triggernetmedia.com – Ratusan warga Desa Batu Daya Kecamatan Simpang Dua menuntut pihak PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) memberikan hak plasma milik mereka yang telah dijanjikan pihak perusahaan. Warga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang segera memfasilitasi audiensi mereka dengan pihak perusahaan terkait persoalan ini.
Ketua Adat Desa Batu Daya, Jorben Mariner membenarkan adanya persoalan yang saat ini sedang dihadapi masyarakat dengan pihak PT. SMP. Menurutnya
“Masyarakat menilai pihak PT. SMP tersebut telah melanggar hukum adat. Lantaran ini telah mempermainkan masyarakat kita juga,”ungkap Ketua Adat Desa Batu Daya, Jorben Mariner, Selasa (23/2/2021).
Pihaknya, beber Jorben, telah meminta bantuan kepada empat organsiasi adat agar dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan ini, diantaranya Dewan Adat Dayak (DAD), Gerakan Dayak Nasional, Apkasindo dan Tariu Borneo Bangkulir Rajang (TBBR).
“Sudah kami surati semua, ini karena perusahaan kami nilai telah melanggar hukum adat, diantaranya ingkar janji atas kesepakatan yang telah dibuat bersama pada tahun 2017 lalu,” ujarnya.
Menurut Jorben, seharusnya pada Januari 2021 masyarakat petani di desanya mendapatkan konversi plasma kebun sesuai kesepakatan yang telah dibuat di akta notaris pada tahun 2017 lalu. Namun nyatanya hingga kini belum juga dilakukan koversi plasma oleh pihak perusahaan.
“Harusnya kebun plasma sudah dibagi dengan sistem 20 persen untuk petani dan 80 persen untuk managemen inti. Namun sampai sekarang tidak ada kepastian, malah perusahaan terkesan abai,” jelasnya.
Kekinian, sambung Jorben, pihak perusahaan belum memberi respon terkait hak masyarakat sehingga masyarakat meminta legislatif di DPRD Ketapang memfasilitasi rapat audiensi bersama para pihak terkait, agar segera ada titik terang mengenai persoalan itu.
“Perusahaan malah mau melanjutkan konpensasi ke petani sampai bulan maret. Cuma masyarakat tidak mau karena januari harusnya sudah dibagikan plasma,” sebut Jorben.
Sementara itu, Ketua Tariu Borneo Bangkulir Rajang (TBBR), Sumarlin membenarkan pihaknya telah menyurati DPRD Ketapang untuk memfasilitasi pertemuan antara petani dengan PT. SMP. Ia berharap DPRD Ketapang merespon dan memfasilitasi aspirasi masyarakat.
“Surat kami sudah dua kali, kami berharap segera di respon dan segera dilakukan pertemuan,” tegasnya.
Sumarlin menambahkan, pihaknya saat ini telah diberi kuasa oleh masyarakat adat Desa Batu Daya, sehingga pihaknya mengambil langkah agar Pemerintah dapat turut andil membantu penyelesaikan hak-hak masyarakat, salah satunya melalui audiensi. Sehingga masyarakat segera mendapat kepastian dan tidak terprovokasi dengan sikap abai perusahaan.
“Ada beberapa tuntutan masyarakat, selain persoalan konversi plasma juga persoalan CSR perusahaan yang dinilai tidak jalan. Ini harus menjadi perhatian. Sebab kalau dibiarkan kita khawatir masyarakat terpancing melakukan tindakan sehingga endingnya masyarakat dilaporkan. Padahal persoalan awal bermula dari pihak perusahaan dinilai ingkar atas tanggung jawab dan janjinya,” pungkasnya.
DPRD Ketapang Klaim Sudah Disposisikan Surat dan Usulan Masyarakat
Sementara itu Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi mengaku sudah menerima disposisi dari Sekwan tentang adanya usulan masyarakat Desa Batu Daya mengajukan audiensi terakait permasalahan mereka dengan perusahaan perkebunan.
“Suratnya sudah masuk. Saya juga sudah disposisi kepada Sekwan untuk disampaiakan kepada Ketua Komisi II DPRD Ketapang,” ungkap Febri, Selasa (23/2/2021) siang tadi di ruang kerjanya.
Selanjutnya, sambung Febri, disposisi tersebut akan dimasukkan kembali dalam agenda rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRR yang diagendakan pada bulan Maret 2021 mendatang.
“Nanti akan dimasukkan dalam Bamus pada bulan maret. Masalah jadwal dan waktu audiensinya tergantung hasil di Bamus DPRD,” tutupnya.
Jhon I Ariz
About Author
