banner 468x60

Penyiaran Berbasis Internet Seharusnya Tunduk Legislasi

Trigger Netmedia - 9 Juni 2020
Penyiaran Berbasis Internet Seharusnya Tunduk Legislasi
Warga mengakses layanan film daring melalui gawai. [ANTARA FOTO/Nova Wahyudi] - ()

triggernetmedia.com – Teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi merupakan tulang punggung bagi umat manusia dalam menjalani new normal.

Untuk itu, perlu legislasi yang dipatuhi seluruh penyedia layanan informasi dan komunikasi berbasis Internet tanpa terkecuali, baik lokal maupun asing.

“Tidak perlu menunggu terjadinya kerusuhan sosial dan penjarahan yang sangat eskalatif, seperti di AS yang awalnya dari konten yang tidak layak diviralkan secara masif melalui aplikasi video di media sosial,” ungkap Danrivanto Budhijanto, Pakar Kebijakan dan Legislasi Teknologi Informasi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) ditulis Selasa (9/6/2020).

New normal, lanjut Danrivanto, harus tetap mengedepankan keselamatan dan kesehatan seseorang.

“Normal baru adalah infrastruktur pemulihan ekonomi dan sosial, namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan personal dengan berbasis virtual,” tuturnya.

Dia menegaskan seharusnya legislasi penyiaran, film, periklanan nasional bisa diberlakukan kepada penyedia aplikasi layanan penyiaran video streaming tanpa terkecuali, sehingga seluruh konten yang tersaji bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Namun, Ketua Departemen Hukum Teknologi Informasi-Komunikasi dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Unpad ini menilai, kebijakan dan legislasi tidak berlaku dengan proporsional bagi para penyedia aplikasi layanan film atau video virtual tersebut, termasuk over the top (OTT).

Status sebagai penyedia layanan Internet kerap menjadi justifikasi pamungkas untuk imunitas pematuhan legislasi penyiaran, film, periklanan di Indonesia.

Menyoroti pentingnya legislasi nasional atas penyiaran berbasis Internet tersebut, Danrivanto mencontohkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah sanggup menerapkan ‘pajak virtual’ kepada para penyedia platform marketplace maupun aplikasi media sosial yang akan berlaku mulai bulan depan.

Pengenaan pajak itu, kata Danrivanto, menunjukkan telah terjadi kesetaraan proporsional dengan pelaku ekonomi digital nasional.

“New normal adalah perwujudan ‘data as a new oil’. Tanpa pematuhan terhadap legislasi nasional oleh para pelaku ekonomi digital, ketahanan ekonomi menjadi terancam,” katanya.

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Headline   Keuangan   Kilas Kalbar   News   Parlementaria   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Headline   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Sepak Bola   Sport
BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

Headline   Kilas Kalbar   Nasional   News   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pontianak
“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

Headline   Kilas Kalbar   lingkungan   News   Pontianak   Sport   Trend
Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Headline   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan   Sospolhukam
Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Headline   Keuangan   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan
Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Headline   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Ekonomi   Headline   Kesra   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com