triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara rutin melalui Zoom Meeting, Senin (18/9). Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw.
Hadir dalam rapat, Penjabat (PJ) Gubernur Kalbar, Harisson, serta sejumlah pejabat terkait, seperti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, serta beberapa perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah termasuk Inspektorat, Bappeda, Bapenda, BPKAD, dan Disperindag.
Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan oleh Irjen Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw, Kalimantan Barat berada di antara 10 provinsi dengan tingkat inflasi yang tinggi di seluruh Indonesia, bersama dengan Papua Barat, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, DIY Yogyakarta, NTT, Kalimantan Timur, Sulsel, Sulteng, dan Kalimantan Barat.
“Oleh karena itu, saya meminta kepada sepuluh kepala daerah yang memiliki tingkat inflasi tertinggi untuk melakukan upaya maksimal dalam menekan angka inflasi. Bagi sepuluh provinsi dengan tingkat inflasi terendah, kami mengucapkan terima kasih atas upayanya dalam mengendalikan inflasi di daerah masing-masing,” ujar Tomsi Tohir.
Memasuki pekan ketiga bulan September 2023, pemerintah dihadapkan dengan persoalan kenaikan harga beberapa komoditi bahan pangan yang berkontribusi pada inflasi. Beberapa komoditi yang perlu diwaspadai adalah beras, cabe rawit, dan cabe merah.
Untuk mengatasi kenaikan harga cabe rawit dan cabe merah, diharapkan dapat dilakukan gerakan tanam di berbagai daerah, terutama daerah yang mengalami kenaikan harga.
Sementara itu, untuk menghadapi kenaikan harga beras, Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan sedang berusaha memperkuat serapan dan produksi dalam negeri serta meningkatkan cadangan beras pemerintah dengan mekanisme impor dari luar negeri.
Selain itu, intervensi dilakukan oleh Badan Pangan dan Bulog di tingkat pusat untuk menekan kenaikan harga beras.
“Pemerintah Daerah diharapkan dapat bekerja sama dengan Bulog dan tim satgas pangan daerah masing-masing untuk memantau cadangan dan kenaikan harga beras di daerahnya serta mencari solusi, inovasi, dan kreasi untuk mengatasi kenaikan harga beras agar tidak memberatkan masyarakat,” tambahnya.
PJ Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, berjanji untuk segera menindaklanjuti instruksi dari Irjen Kemendagri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya agar keluar dari daftar 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi.
“Kita harus bersinergi dalam mengendalikan inflasi ini. Saat ini yang kita waspadai adalah kenaikan harga beras, dan kita akan terus memantau situasi ini. Kalimantan Barat sendiri memiliki stok beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun,” ungkap Harisson.
Untuk optimalisasi upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Barat, Harisson bersama jajarannya akan melakukan operasi pasar sesuai dengan instruksi dari Irjen Kemendagri.
Salah satu langkah yang akan ambil adalah turun langsung memantau operasi pasar. “Jika harga masih naik, operasi pasar akan ditingkatkan, terutama untuk komoditi beras,” tambah Harisson.
About Author
