triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kedatangan rombongan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) dari anggota DPR RI, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (6/9/2021).
Rombongan Pansus tersebut diketuai legislator dapil Kalbar dari Partai Golkar, Maman Abdurahman. Turut serta dalam rombongan ini sepuluh anggota DPR RI. Mereka fokus membahas menyoal RUU Landas Kontinen di Kalbar dan Kalimantan Barat umumnya.
Maman Abdurahman mengungkapkan, Pansus RUU Landas Kontinen dibentuk untuk segera menyelesaikan salah satu pembahasan undang-undang yang belum terselesaikan, yang berkaitan dengan Landas Kontinen.
Dalam Pansus tersebut, bebernya, terdiri dari empat komisi yang ada di DPR RI yaitu, komisi tujuh yang membidangi Sumber Daya Alam dan Energi, Komisi satu membidangi Pertahanan dan Keamanan serta luar negeri, Komisi empat membidangi Kelautan dan Perikanan, serta Komisi tiga yang membidangi hukum.
“Jadi kita berkumpul membentuk Pansus guna menuntaskan RUU Landas Kontinen, Nanti RUU Landas Kontinen ini mengatisipasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sengketa batas wilayah antar negara di perairan kelautan kita Indonesia,” kata Maman Abdurahman.
Maman Abdurrahman yang juga ketua DPD Golkar Provinsi Kalimantan Barat ini menegaskan, pembahasan RUU Landas Kontinen sangat penting. Sebab, seiring maraknya pencurian ikan di perairan Indonesia oleh negara lain di batas negara serta mengetahui batas-batas wilayah negara Indonesia, agar menjaga kedaulatan negara.
“Dengan maraknya ilegal fishing di batas Indonesia dengan negara lain, dan pelanggaran hukum lainnya yang masuk ke wilayah Indonesia,” jelasnya.
Legislator muda yang juga Bapilu Partai Golkar ini memberikan contoh seperti di perairan Kalbar, tepatnya di daerah Temajok, Kabupaten Sambas misalnya, yang sering mendapatkan laporan terkait permasalahan batas negara antara Indonesia dan Malaysia, dan bukan hanya di Kalbar saja tetapi daerah-daerah memiliki batas negara di perairan lainnya. Sehingga menjadi perhatian khusus bagi DPR RI.
“Saya ambil contoh seperti di Temajok dekat tanjung datuk atas itu, memang dalam beberapa kasus sering sekali permasalahan-permasalahan batas wilayah, dan ini bukan hanya di Kalbar saja, teman-teman Pansus beserta rombongan juga pergi ke Kepri, lalu Maluku, Sulawesi Utara dan beberapa wilayah lainnya. Itu baru saja sisi diatas permukaan laut. Belum lagi di bawah permukaan laut sumber daya alam kita luar biasa banyak dan ada beberapa masih jadi permasalahan, nah ini yang kita mau selesaikan,” katanya.
Sementara itu Gubernu Kalbar H. Sutarmidji, meminta para Anggota DPR RI yang tergabung dalam Pansus tersebut, untuk melirik batas perbatasan negara yang berada di darat dimana saat ini masih menjadi polemik bagi dua negara antara Indonesia dan Malaysia.
“Di Temajok pos imigrasinya masih belum ada dan perlu dibangun disana. Saya waktu liat ke sana, jarak antara pos imigrasi dengan batas sekitar 400 meter. Jadi kalau orang masuk ke Indonesia, jadi warga negara lain mau beraktifitas itu di perbatasan tidak diketahui oleh pihak imigrasi dan waktu itu petugasnya cuma satu orang. Sedangkan yang masuk ribuan itu sebelum pandemic covid-19, saya minta diperketat di sana,” tegasnya.
“Pemerintah Provinsi Kalbar sedang berupaya mengembangkan perbatasan Temajok sebegai tempat wisata dan sarana prasrana menuju temajok sudah mulai dibangun,” kata Sutarmidju menambahkan. (*)
About Author
