi wadah penting dalam upaya bersama memajukan infrastruktur dan pembangunan di Kalimantan Barat. Terkait infrastruktur, kami melaporkan perkembangan positif, dan kami juga memperhatikan aspirasi masyarakat serta kebutuhan untuk mengalihkan kewenangan jalan provinsi ke pemerintah pusat dan kabupaten, yang akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelas Lasarus.
Lasarus juga menekankan perlunya mengatur kebijakan secara komprehensif dan menjelaskan rencana untuk mengajukan revisi terkait kewenangan jalan dan pemerintah pusat.
Terkait isu izin pembangunan dan pengelolaan taman nasional, ia menegaskan pentingnya koordinasi antarinstansi dan kewenangan yang jelas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.
About Author
