Sri Mulyani Perpanjang Insentif Pajak hingga Juni 2021

Trigger Netmedia - 3 Februari 2021
Sri Mulyani Perpanjang Insentif Pajak hingga Juni 2021
Sri Mulyani - (kemenkeu.go.id)

triggernetmedia.com – Pemerintah memperpanjang insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021. Ketentuan ini terbit menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.

Detil insentif yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut:

 

A. Insentif PPh Pasal 21

1. Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah.

2. Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.

Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah.

3. Apabila perusahaan memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

 

B. Insentif Pajak UMKM

1. Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak.

Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

2. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

 

C. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi

1. Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah.

2. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian kita.

 

D. Insentif PPh Pasal 22 Impor

1. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu (sebelumnya 721 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor.

E. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

1. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.013 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang.

 

F. Insentif PPN

1. Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu (sebelumnya 716 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.

“Insentif ini dapat diberikan apabila kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) wajib pajak pada SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 atau pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 telah sesuai dengan KLU pada ketentuan peraturan ini,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Hestu Yoga Saksama dalam keterangan persnya, Rabu (3/2/2021).

 

Wajib pajak yang sudah memiliki surat keterangan bebas (SKB) atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif untuk tahun pajak 2020, harus mengajukan permohonan SKB atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif kembali untuk mendapatkan insentif ini di tahun pajak 2021.

Pengajuan permohonan, penyampaian pemberitahuan, dan laporan realisasi dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id. Laporan realisasi disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Pemberi kerja atau wajib pajak yang hendak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 mulai masa pajak Januari 2021, diberikan relaksasi penyampaian pemberitahuannya sampai dengan 15 Februari 2021.

Di samping itu, pemberi kerja, wajib pajak UMKM, dan pemotong PPh final jasa konstruksi P3-TGAI yang akan memanfaatkan insentif PPh ditanggung pemerintah tahun pajak 2020
dapat menyampaikan laporan realisasinya paling lambat tanggal 28 Februari 2021.

 

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

Serukan Vaksinasi ke Masyarakat, Jokowi: Jangan Ada yang Menolak!

Serukan Vaksinasi ke Masyarakat, Jokowi: Jangan Ada yang Menolak!

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kasus Harian Covid-19 Indonesia Tembus Rekor Baru, 15.305 Orang Sehari, 303 Jiwa Meninggal

Kasus Harian Covid-19 Indonesia Tembus Rekor Baru, 15.305 Orang Sehari, 303 Jiwa Meninggal

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Warga Australia Lebih Percaya Jacinda daripada Jokowi Atasi Masalah Global

Warga Australia Lebih Percaya Jacinda daripada Jokowi Atasi Masalah Global

Headline   Internasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Portugal vs Prancis di Grup F Euro 2020: Prediksi, Jadwal, dan Live Streaming

Portugal vs Prancis di Grup F Euro 2020: Prediksi, Jadwal, dan Live Streaming

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport
Prediksi Jerman vs Hungaria Grup F Euro 2020: Jerman Bisa Menang Asalkan Sabar

Prediksi Jerman vs Hungaria Grup F Euro 2020: Jerman Bisa Menang Asalkan Sabar

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport
Pelatih Spanyol Dihujani Kritik, Busquets: Salah Jika Orang Meragukan Luis Enrique

Pelatih Spanyol Dihujani Kritik, Busquets: Salah Jika Orang Meragukan Luis Enrique

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport   Uncategorized
Jadi Aktor Kelolosan Kroasia ke 16 Besar Euro 2020, Luka Modric Belum Habis

Jadi Aktor Kelolosan Kroasia ke 16 Besar Euro 2020, Luka Modric Belum Habis

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport
Banyak Usulan Soal Lockdown, Ini Kata Anak Buah Menko Airlangga

Banyak Usulan Soal Lockdown, Ini Kata Anak Buah Menko Airlangga

Ekonomi   Headline   Nasional   News   Sospolhukam
Jokowi: PPKM Mikro dan Lockdown Punya Esensi yang Sama, Tak Perlu Dipertetangkan

Jokowi: PPKM Mikro dan Lockdown Punya Esensi yang Sama, Tak Perlu Dipertetangkan

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Zona Merah-Oranye Dilarang Salat Idul Adha, MUI Minta Masjid Koordinasi ke Satgas Covid

Zona Merah-Oranye Dilarang Salat Idul Adha, MUI Minta Masjid Koordinasi ke Satgas Covid

Headline   Kesehatan   Kesra   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com