banner 468x60

Pemerintah Minta WhatsApp Transparan soal Kebijakan Privasi Baru

Trigger Netmedia - 22 Februari 2021
Pemerintah Minta WhatsApp Transparan soal Kebijakan Privasi Baru
Ilustrasi WhatsApp. - ([Tumisu/Pixabay)

triggernetmedia.com – Kebijakan privasi terbarunya, WhatsApp telah mengonfirmasi bahwa enkripsi end-to-end bakal hilang untuk pengguna akun WhatsApp Business API.

Kebijakan ini bersamaan dengan pembaruan Persyaratan Layanan dan Kebijakan Privasi baru yang berlaku pada 15 Mei mendatang.

Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengatakan, WhatsApp harus memenuhi hak pengguna dengan memberikan penjelasan atas perubahan yang terjadi.

“Kominfo menekankan bahwa WhatsApp harus memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada publik, mengenai perubahan Kebijakan Privasi tersebut dan melakukan penerjemahan Kebijakan Privasi dalam Bahasa Indonesia, agar lebih mudah dimengerti publik,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/2/2021).

Menurut Dedy, perubahan kebijakan privasi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE), seperti WhatsApp perlu disertai dengan penjelasan dan mematuhi ketentuan perundangan di Indonesia, terutama mengenai hak-hak pengguna.

 

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo meminta agar seluruh PSE mematuhi seluruh peraturan perundang-perundangan yang berlaku terkait kegiatan di ruang digital, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak pengguna.

Dedy menambahkan, Kemkominfo juga mendorong WhatsApp atau Facebook untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perundangan Indonesia.

 

“Terutama yang terkait pelindungan data pribadi, di mana turut diatur ketentuan hak pengguna selaku pemilik data pribadi serta ketentuan pemrosesan data pribadi,” tegasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Dedy menyatakan, pemilik data pribadi memiliki hak, antara lain, atas kerahasiaan, pengubahan, hingga penghapusan data pribadi yang dikelola oleh PSE.

 

“Pemilik Data juga berhak mengajukan pengaduan kepada Menteri Kominfo dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi oleh PSE,” tandasnya.

 

Dedy juga mengingatkan kewajiban PSE yang melakukan pengumpulan data pribadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

“Hak-hak (pengguna) ini turut diperkuat melalui kewajiban PSE untuk melakukan pengumpulan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan pemilik data pribadi,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Dedy kembali menegaskan perhatian pemerintah terhadap perlindungan data pribadi warga negara. Hal itu ditunjukkan dengan upaya penyelesaian RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Di saat bersamaan, saat ini Kominfo terus bekerja keras bersama DPR untuk segera menyelesaikan. Melalui RUU PDP, hak-hak pengguna selaku pemilik data pribadi akan semakin jelas dan perlindungannya lebih terjamin,” tandasnya.

 

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

Kritik China Soal Uighur Xinjiang dan Hong Kong, Beijing Sebut G7 Mengganggu

Kritik China Soal Uighur Xinjiang dan Hong Kong, Beijing Sebut G7 Mengganggu

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Sejumlah Orang akan Bersaksi di Sidang Aung San Suu Kyi

Sejumlah Orang akan Bersaksi di Sidang Aung San Suu Kyi

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Washington Beri Hadiah Ganja dan Miras Gratis Bagi Warga yang Divaksin Covid-19

Washington Beri Hadiah Ganja dan Miras Gratis Bagi Warga yang Divaksin Covid-19

Headline   Health   Internasional   Sorotan   Sospolhukam
Sandiaga Uno Sebut Bima Destinasi Wisata Baru di Indonesia

Sandiaga Uno Sebut Bima Destinasi Wisata Baru di Indonesia

Ekonomi   Headline   Industri   Maritim   Nasional   News   Sorotan   Travel
OJK Rilis 7 Bank Digital, Ada BABP dan BANK

OJK Rilis 7 Bank Digital, Ada BABP dan BANK

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Para Guru Besar Fakultas Hukum Rekomendasikan Komnas HAM Panggil Paksa Pimpinan KPK

Para Guru Besar Fakultas Hukum Rekomendasikan Komnas HAM Panggil Paksa Pimpinan KPK

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Wamenkumham Luruskan Beragam Anggapan Miring Soal KUHP

Wamenkumham Luruskan Beragam Anggapan Miring Soal KUHP

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Sidang Korupsi Bansos Eks Mensos, Wakil Ketua DPRD Kendal Terima Rp 508 Juta Dari Juliari

Sidang Korupsi Bansos Eks Mensos, Wakil Ketua DPRD Kendal Terima Rp 508 Juta Dari Juliari

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Tak Disukai Orang-orang Jokowi karena “Muka Kudeta”, Gerindra: Prabowo Bercanda

Tak Disukai Orang-orang Jokowi karena “Muka Kudeta”, Gerindra: Prabowo Bercanda

Headline   Nasional   News   Politik   Sorotan
Gubernur Kalbar Minta Pasangan Satono – Fahrur Rofi Mampu Kembalikan Kejayaan Sambas

Gubernur Kalbar Minta Pasangan Satono – Fahrur Rofi Mampu Kembalikan Kejayaan Sambas

Ekonomi   Headline   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Pendidikan   Pontianak   Seni & Budaya   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com

[origincode_videogallery id=”2″]