banner 468x60 banner 468x60 banner 468x60

Perubahan Pasal UU Pers di RUU Cilaka, AJI: Masa Orba Bisa Terulang

Trigger Netmedia - 16 Februari 2020
Perubahan Pasal UU Pers di RUU Cilaka, AJI: Masa Orba Bisa Terulang
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen, Abdul Manan. [Suara.com/Adhitya Himawan] - ()

triggernetmedia.com –  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama IJTI, PWI dan LBH Pers menolak adanya upaya campur tangan pemerintah terhadap pers di Indonesia lewat RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka.

Sebab, melalui draft RUU Cilaka yang merupakan hasil konsep Omnibus Law itu pemerintah turut melakukan revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua Umum AJI, Abdul Manan mengatakan, setidaknya ada dua pasal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang akan diubah, yakni terkait modal asing dan ketentuan pidana.

Pada Pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers semula dinyatakan bahwa ‘penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal’.

Sementara, dalam RUU Cilaka ketentuan tersebut diubah menjadi, ‘Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal’.

Selain itu, perubahan juga terjadi pada Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, terkait ketentuan pidana. Pada Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan ‘Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.’

Baca juga  AJI Tolak Omnibus Law, Pekerja Media dan Demokratisasi Penyiaran Terancam

Namun dalam RUU Cilaka ketentuan itu diubah menjadi, ‘Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.’

Manan menjelaskan bahwa, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjadi payung hukum kebebasan pers saat ini sejatinya dibentuk dengan semangat self regulatory dan tak ada campur tangan pemerintah di dalamnya.

Di mana menurutnya, semangat itu tak bisa dilepaskan dari pengalaman buruk di masa pemerintahan Orde Baru yang melakukan campur tangan terhadap pers di Indonesia.

“Dengan membaca RUU Cilaka ini, yang di dalamnya ada usulan revisi agar ada Peraturan pemerintah yang mengatur soal pengenaan sanksi administratif, itu adalah bentuk kemunduran bagi kebebasan pers. Ini sama saja dengan menciptakan mekanisme “pintu belakang” (back dor), atau “jalan tikus”, bagi pemerintah untuk ikut campur urusan pers. AJI mengkhawatirkan hal buruk di masa Orde Baru akan terulang,” kata Manan lewat keterangan resmi Minggu (16/2), menukil Suara.com

Baca juga  BMKG : 7 Hari Kedepan Curah Hujan di Kalbar Rendah

Manan pun menyatakan sikap, pihaknya menolak dinaikannya sanksi denda terhadap perusahaan pers. Di sisi lain, ia juga mempertanyakan urgensi dinaikannya sanksi denda terhadap perusahaan pers dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar.

“Secara prinsip kami setuju ada sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pers. Namun, sanksi itu hendaknya dengan semangat untuk mengoreksi atau mendidik. Dengan jumlah denda yang sebesar itu, kami menilai semangatnya lebih bernuansa balas dendam,” ujarnya.

Adapun, Manan menilai upaya campur tangan pemerintah terhadap pers itu justru terkesan hanya sebagai bentuk pencitraan agar terkesan bahwa pemerintah melindungi kebebasan pers, dengan cara menaikkan jenis sanksi denda ini.

Padahal, menurut Manan, kekinian yang terpenting justru konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan penegakan hukum terkait Undang-Undang Pers.

Bangun Santoso | Muhammad Yasir

banner 468x60

Tinggalkan Komentar

Terkini

Cara Dapat Pinjam KUR Rp 100 Juta Tanpa Jaminan untuk UMKM

Cara Dapat Pinjam KUR Rp 100 Juta Tanpa Jaminan untuk UMKM

Bisnis   Ekonomi   Kesra   Nasional   News   Tips
Berkerumun saat Takbiran Dilarang, Polisi: Itu Pelanggaran Hukum

Berkerumun saat Takbiran Dilarang, Polisi: Itu Pelanggaran Hukum

Headline   Metropolitan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Profil Dewi Gita, Istri Armand Maulana yang Disembunyikan Selama 4 Tahun

Profil Dewi Gita, Istri Armand Maulana yang Disembunyikan Selama 4 Tahun

Headline   Infotainment   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend   Video
Biasa Tampil Seksi, Cimoy Montok Kini Mantap Berhijab

Biasa Tampil Seksi, Cimoy Montok Kini Mantap Berhijab

Headline   Infotainment   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend   Video
7 Pesohor Ini Tak Sengaja Jadi Artis, Ada yang Gegara Pergi ke Supermarket

7 Pesohor Ini Tak Sengaja Jadi Artis, Ada yang Gegara Pergi ke Supermarket

Headline   Infotainment   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
Sinopsis Ikatan Cinta 9 Mei 2021: Rencana Ricky Culik Mama Sarah

Sinopsis Ikatan Cinta 9 Mei 2021: Rencana Ricky Culik Mama Sarah

Film   Headline   Infotainment   Selebritis   Serba-serbi   Trend   Video
Gampang Dibuat, Ini 5 Resep Minuman Segar untuk Menu Buka Puasa

Gampang Dibuat, Ini 5 Resep Minuman Segar untuk Menu Buka Puasa

Headline   Lifestyle   Recipes   Serba-serbi   Tips
Empat Resep Jus Enak dan Sehat, Cocok untuk Menu Buka Puasa

Empat Resep Jus Enak dan Sehat, Cocok untuk Menu Buka Puasa

Headline   Kesehatan   Lifestyle   Recipes   Serba-serbi   Tips
Bikin Ketagihan, Ini Resep Sederhana Italian Wafer Cookie untuk Kue Lebaran

Bikin Ketagihan, Ini Resep Sederhana Italian Wafer Cookie untuk Kue Lebaran

Headline   Lifestyle   Recipes   Serba-serbi   Tips
Buka Puasa ala Kafe, Ini Resep Strawberry Frappucino

Buka Puasa ala Kafe, Ini Resep Strawberry Frappucino

Headline   Lifestyle   Recipes   Serba-serbi   Tips

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com

Close Ads X