triggernetmedia.com – Pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berlangsung, Senin (2/10), memunculkan tiga poin penting dalam diskusi mereka.
Pertama-tama, Herzaky Mahendra Putra, juru bicara Partai Demokrat, menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan dua tokoh bangsa yang telah dan sedang memimpin negara.
Presiden Jokowi saat ini menjabat sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, sementara SBY pernah menjabat sebagai Presiden ke-6.
“Setelah cukup lama tidak berbicara berdua saja, tentu lebih banyak diskusi mengenai isu-isu terkini dan saling konfirmasi mengenai berbagai hal. Mereka saling berbagi pengalaman sebagai sesama negarawan dan tokoh bangsa,” kata Herzaky, Rabu (4/10).
Kedua, Herzaky menjelaskan bahwa dalam pembicaraan mereka, kedua tokoh tersebut sepakat untuk melanjutkan suksesi pemilu 2024 dengan peran masing-masing.
Pemilu tersebut akan dilaksanakan serentak dengan prinsip-prinsip jujur, adil, dan aman.
“Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang sedang bertugas, dan Bapak SBY sebagai presiden yang pernah memimpin negeri ini, sepakat untuk mengawal pemilu dengan integritas dan kualitas yang tinggi,” ucapnya.
Ketiga, Herzaky menyebut bahwa SBY menjelaskan narasi Partai Demokrat mengenai perubahan yang telah lama digaungkan kepada publik.
Partai ini ingin memastikan bahwa prestasi positif yang ditinggalkan oleh pemerintahan dan presiden sebelumnya dapat dilanjutkan, sementara program pemerintah yang belum optimal dapat diperbaiki.
“Tujuannya adalah agar manfaat dari kepemimpinan ini bisa semakin dirasakan oleh rakyat. Hal ini juga telah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, dalam berbagai pidato politiknya,” jelas Herzaky.
Terkait dengan isu reshuffle kabinet, Herzaky menegaskan bahwa Partai Demokrat menghormati prerogatif Presiden untuk melakukan perubahan dalam kabinetnya.
“Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Kami menghormati hak Presiden Joko Widodo untuk memilih dan mengganti menteri-menterinya sesuai dengan kebijakan dan visi beliau,” kata Herzaky.
Dia juga menambahkan bahwa Presiden Jokowi tentu saja ingin memiliki tim yang terbaik untuk membantu dalam menyelesaikan amanahnya sebagai presiden di tahun terakhir jabatannya.
Namun, Herzaky menekankan bahwa Partai Demokrat merasa tidak pantas ikut campur dalam isu reshuffle kabinet. “Itu bukan ranah kami,” tegasnya.
About Author
