triggernetmedia.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak 2021 yang disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono telah disetujui pihak legislatif. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara pada rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (6/7/2022).
Wali Kota Edi Kamtono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih pada jajaran legislatif di DPRD Kota Pontianak yang telah bersama-sama membahas raperda tersebut demi kemajuan dalam membangun Kota Pontianak.
“Terima kasih pada jajaran DPRD yang ikut membahas dan bersama-sama membangun Kota Pontianak yang kita cintai,” ucapnya.
Selanjutnya, sabung Edi, Raperda itu akan diusulkan kepada Gubernur Kalbar untuk disahkan.
Dengan demikian, Raperda tersebut selanjutnya akan sah menjadi Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.
“Sebagaimana diketahui, volume APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2021 sebesar Rp1,87 triliun,” sebut Edi.
“Ini rangkaian final dari laporan pelaksanaan APBD 2021,” imbuhnya.
Edi menyatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2021.
“Sekaligus menjadi WTP yang ke-11 secara berturut yang diterima Pemkot Pontianak,” sebut Edi
“Kita akan terus berupaya mempertahankan opini WTP di tahun-tahun mendatang,” ujarnya menambahkan.
Menyoal realisasi anggaran yang belum tercapai, Edi menilai hal demikian terjadi karena dampak pemulihan ekonomi usai pandemi.
Dirinya optimis target realisasi anggaran akan tercapai di tahun-tahun berikutnya.
“Di tahun 2021, kita anggap pandemi telah usai. Ternyata masih berlanjut. Tentunya ini jadi catatan kita untuk evaluasi lebih ketat,” tukasnya.
About Author
