triggernetmedia.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai peraturan pelaksana seiring diterbitkannya ...
triggernetmedia.com - Anggota Komisi V Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Suryadi Jaya Purnama menemukan perubahan yang substansial pada UU Cipta Kerja versi 1.187 soal ...
triggernetmedia.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyebut pemerintah tengah melakukan berbagai cara untuk menggembosi gerakan masyarakat yang menolak Omnibus ...
triggernetmedia.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar mendesak pemerintah untuk segera memproses dalang aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut Renanda Bachtar, suasana saat ini ...
triggernetmedia.com - Pimpinan DPR membantah telah mengubah draf UU Cipta Kerja setelah rapat paripurna tanggal 5 Oktober lalu. Perbedaan jumlah halaman pada ...
triggernetmedia.com - Pakar Ekonomi Rizal Ramli mengkritik UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menurutnya tidak sesuai dengan tujuan pembentukan negara sebagaimana tertuang ...
triggernetmedia.com - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mengatakan Sekretariat Jenderal DPR RI tidak lagi harus ...
triggernetmedia.com - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik draf UU Omnibus Law Cipta Kerja yang terus mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut membuat publik semakin kehilangan ...
triggernetmedia.com - Aliansi Mahasiswa Kabupaten Ketapang melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Low Undang - Undang (UU) Cipta Kerja, Selasa ...
triggernetmedia.com - Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan DPR, Senin (5/10/2020), diyakini Presiden Joko Widodo dapat memperbaiki kehidupan para pekerja dan juga keluarga. ...
triggernetmedia.com - Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ditolak mayoritas rakyat Indonesia karena dianggap hanya merugikan. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan ...
triggernetmedia.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan akan siap menerima permohonan Judicial Review (JR) terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR dan Pemerintah, Senin ...
