triggernetmedia.com – Pemerintah Kota Pontianak (Pemkot) terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengentaskan wilayah kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Capaian yang signifikan telah dicapai dalam pengurangan kawasan kumuh di kota ini. Dari data yang dirilis, terlihat bahwa luas kawasan kumuh kota berhasil berkurang drastis, yakni dari 150,16 hektar pada tahun 2020 menjadi 71,57 hektar kumuh ringan pada tahun 2022.
“Sebab, sebagaimana diketahui, wilayah kumuh kota tersebar di 18 kelurahan yang berada di tepian kapuas,” ujarnya usai Lokakarya Pemangku Kepentingan, kerja sama Bappeda Kota Pontianak bersama Gemawan, Hivos, Kota Kita dan peneliti program Riset Resilient Indonesia Slums Envisioned (RISE), di Aula Muis Amin Bappeda Kota Pontianak, Kamis (31/8).
Wali Kota Pontianak menggarisbawahi bahwa pencapaian ini tak lepas dari kerjasama erat dengan berbagai pihak terkait serta upaya gigih dalam membangun Pontianak yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim.
Edi menjelaskan bahwa kolaborasi ini memainkan peran penting dalam meraih pencapaian ini, salah satu langkah awal yang diambil adalah melalui proyek Kota Baru Pontianak, dengan revitalisasi kawasan tepian Sungai Kapuas sebagai fokus utama.
Ia mengemukakan bahwa revitalisasi ini bukan hanya sekadar menciptakan ruang publik, tetapi juga memastikan bahwa pemukiman tidak menjorok ke sungai, sehingga menghasilkan dampak positif berupa kawasan rekreasi dan ekonomi yang baru di Pontianak.
“Dan lewat program hibah air minum, sejak 2015 hingga 2022, memberikan akses air bersih kepada 19.979 sambungan rumah. Di tahun 2023 ini, akan ada hibah untuk 2.535 sambungan rumah,” ungkapnya.
Dalam merespons tantangan perubahan iklim, Pemkot Pontianak memiliki rencana aksi yang difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu banjir rob, pengelolaan sampah, dan energi.
Sejumlah langkah telah diambil, termasuk penataan drainase, pengembangan ruang terbuka hijau, pemantauan kualitas air dan limbah, penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, serta pendirian kampung iklim.
Selain itu, direncanakan juga pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang akan melayani 35 persen penduduk Kota Pontianak.
Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa Kota Pontianak, yang terletak di garis Khatulistiwa dan berada di pertemuan Sungai Kapuas serta kawasan gambut, secara langsung merasakan dampak perubahan iklim.
Sesuai dengan visi kota, Pemkot Pontianak berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.
Lokakarya Pemangku Kepentingan yang diselenggarakan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk komunikasi, pertukaran informasi, dan perencanaan dalam menghadapi tantangan iklim di masa depan. Edi berharap bahwa acara ini tidak hanya akan bermanfaat bagi warga kota, tetapi juga bagi komunitas global pada umumnya.
“Dengan komitmen dan langkah-langkah konkret yang diambil, Pemkot akan terus mewujudkan visi menuju kota yang nyaman, adaptif terhadap perubahan iklim,” tutup Edi.
sumber berita: kominfo











