banner 468x60 banner 468x60

Wakil Ketua DPR : Tidak Ada Ketentuan Batas Waktu Penetapan UU

Trigger Netmedia - 21 Mei 2020
Wakil Ketua DPR : Tidak Ada Ketentuan Batas Waktu Penetapan UU
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. (Dok : DPR) - ()

triggernetmedia.com – Wakil Ketua DPR RI, M. Azis Syamsuddin menyampaikan, suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) bisa ditetapkan menjadi sebuah Undang-Undang (UU) apabila telah rampung pembahasannya dan dinyatakan lengkap sempurna, serta disetujui oleh fraksi-fraksi di parlemen dan pemerintah. Azis menyatakan, tidak ada tenggang waktu yang ditetapkan secara pasti yang bisa dijadikan sebagai alat ukur menetapkan UU.

“Alat ukur yang digunakan Badan Legislasi DPR RI dalam menentukan cepat atau lambatnya penetapan suatu undang-undang, tergantung kapan selesai dan sempurnanya undang-undang tersebut, serta dinyatakan lengkap dan baik. Tidak ada tenggang waktu yang harus kita tetapkan, misalnya undang-undang ini harus selesai pada bulan ini, hal itu tidak ada sama sekali,“ ucap Azis, saat menjawab pertanyaan seorang peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Online Proses dan Bimbingan Penyusunan UU bagi Profesional dan Dosen, Selasa (19/5/2020).

Baca juga  Pejuang Skripsi Sindir DPR yang Mengeluh Pembahasan RUU PKS Sulit

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu mengatakan, apabila diperlukan suatu aturan perundang-undangan yang cepat, maka mekanismenya adalah menggunakan Perppu.

“Kalau menggunakan Rancangan Undang-Undang, kami di tingkat pimpinan DPR, tidak berani untuk menetapkan bahwa satu Undang-Undang harus selesai dalam waktu satu bulan misalnya,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Baca juga  Mau Direvisi ke DPR, Jokowi Minta Pasal-pasal Karet UU ITE Dihapus

Azis menjelaskan, saat menerima berbagai masukan dari kaum intelektual, akademisi dan juga masyarakat pada rapat dengar pendapat umum yang membahas UU itu, waktu yang diperlukan bisa panjang atau pendek.

“Tergantung perdebatan dan topik yang akan dilaksanakan didalam pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan antara Pemerintah, dan pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan didalam internal DPR, kemudian bersama-sama Pemerintah dan legislatif,” terang legislator dapil Lamoung II itu.

Sumber : Suara.com

banner 468x60

Tinggalkan Komentar

Terkini

Singgung 5 Daerah Dalam Zona Orange, Sutarmidji Tekankan Pentingnya Disiplin Prokes, Termasuk di Tempat Ibadah

Singgung 5 Daerah Dalam Zona Orange, Sutarmidji Tekankan Pentingnya Disiplin Prokes, Termasuk di Tempat Ibadah

Headline   Kesehatan   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
Beralih ke Akun WhatsApp Bisnis: Cara Mudahnya dan Fitur yang Didapat

Beralih ke Akun WhatsApp Bisnis: Cara Mudahnya dan Fitur yang Didapat

Bisnis   Headline   IT   Kekinian   Serba-serbi
Wow, Atta Halilintar Dampingi Bamsoet Serahkan Motor Listrik ke Korlantas

Wow, Atta Halilintar Dampingi Bamsoet Serahkan Motor Listrik ke Korlantas

Bisnis   Headline   Nasional   News   Otomotif   Serba-serbi   Technology
Sepekan Jelang Lebaran, Kementan Klaim Harga Pangan Pokok Nasional Stabil

Sepekan Jelang Lebaran, Kementan Klaim Harga Pangan Pokok Nasional Stabil

Ekonomi   Headline   Maritim   Nasional   News   Sorotan
Menaker: Indonesia dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Penempatan Pekerja

Menaker: Indonesia dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Penempatan Pekerja

Ekonomi   Headline   Internasional   Kesra   Nasional   News   Sorotan
Satgas Covid-19: Warga Boleh Masuk Tanpa SIKM di 8 Kawasan Aglomerasi Ini

Satgas Covid-19: Warga Boleh Masuk Tanpa SIKM di 8 Kawasan Aglomerasi Ini

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Marti Rantan: BUMD dan TP3D Harus Bekerja Profesional dan Proporsional

Marti Rantan: BUMD dan TP3D Harus Bekerja Profesional dan Proporsional

Headline   Ketapang   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Sospolhukam
Legislatif Beri 26 Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Ketapang TA 2020

Legislatif Beri 26 Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Ketapang TA 2020

Headline   Kesra   Ketapang   Kilas Kalbar   News   Parlementaria   Sorotan
Ekonomi RI 4 Kali Negatif, Kemenkeu Anggap Itu Lebih Baik

Ekonomi RI 4 Kali Negatif, Kemenkeu Anggap Itu Lebih Baik

Ekonomi   Headline   Nasional   News   Sorotan
Jokowi Mau Ekonomi Melejit 7 Persen, Ekonom: Risiko Pandemi Masih Besar

Jokowi Mau Ekonomi Melejit 7 Persen, Ekonom: Risiko Pandemi Masih Besar

Ekonomi   Headline   Nasional   News   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com

Close Ads X