triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyatakan, Pemprov Kalbar berkomitmen mendukung upaya nasional dalam mengurangi emisi dari deforestasi, degradasi serta dekomposisi gambut. Komitmen tersebut secara teknis dijabarkan dalam Startegi dan Rencana Aksi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan [SRAP REDD+].
“Tujuan khusus untuk memperkuat model yurisdiksi dan kapasitas Pokja Provinsi serta Kabupaten guna mendorong adopsi skala luas dalam pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan,” ungkapnya dalam acara Kick Off Proyek Governor’s Climate Force [GFC] Task Force Window B yang diselenggarakan Pokja REDD+ Kalbar bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, di Hotel Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (30/9/2021).
Tak hanya itu, menurut Sutarmidji, nantinya program ini akan melakukan kegiatan di tingkat tapak termasuk rehabilitasi setidaknya 2.500 hektar hutan, perlindungan terhadap 100.000 hektar bakau, serta akan bekerja dengan setidaknya 1.000 petani sawit swadaya dan masyarakat hutan.
“Diharapkan melalui program ini akan memungkinkan Kalbar dapat menerapkan model yurisdiksi yang menghasilkan pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) sebesar 814.046 Ton CO²/tahun atau sekitar 6,3% dari target Provinsi untuk pengurangan emisi dari deforestasi sebesar 13,2 mtCO²/ tahun,” ujarnya.
Dengan dipilihnya Kabupaten Kubu Raya seiring tingkat deforestasi tertinggi kedua di Kalbar, sambung Sutarmidji, dengan 260.548 hektar hutan atau sekitar 30 persen dari luas kabupaten yang tersisa. Sejak tahun 2012, Pemprov Kalbar telah mengikuti inisiatif global dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
“Nantinya hasil kegiatan ini akan mendorong Sertifikat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk 1.000 Petani Mandiri di Kabupaten Kubu Raya dalam pengelolaan perkebunan berkelanjutan dan meningkatkan peran dukungan pihak swasta untuk perkebunan berkelanjutan sehingga mengurangi emisi dari deforestasi,” jelasnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, Adi Yani mengatakan, tema yang diambil pada kegiatan tersebut yakni, ‘Implementasi Model Yurisdiksi di Kabupaten Kubu Raya Menuju Kontribusi Daerah Untuk REDD+ dan NDC Nasional’.
Dikatakannya, kegiatan Kick Off Proyek Governor’s Climate Force (GFC) Task Force Window B merupakan kegiatan dalm menjaga lingkungan guna mencegah degradasi dan terjadinya perubahan iklim di berbagai negara termasuk indonesia secara khususnya di Provinsi Kalbar.
“Kita juga turut berpatisipasi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29%. Maka setiap wiliayah di indonesia khususnya kalbar, kita bersama-sama membuat program dan kita sampaikan kepada negara-negara yang dapat membantu, dan Provinsi Kalbar menjadi salah satu perwakilan dari indonesia yang mendapatkan pendanaan dari delapan provinsi yang diajukan,” jelasnya.
Turut hadiri Seketaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, perwakilan kementerian Bappenas, perwakilan Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota di Kalbar. (*)
About Author
