triggernetmedia.com – Di balik pencapaian sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan Barat selama sepuluh tahun terakhir, Kabupaten Kubu Raya juga diingatkan untuk waspada terhadap potensi pengangguran. Pasalnya dalam kurun tiga tahun terakhir terjadi penurunan realisasi investasi. Baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).
“Akibatnya penyerapan tenaga kerja cenderung menurun,” ungkap Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof. Dr. Edi Suratman, Selasa (4/2).
Kekinian, sambungnya, persentase antara tenaga kerja yang bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja yang tersedia itu menurun. Itu artinya ada pengangguran yang bertambah.
Edi menuturkan, berdasarkan hasil penelitiannya, Kabupaten Kubu Raya akan segera memasuki bonus demografi mulai tahun 2020 dan mencapai puncaknya di 2030.
Dikatakannya, bonus demografi adalah suatu keadaan di mana tenaga kerja produktif berjumlah cukup banyak. Yang jika tidak ada pekerjaan, maka tidak lagi menjadi bonus.
“Tapi akan jadi masalah. Jadi bonus demografi akan berubah jadi masalah demografi,” sebutnya.
Edi Suratman kemudian mengingatkan, pemerintah daerah melalui dinas terkait agar bersiap. Menurutnya, dinas terkait harus melakukan sejumlah upaya dalam menyambut bonus demografi. Di antaranya mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan, pengiriman pendidikan, dan mengundang investasi untuk masuk.
“Bonus demografi harus disambut dengan persiapan matang. Karena hanya datang sekali seumur hidup.
Di Korea, Jepang, dan China ketika bonus demografi datang, pertumbuhan ekonominya tinggi. Tapi di Afrika, ketika bonus demografi datang pertumbuhan ekonominya rendah. Karena di Afrika tidak diantisipasi dengan baik. Sedangkan di Korea, Jepang, dan China, kehadiran bonus demografi disambut dengan persiapan yang matang. Nah, di kita mesti disiapkan. Hati-hati,” ujarnya.
Meski ada potensi pengangguran meningkat, Edi menyebut Kubu Raya tetap punya potensi luar biasa untuk terus tumbuh.
Kubu Raya, sambungnya, potensial dalam menurunkan angka kemiskinan. Dalam sepuluh tahun terakhir, angka kemiskinan di Kubu Raya terus menurun. Angkanya sedikit di atas lima persen. Lebih rendah dari kemiskinan rata-rata provinsi dan jauh di bawah nasional.
“Kubu Raya, menurutnya, tinggal sedikit lagi melewati posisi Sanggau sebagai yang terendah di Kalbar dalam kemiskinan.
Ini luar biasa. Angkanya sekarang sedikit di atas lima persen. Bahkan angka kemisinan Kubu Raya lebih rendah dari kemiskinan rata-rata provinsi apalagi nasional. Nasional itu mendekati 10 persen. Provinsi itu 7,77 persen. Itu potensial untuk kita tekan menjadi yang terendah di Kalbar. Sekarang posisi terendah di Kalbar itu Sanggau. Sedikit lagi bisa kita lewati karena pertumbuhan ekonomi kita jauh di atas pertumbuhan ekonomi Sanggau,” katanya.
Memacu pertumbuhan ekonomi Kubu raya, Edi memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, meningkatkan daya saing bisnis dan investasi daerah melalui perbaikan infrastruktur dan penyediaan insentif fiskal. Yakni penurunan tarif pajak dan pembebasan pajak sesuai aturan dan non-fiskal, yaitu kemudahan perizinan dan layanan serta penyediaan bantuan infrastruktur.
Kedua, lanjutnya, pemerataan pembangunan desa dan kota melalui konektivitas dan perbaikan infrastuktur dengan sinergi APBDes, APBD, dan APBN.
Ketiga, mendorong peningkatan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, dan perikanan melalui penetapan produk unggulan daerah dan penetapan kawasan industri di daerah.
“Kemudian melakukan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan sesuai kebutuhan pasar kerja, terutama untuk menghadapi kehadiran bonus demografi,” pungkasnya.
Bupati Muda Mahendrawan menyatakan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya fokus dalam memperkuat kemandirian pangan. Sebab dalam kenyataannya pangan memakan hingga 50-60 persen pendapatan setiap rumah tangga. Sehingga sektor pangan menjanjikan potensi sangat besar. Terlebih bagi Kubu Raya yang berada di dekat kota.
“Jadi memang suka tidak suka harus didominasi sektor pangan. Baik pangan dalam arti produksi misalnya produksi mentah maupun pengolahan menjadi setengah jadi, setengah jadi menjadi jadi, dan kemasan. Nah, inilah sebenarnya keluarannya. Kalau ini semakin baik pasarnya, berarti akan menyerap terus ke bawah,” jelasnya.
“Dengan begitu, penjualan akan terus berjalan. Sistem pun terbangun dari hulu ke hilir. Sebab pemerintah akan mengawal,” jelas Muda menambahkan.
Muda mengiatakan, untik itu, maka Pemerintah harus menjadi pembeli dulu. Supaya masyarakat dan semua pihak ikut. Akhirnya pasarnya berjalan.
“Kalau tidak begitu, ada usaha yang baru jalan setengah tahun sudah ambruk,” sebutnya.
Pemerintah Daerah, ujar Muda dapat membantu menghadirkan lapangan kerja dengan APBD yang ada.
“Bagaimana caranya?
“ Belilah produk masyarakat. Termasuk oleh PNS,” ucapnya.
Rio I Ariz
About Author
