banner 468x60 banner 468x60

Dituntut Hingga Belasan Tahun Bui, 7 Tapol Papua akan Divonis Hari Ini

Trigger Netmedia - 17 Juni 2020
Dituntut Hingga Belasan Tahun Bui, 7 Tapol Papua akan Divonis Hari Ini
Massa Solidaritas Pembebasan Papua, menggelar aksi unjuk rasa di Taman Aspirasi dan Mahkamah Agung Jakarta Pusat, Senin (15/6/2020). [Suara.com/Yosea Arga Pramudita] - ()

triggernetmedia.com – Tujuh tahanan politik Papua akan menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu (17/6/2020) pagi ini sekitar pukul 09.00 WITA. Mereka terancam lima sampai belasan tahun penjara.

Sidang putusan akan digelar di Ruang Cakra, PN Balikpapan melalui teleconference, ketujuh tapol tetap akan berada di Rutan Klas II B Balikpapan, Kalimantan Timur.

Ketujuh tapol dipindahkan dari Papua ke Rutan Klas II B Balikpapan, Kalimantan Timur dengan alasan keamanan, mereka sudah menjalani 34 kali proses peradilan dengan berkas yang berbeda satu sama lain di Pengadilan Negeri Balikpapan sejak 11 Januari 2020 lalu.

Kuasa hukum tujuh Papua di Balikpapan, Bernard Marbun pun berharap majelis hakim memvonis bebas mereka sebab berdasar fakta persidangan ketujuh tapol Papua tersebut dinilai tidak terbukti melakukan tindakan makar sebagaimana yang didakwakan.

“(Ketujuh tapol Papua Balikpapan) sama sekali tidak terbukti untuk melakukan tindakan-tindakan makar. Jadi ya harapan kami sebagai penasehat hukum ya maksimal bebaskan mereka. Karena kita sudah gali secara bersama-sama (dalam persidangan),” kata Bernard, Selasa (16/6/2020).

Jaksa Penuntut Umum menuntut 7 tapol Papua kurungan penjara bervariasi mulai dari lima sampai belasan tahun dengan pasal makar dalam aksi unjuk rasa di Kota Jayapura, Papua pada Agustus 2019 lalu, buntut tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Baca juga  Bentrok Hari Kedua Armenia vs Azerbaijan, 15 Tentara Tewas

Ketujuh tapol tersebut mendapat tuntutan penjara dengan masa tahanan yang berbeda; Mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih Ferry Kombo (10 tahun), Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alex Gobay (10 tahun), Hengky Hilapok (5 tahun), Irwanus Urobmabin (5 tahun).

Kemudian, Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni (17 tahun), Ketua KNPB Mimika Steven Itlay (15 tahun), dan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay (15 tahun).

Jaksa penuntut umum dalam persidangan beruntun pada 2 sampai 5 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Balikpapan, menuntut mereka semua dituntut dengan 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Makar.

Di sisi lain, pelaku rasisme di Asrama Papua Surabaya yang jadi biang demonstrasi rakyat di Papua hanya diadili dengan vonis ringan.

Mereka di antaranya warga sipil; Syamsul Arifin (5 bulan penjara), Tri Susanti alias Mak Susi (7 bulan), dan Ardian Andiansah (10 bulan), serta seorang tentara Serda Unang Rohana (2 bulan).

Ketimpangan ini membuat banyak publik mendesak PN Balikpapan untuk bersikap adil membebaskan ketujuh tahanan Papua.

Mantan tapol papua Filep Karma mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan membebaskan tahanan politik Papua pada era pemerintahannya.

Baca juga  5 Menteri Terkaya di Kabinet Jokowi Jilid II, Segini Hartanya

“Ketika bapak presiden membebaskan lima teman saya dari penjara di Jayapura (pada 2015), beliau bilang ke mereka, ini perdamaian dan saya akan membebaskan semua tahanan politik,” kata Filep Karma, Jumat (12/6/2020).

Pembebasan tahanan politik juga harus dilakukan negara sebab Perserikatan Bangsa-Bangsa telah rekomendasikan pembebasan narapidana dalam program asimilasi dan integrasi akibat pandemi virus corona covid-19.

“Mengingat wabah pandemi COVID-19 dan janji pemerintah sendiri untuk membebaskan banyak tahanan, keputusan untuk menuntut ketujuh orang ini adalah sebuah parodi,” kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, Rabu (17/6/2020).

Tak hanya itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet juga mengaku kaget dan menilai tuntutan terlalu berat, namun dia menyerahkan sepenuhnya kepada PN Balikpapan.

“Percayalah ini juga masih diproses, masih di pengadilan, kami akan mengupayakan melalui pengertian, sesuai fakta lapangan, semoga saja nanti 7 tahanan di Balikpapan bisa sama dengan 6 tahanan politik yang bisa dibebaskan di Jakarta,” ucap Bamsoet, Sabtu (13/6/2020).

Reaksi juga muncul dalam bentuk aksi unjuk rasa damai di beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, Malang hingga Jayapura dalam beberapa hari terakhir.

Sumber : Suara.com

banner 468x60

Tinggalkan Komentar

Terkini

Roma vs Man United: Tanpa De Gea, Setan Merah Mungkin Tak Lolos ke Final

Roma vs Man United: Tanpa De Gea, Setan Merah Mungkin Tak Lolos ke Final

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport   Superliga
Hasil Liga Europa: Villarreal Kubur Mimpi Arsenal ke Babak Final

Hasil Liga Europa: Villarreal Kubur Mimpi Arsenal ke Babak Final

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport   Superliga
Singgung 5 Daerah Dalam Zona Orange, Sutarmidji Tekankan Pentingnya Disiplin Prokes, Termasuk di Tempat Ibadah

Singgung 5 Daerah Dalam Zona Orange, Sutarmidji Tekankan Pentingnya Disiplin Prokes, Termasuk di Tempat Ibadah

Headline   Kesehatan   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
Beralih ke Akun WhatsApp Bisnis: Cara Mudahnya dan Fitur yang Didapat

Beralih ke Akun WhatsApp Bisnis: Cara Mudahnya dan Fitur yang Didapat

Bisnis   Headline   IT   Kekinian   Serba-serbi
Wow, Atta Halilintar Dampingi Bamsoet Serahkan Motor Listrik ke Korlantas

Wow, Atta Halilintar Dampingi Bamsoet Serahkan Motor Listrik ke Korlantas

Bisnis   Headline   Nasional   News   Otomotif   Serba-serbi   Technology
Sepekan Jelang Lebaran, Kementan Klaim Harga Pangan Pokok Nasional Stabil

Sepekan Jelang Lebaran, Kementan Klaim Harga Pangan Pokok Nasional Stabil

Ekonomi   Headline   Maritim   Nasional   News   Sorotan
Menaker: Indonesia dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Penempatan Pekerja

Menaker: Indonesia dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Penempatan Pekerja

Ekonomi   Headline   Internasional   Kesra   Nasional   News   Sorotan
Satgas Covid-19: Warga Boleh Masuk Tanpa SIKM di 8 Kawasan Aglomerasi Ini

Satgas Covid-19: Warga Boleh Masuk Tanpa SIKM di 8 Kawasan Aglomerasi Ini

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Marti Rantan: BUMD dan TP3D Harus Bekerja Profesional dan Proporsional

Marti Rantan: BUMD dan TP3D Harus Bekerja Profesional dan Proporsional

Headline   Ketapang   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Sospolhukam
Legislatif Beri 26 Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Ketapang TA 2020

Legislatif Beri 26 Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Ketapang TA 2020

Headline   Kesra   Ketapang   Kilas Kalbar   News   Parlementaria   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com

Close Ads X