banner 468x60

Perubahan Pasal UU Pers di RUU Cilaka, AJI: Masa Orba Bisa Terulang

Trigger Netmedia - 16 Februari 2020
Perubahan Pasal UU Pers di RUU Cilaka, AJI: Masa Orba Bisa Terulang
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen, Abdul Manan. [Suara.com/Adhitya Himawan] - ()

triggernetmedia.com –  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama IJTI, PWI dan LBH Pers menolak adanya upaya campur tangan pemerintah terhadap pers di Indonesia lewat RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka.

Sebab, melalui draft RUU Cilaka yang merupakan hasil konsep Omnibus Law itu pemerintah turut melakukan revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua Umum AJI, Abdul Manan mengatakan, setidaknya ada dua pasal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang akan diubah, yakni terkait modal asing dan ketentuan pidana.

Pada Pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers semula dinyatakan bahwa ‘penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal’.

Sementara, dalam RUU Cilaka ketentuan tersebut diubah menjadi, ‘Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal’.

Selain itu, perubahan juga terjadi pada Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, terkait ketentuan pidana. Pada Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan ‘Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.’

Baca juga  Perkuat DAD Agar Tidak Tergerus Jaman

Namun dalam RUU Cilaka ketentuan itu diubah menjadi, ‘Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.’

Manan menjelaskan bahwa, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjadi payung hukum kebebasan pers saat ini sejatinya dibentuk dengan semangat self regulatory dan tak ada campur tangan pemerintah di dalamnya.

Di mana menurutnya, semangat itu tak bisa dilepaskan dari pengalaman buruk di masa pemerintahan Orde Baru yang melakukan campur tangan terhadap pers di Indonesia.

“Dengan membaca RUU Cilaka ini, yang di dalamnya ada usulan revisi agar ada Peraturan pemerintah yang mengatur soal pengenaan sanksi administratif, itu adalah bentuk kemunduran bagi kebebasan pers. Ini sama saja dengan menciptakan mekanisme “pintu belakang” (back dor), atau “jalan tikus”, bagi pemerintah untuk ikut campur urusan pers. AJI mengkhawatirkan hal buruk di masa Orde Baru akan terulang,” kata Manan lewat keterangan resmi Minggu (16/2), menukil Suara.com

Baca juga  AJI-FSPMI: Tolak Tapera karena Menambah Beban Pekerja

Manan pun menyatakan sikap, pihaknya menolak dinaikannya sanksi denda terhadap perusahaan pers. Di sisi lain, ia juga mempertanyakan urgensi dinaikannya sanksi denda terhadap perusahaan pers dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar.

“Secara prinsip kami setuju ada sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pers. Namun, sanksi itu hendaknya dengan semangat untuk mengoreksi atau mendidik. Dengan jumlah denda yang sebesar itu, kami menilai semangatnya lebih bernuansa balas dendam,” ujarnya.

Adapun, Manan menilai upaya campur tangan pemerintah terhadap pers itu justru terkesan hanya sebagai bentuk pencitraan agar terkesan bahwa pemerintah melindungi kebebasan pers, dengan cara menaikkan jenis sanksi denda ini.

Padahal, menurut Manan, kekinian yang terpenting justru konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan penegakan hukum terkait Undang-Undang Pers.

Bangun Santoso | Muhammad Yasir

banner 468x60

Tinggalkan Komentar

Terkini

Twitter Umumkan Fitur Super Follows, Bisa Menghasilkan Duit

Twitter Umumkan Fitur Super Follows, Bisa Menghasilkan Duit

Artikel   Bisnis   Comunity   Headline   IT   Technology
Raisa Kenalkan Film Disney ke Anak Sejak Dini

Raisa Kenalkan Film Disney ke Anak Sejak Dini

Gosip   Headline   Parenting   Selebritis   Trend
Astrid Tiar Ngakunya 5 Kali Selingkuhi Gading Marten

Astrid Tiar Ngakunya 5 Kali Selingkuhi Gading Marten

Gosip   Headline   Selebritis   Trend
IOC-Brisbane Makin Erat, Indonesia Belum Menyerah Jadi Host Olimpiade 2032

IOC-Brisbane Makin Erat, Indonesia Belum Menyerah Jadi Host Olimpiade 2032

Headline   Internasional   Kabar Arena   Nasional   News   Sorotan   Sport
Timnas Indonesia Batal Uji Coba Lawan Bhayangkara Solo FC

Timnas Indonesia Batal Uji Coba Lawan Bhayangkara Solo FC

Headline   Nasional   News   Sepak Bola   Sport
Sosialisasi PPKM, Bupati Landak: Perketat Operasi Yustisi dan Disiplin Prokes

Sosialisasi PPKM, Bupati Landak: Perketat Operasi Yustisi dan Disiplin Prokes

Headline   Kesehatan   Kilas Kalbar   Landak   Lipsus   News   Sorotan   Video
Evaluasi Belajar Tatap Muka Kota Pontianak, Kadisdukbud: Kita Akan Perluas Jumlah Sekolah

Evaluasi Belajar Tatap Muka Kota Pontianak, Kadisdukbud: Kita Akan Perluas Jumlah Sekolah

Headline   Kesehatan   Kilas Kalbar   News   Pendidikan   Video
5 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2020 Resmi Menjabat, Ini Pesan Gubernur Kalbar

5 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2020 Resmi Menjabat, Ini Pesan Gubernur Kalbar

Headline   Kilas Kalbar   News   Sorotan   Sospolhukam   Video
Kepala Daerah yang Baru Dilantik Diminta Camkan Pesan Ini

Kepala Daerah yang Baru Dilantik Diminta Camkan Pesan Ini

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Jangan Oplos Miras dengan Minuman Berenergi, Ini Akibatnya

Jangan Oplos Miras dengan Minuman Berenergi, Ini Akibatnya

Artikel   Headline   Kesehatan   Selebritis   Tips

Pemerintah Kabupaten Ketapang

Pemerintah Kabupaten Ketapang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintah Kabupaten Ketapang

Streaming triggernetmedia.com

Close Ads X