banner 468x60 banner 468x60

BPK RI Minta Pemkab Melawi Kembalikan Kerugian Negara

Trigger Netmedia - 5 September 2019
BPK RI Minta Pemkab Melawi Kembalikan Kerugian Negara
Ketua Panja DPRD Melawi, Abang Ahmadin,menyampaikan hasil Laporan Kerj Tim Panj terkait tindklanjut LHP BPK RI kepada Pimpinan DPRD Melawi.  - ()

triggernetmedia.com – Siapa sangka ternyata Kabupaten Melawi masih mengalami kebocoran anggaran didalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2018, terungkap nilai kebocoran anggaran APBD Melawi cukup fantastis hingga mencapai Rp.16,9 miliar. Terhitung sejak tahun 2005 sampai semester 1 tahun 2019.

“Rekomendasi dari BPK RI, agar Pemkab Melawi segera menindaklanjutinya dan mengembalikan sisa kerugian negara kepada kas daerah,” ungkap Ketua Panitia Kerja (Panja) DPRD Melawi, Abang Ahmadin saat menyampaikan laporan panja pada sidang paripurna DPRD Melawi, kepada pimpinan DPRD, Kamis (5/9).

Dalam laporan tim Panja itu menyampaikan sejumlah point penting rekomendasi hasil LHP BPK RI, diantaranya temuan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tim audit BPK yang belum dikembalikan sejak tahun 2005 sampai semester 1 tahun 2019 sebesar Rp.16,9 miliar.

Bupati Melawi diminta agar menindaklanjuti segala bentuk kerugian negara dan disertakan klarifikasi sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Sisa kerugian negara ini, kata Praktisi Partai Golkar itu wajib dikembalikan kepada kas daerah.

Guna meningkatkan opini BPK tahun yang akan datang, agar mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Pemkab Melawi.

“Kita saat ini hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) saja,” ujar Ahmaddin.

Selain pengembalian dana sisa kerugian negara, lanjut Ahmadin, pihaknya juga memberikan rekomendasi mengenai permasalah aset tetap tanah, peralatan seperti mesin, serta kendaraan roda dua sebanyak 183 unit senilai Rp.5,974 miliar.

“Tidak diketahui keberadaan aset aset itu. Kita minta agar segera ditindaklanjuti dan bendahara harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Menurutnya, Pengelolaan dan penatausahaan masalah aset harus menjadi rujukan dan perhatian oleh Pemkab Melawi agar kedepan tidak ada lagi aset yang menjadi temuan BPK RI.

Temuan lain dari BPK yakni tentang kelemahan sistem pengendalian internal dalam menyusun laporan keuangan, antara lain pengelolaan investasi permanen dan aset tetap di Kabupaten Melawi yang dinilai masih kurang memadai sehingga perlu segera dibenahi.

“Melihat persoalan tersebut, kami memberikan beberapa masukan kepada pemerintah kabupaten,” katanya.

Masukan tersebut, lanjutnya, antar lain melakukan optimaliasi personil pengelola keuangam, organisasi keuangan, dan sistem pengelolaan keuangan sebagai input dalam tata kelola keuangan.

Selain itu melengkapi laporan keuangan yang disertai ketepatan waktu pelaporan keuangan.

“Agar Pemkab Melawi dapat meningkatkan opini BPK terhadap penilaian keuangan daerah,” sebutnya.

Pihak DPRD Melawi, berharap kepada Bupati Melawi segera melakukan pemanggilan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan untuk dilakukan penyelesaian terhadap hasil audit BPK.

Sementara itu, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin menegaskan, pihaknya akan segera menyampaikan terkait rekomendasi Panja kepada Pemkab Melawi.

“Yang jelas ini menjadi bahan evaluasi dan koreksi atas kinerja Pemkab Melawi yang sudah dilakukan selama ini. Kami berharap, Pemkab Melawi dapat menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan BPK atas LHP ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan waktu yang ditentukan,” kata Tajudin.

Tajudin meminta kepada pihak Pemkab Melawi agar mampu belajar dari temuan-temuan tahun sebelumnya.

“Agar tidak terjadi lagi temuan yang sama di tahun berjalan dan tahun berikutnya,” harap Tajudin.

Dea I Ariz

Tinggalkan Komentar

Terkini

Dapat “Surprise” Ultah, Wali Kota Pontianak Malah Beri Kado Sepeda Listrik ke Warganya

Dapat “Surprise” Ultah, Wali Kota Pontianak Malah Beri Kado Sepeda Listrik ke Warganya

Comunity   Headline   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Serba-serbi   Sorotan
IDI: Indonesia Sebenarnya Sudah Melewati Gelombang Ketiga Covid-19

IDI: Indonesia Sebenarnya Sudah Melewati Gelombang Ketiga Covid-19

Analisis   Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan
Pemerintah Perkuat Antisipasi Gelombang ke-3 Covid-19 pada Akhir Tahun

Pemerintah Perkuat Antisipasi Gelombang ke-3 Covid-19 pada Akhir Tahun

Headline   IT   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Sebut Pinjol sebagai Lintah Darat, Puan: Selesaikan RUU PDP Agar Pelaku Dihukum Berlipat

Sebut Pinjol sebagai Lintah Darat, Puan: Selesaikan RUU PDP Agar Pelaku Dihukum Berlipat

Ekonomi   Fintech   Headline   Parlementaria   Sorotan   Sospolhukam
Wapres Ma’ruf Amin Jelaskan Alasan Pemerintah Geser Libur Maulid Nabi

Wapres Ma’ruf Amin Jelaskan Alasan Pemerintah Geser Libur Maulid Nabi

Headline   Kesra   Nasional   News   Sorotan
Ada Pusat Kuliner UMKM dan Pasar Tani di Pontianak Selatan

Ada Pusat Kuliner UMKM dan Pasar Tani di Pontianak Selatan

Bisnis   Ekonomi   Headline   Kilas Kalbar   News   Pelayanan Puplik   Pontianak
Wali Kota Pontianak Pacu Semangat Atlet ISSI Raih Prestasi Terbaik

Wali Kota Pontianak Pacu Semangat Atlet ISSI Raih Prestasi Terbaik

Headline   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Sport
Segera Naik Ring, Daud Yordan Hadapi Petinju Thailand Bulan Depan

Segera Naik Ring, Daud Yordan Hadapi Petinju Thailand Bulan Depan

Headline   Internasional   Kabar Arena   Nasional   News   Sport
Bupati Dodi Reza Alex Ditetapkan Tersangka Suap 4 Proyek Infrastruktur di Muba

Bupati Dodi Reza Alex Ditetapkan Tersangka Suap 4 Proyek Infrastruktur di Muba

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Konstruksi Perkara Kasus Suap Bupati Musi Banyuasin

Konstruksi Perkara Kasus Suap Bupati Musi Banyuasin

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com