banner 468x60 banner 468x60

Kementan Tegaskan Tak Ada Pengurangan Pupuk Bersubsidi

Trigger Netmedia - 7 Februari 2020
Kementan Tegaskan Tak Ada Pengurangan Pupuk Bersubsidi
PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan pupuk non-subsidi atau komersil di Sumatera Utara. (Dok: Pupuk Indonesia) - ()

triggernetmedia.com – Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri, menegaskan, tidak benar terjadi pengurangan pupuk bersubsidi. Komentarnya ini menanggapi beberapa isu terakhir terkait kelangkaan pupuk di sejumlah daerah.

Menurutnya, pemerintah melakukan alokasi sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan alokasi anggaran sesuai luas baku lahan sawah yang ditetapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“RDKK sesuai potensi perencanaan tanam di masing-masing wilayah desa dan kecamatan. Maka akan sangat menentukan ketepatan alokasi pupuk subsidi,” jelas Kuntoro di Jakarta, Jumat (7/2), seperti dinukil di laman Suara.com.

Ia menjelaskan, pada 2020 dilakukan koreksi terhadap alokasi pupuk bersubsidi menjadi 7,9 juta ton, dan sesuai Permentan 01/2020, sebanyak 10 persen dialokasikan sebagai cadangan pupuk, sehingga total yang akan didistribusikan sebanyak 7,1 juta ton.

Beberapa waktu yang lalu, pemerintah mendalami kemungkinan penyalahgunaan pupuk subsidi, dan ternyata ditemukan pupuk beralih pada perusahaan perkebunan (bukan petani). Selain itu, banyak petani perseorangan yang memperoleh pupuk bersubsidi, meskipun bukan kelompok tani.

“Kami mengingatkan alokasi pupuk bersubsidi harus diawasi agar tepat sasaran, dan kuota pupuk hanya bagi kelompok tani sesuai RDKK. Makanya ada isu kelangkaan pupuk di masyarakat. Bagi yang tidak terdaftar, pupuk non subsidi tersedia banyak kok,” tambahnya.

Kuntoro juga menjelaskan isu kelangkaan pupuk dan pengurangan pupuk di Jawa Timur hingga 50 persen. Setelah ditelusuri, dijumpai fakta terjadi kelambatan pemerintah daerah menginput data kebutuhan melalui e-RDKK, akibat kurang cepat respon pada level kecamatan.

“Setiap bulan, tanggal 20-25, pemerintah daerah dapat menginput kebutuhannya. Kami menghimbau agar lebih cepat diproses, agar tidak terjadi isu kelangkaan. Padahal pupuknya ada. Petugasnya terlambat input sistem,” tegas Kuntoro.

Selain itu, pada 2020, tidak lagi diberikan pupuk subsidi bagi pembudi daya ikan, yang pada tahun sebelumnya selalu mendapatkan pupuk subsidi. Kini pemerintah fokus memberikan pupuk subsidi hanya bagi petani yang melakukan usaha tani bidang pertanian, tambahnya.

“Pembudi daya ikan di luar kewenangan Kementan,” tegasnya.

RDKK merupakan rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha, yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, dan merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompok tani kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Sedangkan e-RDKK adalah RDKK yg diinput ke dalam sistem dengan basis NIK. Data e-RDKK diharapkan bisa digunakan untuk bantuan pemerintah selain subsidi pupuk. Saat ini penyaluran KUR oleh perbankan juga sudah menggunakan data e-RDKK.

Fabiola Febrinastri

 

Tinggalkan Komentar

Terkini

Berenang Tak Hanya Menyehatkan, Namun Tingkatkan Kemampuan Kosakata Anak

Berenang Tak Hanya Menyehatkan, Namun Tingkatkan Kemampuan Kosakata Anak

Artikel   Headline   Lifestyle   Psikologi & Tips   Serba-serbi
Pelaku Modest Fashion Menjamur, Begini Cara Produsen Busana Lokal Bersaing

Pelaku Modest Fashion Menjamur, Begini Cara Produsen Busana Lokal Bersaing

Bisnis   Comunity   Ekonomi   Headline   Lifestyle   News   Sorotan   Trend
Berapa Kali Seprai Harus Dicuci saat Cuaca Panas?

Berapa Kali Seprai Harus Dicuci saat Cuaca Panas?

Artikel   Headline   Serba-serbi   Tips
Efek Dahsyat Penerapan PPKM, Indeks PMI Manufaktur RI Anjlok ke Level 40,1

Efek Dahsyat Penerapan PPKM, Indeks PMI Manufaktur RI Anjlok ke Level 40,1

Bisnis   Ekonomi   Headline   Industri   Keuangan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Pemerintah Targetkan Inklusi Keuangan hingga 90 Persen Tahun 2024

Pemerintah Targetkan Inklusi Keuangan hingga 90 Persen Tahun 2024

Headline   Keuangan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Ruko di Pasar dan Mall

Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Ruko di Pasar dan Mall

Bisnis   Ekonomi   Headline   Keuangan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
PNS Kemendikbudristek Wajib Baca Naskah Pancasila pada Rabu dan Jumat, Termasuk Saat WFH

PNS Kemendikbudristek Wajib Baca Naskah Pancasila pada Rabu dan Jumat, Termasuk Saat WFH

ASN   Headline   IT   Nasional   News   Pendidikan   Sorotan   Sospolhukam   Technology
Meluas ke Luar Jawa-Bali, Satgas Minta Daerah-daerah Ini Bersiap Hadapi Lonjakan Covid-19

Meluas ke Luar Jawa-Bali, Satgas Minta Daerah-daerah Ini Bersiap Hadapi Lonjakan Covid-19

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
PPKM Level 4 Diperpanjang, Angka Kematian Covid Indonesia Hari Ini Pecah Rekor 1.598 Jiwa

PPKM Level 4 Diperpanjang, Angka Kematian Covid Indonesia Hari Ini Pecah Rekor 1.598 Jiwa

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kota Pontianak Masuk Dalam Perpanjangan PPKM Level 4

Kota Pontianak Masuk Dalam Perpanjangan PPKM Level 4

Ekonomi   Headline   Kesehatan   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com