banner 468x60 banner 468x60 banner 468x60

Perubahan Pasal UU Pers di RUU Cilaka, AJI: Masa Orba Bisa Terulang

Trigger Netmedia - 16 Februari 2020
Perubahan Pasal UU Pers di RUU Cilaka, AJI: Masa Orba Bisa Terulang
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen, Abdul Manan. [Suara.com/Adhitya Himawan] - ()

triggernetmedia.com –  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama IJTI, PWI dan LBH Pers menolak adanya upaya campur tangan pemerintah terhadap pers di Indonesia lewat RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka.

Sebab, melalui draft RUU Cilaka yang merupakan hasil konsep Omnibus Law itu pemerintah turut melakukan revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua Umum AJI, Abdul Manan mengatakan, setidaknya ada dua pasal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang akan diubah, yakni terkait modal asing dan ketentuan pidana.

Pada Pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers semula dinyatakan bahwa ‘penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal’.

Sementara, dalam RUU Cilaka ketentuan tersebut diubah menjadi, ‘Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal’.

Selain itu, perubahan juga terjadi pada Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, terkait ketentuan pidana. Pada Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan ‘Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.’

Namun dalam RUU Cilaka ketentuan itu diubah menjadi, ‘Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.’

Manan menjelaskan bahwa, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjadi payung hukum kebebasan pers saat ini sejatinya dibentuk dengan semangat self regulatory dan tak ada campur tangan pemerintah di dalamnya.

Di mana menurutnya, semangat itu tak bisa dilepaskan dari pengalaman buruk di masa pemerintahan Orde Baru yang melakukan campur tangan terhadap pers di Indonesia.

“Dengan membaca RUU Cilaka ini, yang di dalamnya ada usulan revisi agar ada Peraturan pemerintah yang mengatur soal pengenaan sanksi administratif, itu adalah bentuk kemunduran bagi kebebasan pers. Ini sama saja dengan menciptakan mekanisme “pintu belakang” (back dor), atau “jalan tikus”, bagi pemerintah untuk ikut campur urusan pers. AJI mengkhawatirkan hal buruk di masa Orde Baru akan terulang,” kata Manan lewat keterangan resmi Minggu (16/2), menukil Suara.com

Manan pun menyatakan sikap, pihaknya menolak dinaikannya sanksi denda terhadap perusahaan pers. Di sisi lain, ia juga mempertanyakan urgensi dinaikannya sanksi denda terhadap perusahaan pers dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar.

“Secara prinsip kami setuju ada sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pers. Namun, sanksi itu hendaknya dengan semangat untuk mengoreksi atau mendidik. Dengan jumlah denda yang sebesar itu, kami menilai semangatnya lebih bernuansa balas dendam,” ujarnya.

Adapun, Manan menilai upaya campur tangan pemerintah terhadap pers itu justru terkesan hanya sebagai bentuk pencitraan agar terkesan bahwa pemerintah melindungi kebebasan pers, dengan cara menaikkan jenis sanksi denda ini.

Padahal, menurut Manan, kekinian yang terpenting justru konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan penegakan hukum terkait Undang-Undang Pers.

Bangun Santoso | Muhammad Yasir

Tinggalkan Komentar

Terkini

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa: Pentingnya Laksanakan 10 Program PKK

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa: Pentingnya Laksanakan 10 Program PKK

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   Landak   News
Ajak Masyarakat Berempati Pada Anak yang Terdampak Pandemi

Ajak Masyarakat Berempati Pada Anak yang Terdampak Pandemi

Education   Headline   Kesehatan   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Pontianak   Sorotan
PPKM Level IV DIperpanjang Hingga 2 Agustus 2021, Walkot Pontianak: Boleh Makan Minum di Tempat Dengan Syarat!

PPKM Level IV DIperpanjang Hingga 2 Agustus 2021, Walkot Pontianak: Boleh Makan Minum di Tempat Dengan Syarat!

Bisnis   Headline   Kesehatan   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
Menpora Berharap Eko Yuli Ikut Serta dalam Bina Lifter Junior

Menpora Berharap Eko Yuli Ikut Serta dalam Bina Lifter Junior

Headline   Internasional   Kabar Arena   Nasional   News   Sorotan   Sport
Korea Selatan Dominasi Emas Panahan Olimpiade Tokyo

Korea Selatan Dominasi Emas Panahan Olimpiade Tokyo

Headline   Internasional   Kabar Arena   News   Sport
Tak Melulu Gronya, Ini 5 Pebulu Tangkis Cantik di Olimpiade Tokyo 2020

Tak Melulu Gronya, Ini 5 Pebulu Tangkis Cantik di Olimpiade Tokyo 2020

Headline   Infotainment   Internasional   Kabar Arena   Sorotan   Sport   Trend
Diledek Mata Duitan Gegara Diet Demi Rp 500 Juta, Ivan Gunawan Punya Alasan Mulia

Diledek Mata Duitan Gegara Diet Demi Rp 500 Juta, Ivan Gunawan Punya Alasan Mulia

Gosip   Headline   Infotainment   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
Selebgram Aceh yang Disebut Mirip Barbie, 7 Fakta Herlin Kenza

Selebgram Aceh yang Disebut Mirip Barbie, 7 Fakta Herlin Kenza

Gosip   Headline   Infotainment   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
PPKM Jawa-Bali Resmi Diperpanjang, Ini Pembagian Wilayah untuk Level 3 dan 4

PPKM Jawa-Bali Resmi Diperpanjang, Ini Pembagian Wilayah untuk Level 3 dan 4

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Waspadai Varian Covid-19 Lain yang Lebih Ganas

Waspadai Varian Covid-19 Lain yang Lebih Ganas

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com