banner 120x600 banner 120x600 banner 120x600 banner 120x600 banner 120x600

Komisioner KPU RI Evi Novida Dipecat, Terbukti Langgar Kode Etik

Komisioner KPU Evi Novida (tengah) saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/02). [Suara.com/Alfian Winanto]
banner 468x60

triggernetmedia.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Evi Novida Ginting Manik dipecat dari jabatannya dalam sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (18/3/2020). Evi dipecat lantaran terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Keputusan tersebut berdasar hasil sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), lantaran Evi dinyatakan terbukti melakukan pelangggaran kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu, terkait kasus perolehan suara calon anggota legislatif Partai Gerindra daerah pemilihan Kalimantan Barat atas nama Hendri Makaluasc.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,” kata Plt Ketua DKPP Muhammad dalam persidangan etik yang digelar di Gedung DKPP Jalan Thamrin, Jakarta Pusat pada Rabu (18/3/2020).

Baca juga  KKR Bangun Pasar Rakyat tingkatkan kesejahteraan masyarakat

Selain itu, DKPP juga turut menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terhadap teradu lainnya yakni Ketua KPU RI Arief Budiman dan Komisioner KPU RI; Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra, Viryan Azis dan Hasyim Asyari.

Selanjutnya, sanksi berupa peringatan juga ditujukan kepada pejabat KPU daerah selaku teradu yakni, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Ramdan dan Anggota KPU Mujiyono dan Zainab.

Baca juga  Omicron Mengintai, Pemerintah Didesak Batasi Masuknya Wisatawan Asing

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan,” kata Muhammad.

Berkenaan dengan itu, DKPP pun memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk turut mengawasi putusan sidang etik tersebut. Di sisi lain, DKPP meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan putusan tersebut selambatnya tujuh hari sejak putusan tersebut dibacakan.

“Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII (Evi) paling lambat tujuh hari sejak putusan ini dibacakan.”

Sumber : Suara.com

 

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.