triggernetmedia.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak, terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang miskin dan rentan terhadap masalah kesehatan dan pendidikan.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengapresiasi upaya dari berbagai pihak yang terlibat dalam Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), hingga Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
“Dalam memperkecil permasalahan sosial, kita perlu kolaborasi bersama pemangku kebijakan termasuk masyarakat. Bapak dan ibu sebagai supervisor dan fasilitator Puskesos SLRT memegang peranan penting sebagai penghubung antara fakta di lapangan dengan administrasi,” ujar Edi saat memberikan materi pada agenda Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Aula Rohana Muthalib Bappeda Kota Pontianak, Senin (24/7).
Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, sekitar 4,36 persen masyarakat masih berada dalam kategori miskin.
Angka tersebut dinilai belum mencukupi untuk menutup seluruh masalah kemiskinan. Oleh karena itu, Edi Rusdi Kamtono meminta tim SLRT, Puskesos, dan TKSK untuk memperbaharui data serta menentukan skala prioritas dalam memberikan bantuan sosial.
Beberapa kelompok yang mendapat prioritas adalah masyarakat miskin yang tidak berdaya, terutama yang menderita sakit stroke, yang tidak mampu mengurus diri sendiri, dan yang belum memiliki keterampilan serta pendidikan yang memadai.
“Yang pemerintah perlukan adalah data yang valid berupa nama dan alamat yang dibuktikan dengan dokumen, untuk melihatnya memang memerlukan insting,” jelas Edi.
Edi juga mengakui bahwa program bantuan dari Dinsos Kota Pontianak telah berhasil mengangkat status sebagian warga prasejahtera menjadi sejahtera.
Namun, ia tidak menampik bahwa beberapa oknum anggota tim bantuan sosial kadang-kadang memanfaatkan situasi dengan membantu keluarganya terlebih dahulu tanpa mengikuti standar dan skala prioritas yang telah ditetapkan.
Kepala Dinsos Kota Pontianak, Trisnawati, menambahkan bahwa seluruh tim supervisor dan fasilitator SLRT serta TKSK akan bergerak menyesuaikan laporan dari masyarakat dan temuan dari fasilitator untuk memberikan bantuan sosial yang tepat.
Agenda sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinsos juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang kesejahteraan sosial kepada penyelenggara kesejahteraan sosial.
Terkait hal ini, Dinsos Kota Pontianak mencatat bahwa masih ada masyarakat yang belum mendapatkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD maupun APBN, padahal jika dievaluasi kembali, mereka seharusnya masuk ke dalam kategori masyarakat miskin.
Ia mengajak masyarakat untuk senantiasa mendata dan melaporkan kepada pihak kami jika menemukan masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar sebagai PBI APBD dan APBN. Tersedia kuota sejumlah sepuluh ribu untuk PBI di Kota Pontianak.
“Kami harapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan data tersebut ke Dinas Sosial agar segera dapat ditindaklanjuti,” ungkap Tina, sapaan karib dari Kepala Dinsos Kota Pontianak.
sumber berita: kominfo/prokopim
About Author
