banner 468x60

Cornelis : Mendagri dan Menkeu Harus Berikan Solusi Kepada Daerah Yang PAD Tidak Mencukupi

Trigger Netmedia - 26 Juni 2020
Cornelis : Mendagri dan Menkeu Harus Berikan Solusi Kepada Daerah Yang PAD Tidak Mencukupi
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Drs. Cornelis, MH menghadiri rapat kerja secara virtual dengan Menteri Dalam Negeri RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada Rabu (24/6/2020). - ()

triggernetmedia.com – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Drs. Cornelis, MH menghadiri rapat kerja secara virtual dengan Menteri Dalam Negeri RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada Rabu (24/6/2020).

“Ada beberapa hal yang dibahas pada rapat tersebut antara lain terkait Pembicaraan Pendahuluan dan Pembahasan RAPBN TA 2021, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Evaluasi Kinerja Tahun 2019 – 2020 (hingga bulan Juni tahun 2020), serta upaya dan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menanggani Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19),” ungkapnya, Jumat (26/6/2020).

Dalam rapat tersebut, Cornelis menyebyt telah menyampaikan mengenai Pernyataan Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu bahwa ada daerah yang tidak merevisi dan me-review APBD daerahnya sesuai dengan perintah dalam menghadapi Pandemi COVID-19.

“Sehingga Postur APBD mereka tidak ada dalam penanganan COVID-19, Maka dari itu saya meminta Menteri Dalam Negeri atau Dirjen Keuangan Daerah untuk mengawasinya,” ujarnya.

Selain itu, ada daerah-daerah yang defisit akibat dari penangan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) ini Sambung Cornelis. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) tidak mencukupi.

“Dengan kasus demikian kira-kira bagaimana MenDagri dan MenKeu beserta jajarannya untuk memberikan solusi terhadap hal tersebut,” kata dia.

Anggota Komisi II DPR RI itu juga meminta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum untuk melakukan Pembinaan Ormas (Organisasi Masyarakat) yang berkaitan dengan situasi politik dalam negeri, agar dana yang diberikan oleh pemerintah tidak digunakan untuk melawan pemerintah.

“Dengan demikian Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum untuk melakukan Pembinaan Ormas (organisasi masyarakat) supaya bisa terarah tujuan pembentukan ormas,” Tutup Cornelis.

Dek I Ariz

Tinggalkan Komentar

Terkini

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Headline   Keuangan   Kilas Kalbar   News   Parlementaria   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Headline   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Sepak Bola   Sport
BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

Headline   Kilas Kalbar   Nasional   News   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pontianak
“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

Headline   Kilas Kalbar   lingkungan   News   Pontianak   Sport   Trend
Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Headline   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan   Sospolhukam
Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Headline   Keuangan   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan
Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Headline   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Ekonomi   Headline   Kesra   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com