banner 468x60 banner 468x60

Sumut Tertinggi Penyelewengan Bansos, FITRA: Bansos Sembako Rentan Korupsi

Trigger Netmedia - 29 Juli 2020
Sumut Tertinggi Penyelewengan Bansos, FITRA: Bansos Sembako Rentan Korupsi
Ilustrasi penyaluran bansos Covid-19. (Foto: Antara) - ()

triggernetmedia.com – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara mendesak Polda Sumut serius mengusut 38 kasus penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di beberapa daerah di Sumatera Utara.

Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum FITRA Sumatera Utara, Siska Barimbing mengatakan, adanya 38 kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial yang sedang ditangani Polda Sumut mengindikasikan masih ada oknum yang mencari kesempatan di masa pandemi.

“Kami mendesak agar Polda Sumut serius dalam menangani kasus ini, sehingga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan kedepannya tidak ada yang berani mempermainkan uang rakyat,” kata Siska, Rabu (29/7/2020).

Data Satgas Khusus Pengawasan Dana COVID-19 menyebutkan bahwa terdapat 102 kasus penyelewengan bansos. Dari jumlah tersebut Polda Sumut paling banyak menangani, yakni 38 kasus.

Jumlah kasus secara nasional itu saat ini sedang ditangani oleh Satgas Khusus yang berada di 20 Polda di Indonesia.

“Data yang diterima, terdapat 102 kasus penyelewengan bantuan sosial. Kasus-kasus tersebut ditangani Satgassus di 20 Polda,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (27/7/2020).

Baca juga  Meski Jadi Polemik, Anggaran Kartu Prakerja Sudah Cair Rp 1,6 Triliun

FITRA Sumut sejak awal telah mendorong dan mengingatkan pemerintah di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara agar berhati-hati dalam merealisasikan bantuan sosial penanganan Covid-19.

Bahkan, kata Siska, pihaknya mengingatkan bahwa bantuan dalam bentuk sembako rentan diselewengkan.

Oleh sebab itu, bantuan dalam bentuk tunai dinilai lebih efektif.

Bansos dalam bentuk sembako sangat rentan terjadi korupsi karena pengadaan barang dan jasa dalam masa bencana/darurat banyak mendapatkan kemudahan. Sehingga sangat berpotensi terjadinya kolusi, mark up, konflik kepentingan dan kecurangan,” ujar Siska.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga harus transparan dan akuntabel dalam menggunakan anggaran penanganan.

Informasi alokasi anggaran penanganan seyogianya ditampilkan secara terperinci dan update.

Sehingga DPRD, aparat penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil dapat mengawasinya.

Baca juga  Kasus Bansos Masuki Babak Baru, 2 Tersangka Penyuap Juliari Segera Disidang

“Jangan menyajikan informasi secara gelondongan. Sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan untuk apa dan kemana saja anggaran itu digunakan,” ungkapnya.

Tahap Lidik

Sementara itu, Polda Sumatera Utara mengatakan sebanyak 38 kasus dugaan penyelewengan bansos yang masuk masih dalam tahap lidik.

Dugaan penyelewengan itu masuk melalui laporan masyarakat ke Polda Sumatera Utara.

“Memang ada sebanyak 38 kasus yang kita terima terkait penyelewengan Bansos. Namun itu hanya laporan pengaduan dari masyarakat saja,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, Selasa (28/7/2020).

Menurut MP Nainggolan, dugaan penyelewengan Bansos terjadi di beberapa daerah.

Diantaranya Kabupaten Toba, Samosir, Kota Medan, Pematang Siantar, dan Kabupaten Deli Serdang.

Sedangkan untuk upaya hukum hingga saat ini belum ada yang masuk dalam penyidikan.

“Belum ada sampai sekarang satu pun kasus yang layak untuk dilakukan penyidikan,” jelas MP Nainggolan.

Sumber : Suara.com

banner 468x60

Tinggalkan Komentar

Terkini

LHP LKPD Kabupaten Ketapang TA 2020 Raih Opini WTP

LHP LKPD Kabupaten Ketapang TA 2020 Raih Opini WTP

ASN   Headline   Ketapang   Keuangan   Kilas Kalbar   News
Cara Menghitung THR Karyawan Tetap, Ini Rumus dan Contoh Perhitungan

Cara Menghitung THR Karyawan Tetap, Ini Rumus dan Contoh Perhitungan

Artikel   Headline   Tips
Pemkab Landak Fasilitasi Penegasan Batas Desa Sehe Lusur

Pemkab Landak Fasilitasi Penegasan Batas Desa Sehe Lusur

Headline   Kabar Desa   Kilas Kalbar   Landak   News   Pelayanan Puplik   Sorotan
LHP LKPD Pemkot Pontianak 10 Tahun Berturut-turut WTP

LHP LKPD Pemkot Pontianak 10 Tahun Berturut-turut WTP

ASN   Headline   Keuangan   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Pontianak   Sorotan
Vaksin Moderna 96 Persen Efektif pada Remaja 12 hingga 17 Tahun

Vaksin Moderna 96 Persen Efektif pada Remaja 12 hingga 17 Tahun

Analisis   Headline   Internasional   Kesehatan   News   Sorotan
Di Tengah Pandemi, Penderita Talasemia Harus Waspada pada Risiko Infeksi

Di Tengah Pandemi, Penderita Talasemia Harus Waspada pada Risiko Infeksi

Headline   Kesehatan   Nasional   News
Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya akan Dilelang, Nilainya Rp 10,5 T

Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya akan Dilelang, Nilainya Rp 10,5 T

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Komisi VII Minta Tambah Mitra, Begini Kata Pimpinan DPR RI

Komisi VII Minta Tambah Mitra, Begini Kata Pimpinan DPR RI

Energi   Headline   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan
Virus Corona Terus Bermutasi, Satgas Khawatir Vaksin dan Tes Tak Efektif

Virus Corona Terus Bermutasi, Satgas Khawatir Vaksin dan Tes Tak Efektif

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kelewatan! Oknum Perawat Terciduk Jualan Surat Palsu Bebas Covid-19

Kelewatan! Oknum Perawat Terciduk Jualan Surat Palsu Bebas Covid-19

Bisnis   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com

Close Ads X