Ria Norsan Imbau Gunakan Medsos sebagai Media Komunikasi Publik

  • Bagikan
banner 468x60

triggernetmedia.com – Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan mengatakan, saat ini hampir seluruh lembaga pemerintah telah menggunakan satu atau lebih media sosial (Medsos) sebagai salah satu sarana komunikasi kehumasan.

Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kalangan sehingga menciptakan kearifan orang banyak.

“Namun apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi kehumasan dapat membawa dampak negatif,” kata H Ria Norsan, Senin (14/10) saat membuka acara Pemaanfaatan Medsos sebagai Media Komunikasi Publik di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar.

Wagub Kalbar juga mengharapkan dalam penggunaan media sosial sebagai fungsi kehumasan pemerintah, agar memperhatikan hal-hal berikut, mengajak seluruh kepala perangkat daerah aktif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

Baca juga  Sekadau Bakal Tak Dapat Bagi Hasil Jika Tak Lakukan 3T Tangani COVID-19

“Akun media sosial yang dikelola oleh pemerintah agar dapat dijadikan kanal komunikasi,” pesannya.

Dikatakannya,media sosial hendaknya digunakan untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta menggali aspirasi publik.

Karena media bersifat Interaktif, lanjutnya, maka harus dimanfaatkan oleh kehumasan untuk lebih dekat dengan publik, harus mampu mengikuti ritme media sosial, berkomunikasi secara langsung dan memberi respon dengan segera.

“Media sosial adalah dokumentasi online, yang sifatnya terbuka, sehingga humas harus mampu memilah konten yang patut dan yang tidak patut disampaikan ke publik,” ujarnya.

Baca juga  Lepas 1.500 Tukik Penyu di Cilacap, Jokowi: Kita Harap Agar Tak Punah

Kemudian, sambungnya, media sosial juga menjangkau publik yang luas, sehingga harus memahami cara berkomunikasi dalam lintas budaya, dan harus mampu menyeimbangkan antara peran media komunikasi online dengan komunikasi langsung dengan publiknya.

Ria Norsan menegaskan, penggunaan media sosial sebagai sarana mewujudkan keterbukaan lnformasl publik sesuai ketentuan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Setiap pengelola media sosial dituntut untuk menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah,” jelasnya.

Humpro

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *