banner 468x60 banner 468x60

Satgas COVID-19 Minta Kepala Daerah Sosialisasi Inpres Protokol Kesehatan

Trigger Netmedia - 6 Agustus 2020
Satgas COVID-19 Minta Kepala Daerah Sosialisasi Inpres Protokol Kesehatan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikuti KTT ASEAN ke 36 secara Virtual. (Foto dok. Biro Pers Sekretariat Presiden) - ()

triggernetmedia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentangPeningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalia Covid-19.

Hal tersbut diklaim sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kedisiplinan selama masa pandemi Covid-19.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, Inpres tersebut pada prinsipnya mendorong semua orang untuk meningkatkan sosialisasi secar masif. Pihak-pihak tersebut adalah jajaran TNI-Polri, Gunernur, Bupati, hingga Wali Kota.

“Inpres ini pada prinsipnya mendorong TNI-Polri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk meningkatkan sosialisasi secara masif terkait protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19 secara partisipatif dari semua unsur masyarakat,” ucap Wiku dalam keterangan yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (6/8/2020).

Baca juga  Pemkot Pontianak Kerahkan 1500 Personil Lakukan Penyemprotan Disinfektan Serentak

Dalam Inpres tersebut, Jokowi menginstruksikan setiap pimpinan daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan beserta sanksinya.

Tentunya, sanksi akan menyesuaikan daerah masing-masing dengan berlandaskan kearifan lokal.

“Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan maupun tertulis, kerja sosial, denda administratif hingga penghentian ataupun penutupan sementara penyelenggaraan usaha dalam ruang publik,” beber Wiku.

Untuk itu, Wiku berharap agar nantinya masyarakat dapat bekerjasama agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik. Agar ke depan, lanjut Wiku, seluruh pihak bisa taat pada protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona.

“Kami mohon agar masyarakat dapat bekerja sama sehingga dapat terlaksana dengan baik upaya kita bersama dalam mendisiplinkan diri kita semuanya terhadap protokol kesehatan sehingga covid 19 dapat tertangani dengan lebih cepat,” tutupnya.

Baca juga  Pemprov Kalbar Perpanjang Status Tanggap Darurat Pandemi Covid-19

Sebelumnya, dalam Inpres tersebut, Jokowi meminta gubernur, bupati dan wali kota untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

Jokowi juga meminta kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Sanksi tersebut berlaku untuk perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab fasilitas umum.

Sumber : Suara.com

banner 468x60

Tinggalkan Komentar

Terkini

LHP LKPD Kabupaten Ketapang TA 2020 Raih Opini WTP

LHP LKPD Kabupaten Ketapang TA 2020 Raih Opini WTP

ASN   Headline   Ketapang   Keuangan   Kilas Kalbar   News
Cara Menghitung THR Karyawan Tetap, Ini Rumus dan Contoh Perhitungan

Cara Menghitung THR Karyawan Tetap, Ini Rumus dan Contoh Perhitungan

Artikel   Headline   Tips
Pemkab Landak Fasilitasi Penegasan Batas Desa Sehe Lusur

Pemkab Landak Fasilitasi Penegasan Batas Desa Sehe Lusur

Headline   Kabar Desa   Kilas Kalbar   Landak   News   Pelayanan Puplik   Sorotan
LHP LKPD Pemkot Pontianak 10 Tahun Berturut-turut WTP

LHP LKPD Pemkot Pontianak 10 Tahun Berturut-turut WTP

ASN   Headline   Keuangan   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Pontianak   Sorotan
Vaksin Moderna 96 Persen Efektif pada Remaja 12 hingga 17 Tahun

Vaksin Moderna 96 Persen Efektif pada Remaja 12 hingga 17 Tahun

Analisis   Headline   Internasional   Kesehatan   News   Sorotan
Di Tengah Pandemi, Penderita Talasemia Harus Waspada pada Risiko Infeksi

Di Tengah Pandemi, Penderita Talasemia Harus Waspada pada Risiko Infeksi

Headline   Kesehatan   Nasional   News
Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya akan Dilelang, Nilainya Rp 10,5 T

Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya akan Dilelang, Nilainya Rp 10,5 T

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Komisi VII Minta Tambah Mitra, Begini Kata Pimpinan DPR RI

Komisi VII Minta Tambah Mitra, Begini Kata Pimpinan DPR RI

Energi   Headline   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan
Virus Corona Terus Bermutasi, Satgas Khawatir Vaksin dan Tes Tak Efektif

Virus Corona Terus Bermutasi, Satgas Khawatir Vaksin dan Tes Tak Efektif

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kelewatan! Oknum Perawat Terciduk Jualan Surat Palsu Bebas Covid-19

Kelewatan! Oknum Perawat Terciduk Jualan Surat Palsu Bebas Covid-19

Bisnis   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com

Close Ads X