banner 468x60 banner 468x60

Ratas Vicon, Cornelis: Pilkada Serentak disepakati 9 Desember 2020

Trigger Netmedia - 15 April 2020
Ratas Vicon, Cornelis: Pilkada Serentak disepakati 9 Desember 2020
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1 Drs. Cornelis mengakui telah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara virtual melalui video conference bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP dan seluruh anggota komisi II DPR RI Lainnya pada Selasa (14/04/20). - ()

triggernetmedia.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1 Drs. Cornelis mengakui telah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara virtual melalui video conference bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP dan seluruh anggota komisi II DPR RI Lainnya pada Selasa (14/04/20).

“Rapat terbatas ini selain membahas penanganan pandemi COVID-19, juga untuk menentukan opsi waktu Pilkada Serentak yang sebelumnya direncanakan September tahun 2020 sudah dipastikan tertunda akibat wabah Corona Virus Disease (COVID-19) yang dialami negara Indonesia. Untuk itu perlu ditentukan kembali kapan waktu pelaksanaan Pilkada serentak tersebut,” katanya, Rabu (15/4/2020) di Landak.

Sebelumnya, sambung Cornelis, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan setidaknya ada tiga opsi pergeseran waktu Pilkada serentak yang diajukan dengan beberapa pertimbangannya.

Pertama pada 9 Desember 2020, kedua 17 Maret 2021, dan opsi ketiga digelar pada 29 September 2021 mendatang.

Beberapa berapa opsi ini ditanggapi pandangan dan pendapat yang berbeda dari semua anggota rapat, hingga disepakati sementara opsi pertama melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 ini, tentu dengan memperhatikan berbagai pertimbangan sehingga keputusan bisa saja dirubah sesuai keadaan dan situasi negara.

CornelisĀ  Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat 1 ini mengungkapkan bahwa saat ini semua pihak masih melihat situasi dan perkembangan wabah COVID-19 yang belum bisa dipastikan kapan berakhir.

Baca juga  Dana Desa Boleh digunakan untuk Penanganan Covid-19

“Kepastiannya kapan, sesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka menetapkan bencana nasional. Jadi masih kami persilakan pemerintah bersama KPU Bawaslu, DKPP untuk melihat situasi penanggulangan masalah situasi corona ini,” ujarnya.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1 Drs. Cornelis mengakui telah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara virtual melalui video conference bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP dan seluruh anggota komisi II DPR RI Lainnya pada Selasa (14/04/20).

Dengan penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang awalnya dijadwalkan pada September tahun ini, tak dipungkiri akan berpengaruh pada masa jabatan beberapa Kepala Daerah yang akan berakhir sehingga akan mengangkat Penjabat (PJ) sementara waktu.

Tetapi, sebut Cornelis, hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan karena PJ tetap bekerja sesuai aturan Undang-Undang dan dikontrol langsung dari tingkat pusat hingga daerah.

“Masalah PJ saya rasa tidak masalah karena bekerja dengan sistem dan berdasarkan undang-undang serta dikontrol oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri, bahkan oleh Presiden dan tak bisa juga PJ itu sewenang-wenang,” kata dia.

Kekinian, lanjut mantan Gubernur Kalbar 2 periode itu mengatakan, Pemerintah tengah berupaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, bahkan refocusing anggaranpun telah dilakukan untuk kegiatan prioritas pencegahan penularan virus Corona.

Baca juga  Legislator Kalbar Usulkan ADD Kembali Dianggarkan Dalam APBN

Tak menutup kemungkinan anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak akan difokuskan untuk penanganan COVID-19 sehingga penyelenggaraan Pilkada bisa saja diundur tahun depan mengingat saat ini pemerintah sudah menetapkan kejadian ini sebagai Bencana Nasional.

“Terkait anggaran saya rasa kalau mereka tidak memindahkan untuk kepentingan lain jelas sudah tersedia, tapi kalau difokuskan untuk kepentingan masalah jiwa manusia bisa dipakai dan ditunda tahun 2021, yang paling penting sekarang adalah jiwa-jiwa manusia ini jangan sampai melayang,” ujar Cornelis.

Berikut kesimpulan terkait rapat Komisi II DPR RI bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 :

1. Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pillkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020.

2. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.

Dek I Ariz

banner 468x60

Tinggalkan Komentar

Terkini

LHP LKPD Kabupaten Ketapang TA 2020 Raih Opini WTP

LHP LKPD Kabupaten Ketapang TA 2020 Raih Opini WTP

ASN   Headline   Ketapang   Keuangan   Kilas Kalbar   News
Cara Menghitung THR Karyawan Tetap, Ini Rumus dan Contoh Perhitungan

Cara Menghitung THR Karyawan Tetap, Ini Rumus dan Contoh Perhitungan

Artikel   Headline   Tips
Pemkab Landak Fasilitasi Penegasan Batas Desa Sehe Lusur

Pemkab Landak Fasilitasi Penegasan Batas Desa Sehe Lusur

Headline   Kabar Desa   Kilas Kalbar   Landak   News   Pelayanan Puplik   Sorotan
LHP LKPD Pemkot Pontianak 10 Tahun Berturut-turut WTP

LHP LKPD Pemkot Pontianak 10 Tahun Berturut-turut WTP

ASN   Headline   Keuangan   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Pontianak   Sorotan
Vaksin Moderna 96 Persen Efektif pada Remaja 12 hingga 17 Tahun

Vaksin Moderna 96 Persen Efektif pada Remaja 12 hingga 17 Tahun

Analisis   Headline   Internasional   Kesehatan   News   Sorotan
Di Tengah Pandemi, Penderita Talasemia Harus Waspada pada Risiko Infeksi

Di Tengah Pandemi, Penderita Talasemia Harus Waspada pada Risiko Infeksi

Headline   Kesehatan   Nasional   News
Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya akan Dilelang, Nilainya Rp 10,5 T

Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya akan Dilelang, Nilainya Rp 10,5 T

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Komisi VII Minta Tambah Mitra, Begini Kata Pimpinan DPR RI

Komisi VII Minta Tambah Mitra, Begini Kata Pimpinan DPR RI

Energi   Headline   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan
Virus Corona Terus Bermutasi, Satgas Khawatir Vaksin dan Tes Tak Efektif

Virus Corona Terus Bermutasi, Satgas Khawatir Vaksin dan Tes Tak Efektif

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kelewatan! Oknum Perawat Terciduk Jualan Surat Palsu Bebas Covid-19

Kelewatan! Oknum Perawat Terciduk Jualan Surat Palsu Bebas Covid-19

Bisnis   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com

Close Ads X