Strategi tersebut disampaikan Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita dalam gelaran IdeaFest 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Arya mengatakan, forum seperti IdeaFest penting untuk memperkenalkan tantangan sektor energi kepada generasi muda sekaligus mendorong munculnya gagasan dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia pada masa mendatang.

Menurutnya, Pertamina memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional. Namun, kebutuhan energi Indonesia saat ini masih lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri sehingga sebagian pasokan harus dipenuhi melalui impor.

“Sudah lama sekali kita melakukan impor. Artinya, konsumsi kita lebih tinggi daripada produksi nasional. Di situlah kita perlu mendatangkan pasokan migas dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ujar Arya.

Kondisi tersebut, lanjut Arya, menjadi tantangan yang harus dijawab melalui peningkatan produksi energi domestik sekaligus pengembangan sumber energi alternatif.

Karena itu, Pertamina menjalankan dua strategi secara bersamaan. Bisnis energi yang sudah berjalan tetap diperkuat untuk menjamin kebutuhan masyarakat saat ini, sementara investasi pada energi baru dan rendah karbon terus dikembangkan untuk mendukung kebutuhan energi jangka panjang.

“Untuk memenuhi kebutuhan saat ini, kita harus menjaga ketahanan produksi agar masyarakat tetap mendapatkan BBM. Di sisi lain, kita juga membangun bisnis rendah karbon dan energi baru terbarukan,” jelasnya.

Dalam pengembangan bisnis rendah karbon, Pertamina menggarap sejumlah sumber energi dan teknologi, mulai dari panas bumi, energi surya, hingga Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah pemanfaatan used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah sebagai bahan baku SAF. Minyak jelantah yang dikumpulkan diolah di Kilang Pertamina Cilacap bersama bahan baku pendukung lainnya untuk menghasilkan bahan bakar penerbangan rendah karbon.

Arya memastikan pengembangan SAF berbasis minyak jelantah telah melalui proses riset dan pengujian yang panjang.

“Minyak itu kita buat untuk bahan bakar pesawat udara. Namun jangan khawatir, ini aman karena risetnya sudah diinisiasi sejak 2015, diteliti secara ketat dan diuji coba dari 2021 hingga 2025,” katanya.

SAF berbasis minyak jelantah tersebut juga telah dimanfaatkan dalam penerbangan Pelita Air Service, anak perusahaan Pertamina, pada rute Jakarta-Bali.

Arya menegaskan pengembangan energi rendah karbon bukan berarti Pertamina meninggalkan sumber energi yang saat ini masih menjadi kebutuhan utama masyarakat. Transisi energi justru dijalankan bersamaan dengan upaya menjaga pasokan energi nasional.

“Untuk memenuhi kebutuhan kita, energi yang existing tetap dijalankan, sembari terus mengembangkan energi yang ramah lingkungan,” pungkasnya.

Melalui Dual Growth Strategy, Pertamina berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi saat ini dan pembangunan fondasi energi yang lebih berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

The post Pertamina Dorong Dual Growth Strategy untuk Perkuat Ketahanan dan Transisi Energi appeared first on Trigger Netmedia.

Purbaya mengatakan saat ini sekitar 87,5 persen SBN pemerintah telah dikuasai investor domestik. Angka tersebut dinilai memberikan fondasi yang lebih kuat dibandingkan kondisi sebelumnya ketika kepemilikan asing masih jauh lebih besar.

“Jepang pintar juga, 95 persen dipegang domestic player. Kita kan penginnya ke sana dulu,” kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, dikutip Senin (7/9/2026).

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan periode ketika investor asing menguasai sekitar 39 persen surat utang pemerintah Indonesia. Ketergantungan terhadap investor asing dinilai membuat pasar keuangan lebih rentan ketika terjadi aksi jual atau arus modal keluar.

“Dulu kita bingung waktu asing pegang 39 persen dari surat utang kita. Digoyang sedikit sudah, rupiah tidak terkendali. Sekarang keadaannya agak bagus, 87,5 persen dipegang domestic player. Artinya stabilitas kita bisa terjaga,” ujarnya.

Menurut Purbaya, dominasi investor domestik tidak hanya memberikan manfaat terhadap stabilitas rupiah. Pembayaran bunga SBN oleh pemerintah juga akan kembali berputar di dalam perekonomian nasional karena diterima masyarakat, perbankan, maupun pengelola dana pensiun.

Dengan demikian, dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar bunga utang tidak seluruhnya mengalir ke luar negeri, tetapi turut menjadi sumber perputaran dana di dalam negeri.

“Jadi itu secara tidak langsung juga memberi stimulus ke perekonomian. Uangnya tidak lari ke luar, tapi masuk ke dalam,” kata Purbaya.

Purbaya juga menilai rasio utang pemerintah masih berada dalam kondisi terkendali meskipun kebijakan utang kerap mendapat sorotan. Ia menilai pembayaran bunga kepada investor domestik dapat memberikan efek ekonomi yang positif.

“Utangnya itu bayarnya dipakai ke domestik juga, dibayarkan ke orang domestik, yang saya pikir sebagian besar akan mendorong perekonomian juga. Jadi sebetulnya stimulus terselubung itu,” jelasnya.

Ke depan, Purbaya ingin struktur kepemilikan SBN Indonesia semakin kuat dari sisi investor domestik. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kerentanan terhadap gejolak arus modal global sekaligus menjaga stabilitas rupiah.

The post Menkeu Purbaya Ingin Kepemilikan SBN Domestik Indonesia Mendekati Jepang appeared first on Trigger Netmedia.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, dan Bandara Husein Sastranegara Bandung kembali beroperasi mulai Selasa (8/9/2026) pukul 00.01 WIB.

“Per tanggal 8 September pukul 00.01 WIB, Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dan Bandara Husein Sastranegara Bandung dinyatakan aktif kembali,” ujar Dudy dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).

Selanjutnya, Bandara Budiarto Curug Banten dan Bandara Pondok Cabe Banten kembali dibuka pada pukul 02.25 WIB.

Sementara itu, dua bandara di Lampung, yakni Bandara Radin Inten II dan Bandara Muhammad Taufiq Kiemas di Pesisir Barat, masih menunggu perkembangan kondisi sebaran abu vulkanik sebelum operasional dibuka kembali.

Adapun Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan, telah kembali beroperasi secara normal sejak Senin (7/9/2026) pukul 09.00 WIB.

Kemenhub menegaskan pembukaan bandara tidak berarti seluruh penerbangan dapat langsung berjalan normal. Setiap maskapai tetap wajib memastikan kondisi pesawat aman sebelum digunakan kembali.

Otoritas Bandara bersama maskapai diminta melakukan inspeksi terhadap seluruh armada yang akan beroperasi. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan.

Selain pemeriksaan pesawat, pilot dan kru operasional juga wajib memahami keberadaan restricted polygon, yakni wilayah udara yang dibatasi atau dilarang dilintasi karena terdeteksi memiliki sebaran abu vulkanik.

Dengan ketentuan tersebut, penerbangan hanya dapat dilakukan setelah kondisi ruang udara dinyatakan aman dan seluruh prosedur keselamatan dipenuhi.

Sebelumnya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mengganggu ruang udara dan operasional sejumlah bandar udara sejak Sabtu (5/9/2026).

Secara keseluruhan, delapan bandara sempat terdampak dan mengalami penutupan operasional. Bandara tersebut meliputi Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Radin Inten II, Husein Sastranegara, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Muhammad Taufiq Kiemas, dan Atung Bungsu.

Kemenhub meminta masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara untuk tetap memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal penerbangan, mengingat kondisi abu vulkanik dapat berubah dan memengaruhi operasional penerbangan.

The post Lima Bandara Kembali Beroperasi Usai Terdampak Abu Anak Krakatau appeared first on Trigger Netmedia.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat daya saing beras pemerintah di tengah banyaknya produk beras yang beredar di pasar.

“Rencana perubahan kemasan, SPHP yang lama diubah menjadi kemasan SPHP yang baru, yaitu Beras Kita Medium,” kata Rizal di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurut Rizal, nama Beras Kita dipilih mengikuti pola penamaan produk pangan pemerintah. Istilah “Kita” merupakan singkatan dari Keluarga Indonesia Sejahtera.

Dengan demikian, Beras Kita Medium tetap merupakan beras dalam program SPHP. Keterangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan tetap dicantumkan pada kemasan, meski dengan ukuran tulisan yang lebih kecil.

Rizal menjelaskan, desain baru dibuat lebih menarik agar beras pemerintah dapat tampil lebih kompetitif dibandingkan produk beras dari perusahaan swasta.

“Tujuannya perubahan ini untuk bersaing dengan produk-produk swasta. Dengan perubahan kemasan, produk menjadi lebih eye catching dan lebih bisa bersaing,” ujarnya.

Bulog memastikan pembenahan tidak berhenti pada tampilan kemasan. Perusahaan juga mendapat arahan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas beras yang dipasarkan kepada masyarakat.

“Bukan hanya packaging-nya saja, tetapi isinya juga diperintahkan untuk ditingkatkan,” kata Rizal.

Selain Beras Kita Medium, Bulog juga menyiapkan produk dengan nama Beras Kita Premium. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana penyederhanaan merek beras premium yang selama ini dimiliki Bulog, termasuk Befood dan Punakawan.

Ke depan, Bulog menargetkan penggunaan merek yang lebih sederhana, yakni Beras Kita Premium untuk segmen premium dan Beras Kita Medium untuk beras program SPHP.

Meski demikian, produk dengan merek lama tidak akan langsung ditarik dari pasar. Bulog akan menghabiskan persediaan kemasan yang masih tersedia sebelum melakukan peralihan secara bertahap ke identitas baru.

Perubahan tersebut diharapkan membuat produk beras Bulog lebih mudah dikenali masyarakat sekaligus memperkuat posisi beras pemerintah di pasar.

The post Bulog Ubah Kemasan Beras SPHP Jadi Beras Kita Medium Mulai Oktober appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu disampaikan Ria saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan puncak karhutla 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (4/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dinas Perindag ESDM, BPBD Kalbar, serta perwakilan perusahaan dan koperasi perkebunan.

Ria meminta perusahaan memberikan kepastian mengenai kondisi titik panas dan kebakaran yang muncul di area konsesi. Setiap temuan harus segera dipantau dan ditangani agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

“Kalau ada lahan perusahaan terbakar, perusahaan harus bertanggung jawab. Kita sudah punya teknologi dan peralatan, sehingga harus dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani kebakaran,” kata Ria.

Menurutnya, dampak karhutla tidak berhenti pada wilayah yang terbakar. Asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, menghambat aktivitas pendidikan, mengganggu penerbangan, hingga berdampak terhadap perekonomian.

Karena itu, pemerintah daerah meminta perusahaan memperkuat tim pemadam kebakaran internal, meningkatkan pemantauan titik panas, serta rutin menyampaikan perkembangan kondisi di lapangan kepada pemerintah.

Ria juga menginstruksikan OPD terkait meningkatkan patroli, pengawasan, dan sosialisasi larangan pembakaran lahan. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya akan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, TNI, Polri, perusahaan, koperasi, hingga masyarakat harus memiliki peran yang jelas dalam mencegah dan menangani kebakaran.

“Jangan sampai kita hanya bergerak setelah api membesar. Pencegahan harus dilakukan sejak muncul potensi kebakaran,” ujarnya.

Besarnya sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat membuat pengawasan terhadap wilayah konsesi menjadi penting. Pada 2025, luas areal kelapa sawit di Kalbar sekitar 2,3 juta hektare dengan produksi CPO dan PK sekitar 7,9 juta ton. Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit tercatat sebanyak 383 perusahaan.

Ria menekankan, aktivitas perkebunan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga lingkungan. Perusahaan tidak hanya dituntut menjaga produktivitas, tetapi juga memastikan wilayah kerjanya aman dari karhutla.

Larangan pembukaan dan pengolahan lahan dengan cara membakar juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009, pembukaan lahan dengan cara membakar dilarang. Pelanggaran ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 108.

Pemprov Kalbar selanjutnya akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan upaya pencegahan berjalan di seluruh wilayah. Ria berharap seluruh pihak tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi mampu mencegah munculnya kebakaran sejak dini.

“Pencegahan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak harus bergerak sesuai perannya,” tegasnya.

The post Penanganan Puncak Karhutla Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Abdullah, penyegelan terhadap perusahaan hanya merupakan langkah awal dan tidak boleh menjadi akhir penanganan. Aparat penegak hukum perlu mengamankan bukti serta mengusut seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan terjadinya kebakaran.

“Kita mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup yang menyegel 21 korporasi karena diduga melakukan kesengajaan atau kelalaian terkait karhutla. Temuan ini harus ditindaklanjuti penegak hukum,” kata Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia meminta proses penyelidikan dan penyidikan tidak berhenti pada pekerja atau pelaku yang ditemukan di lapangan. Aparat perlu menelusuri pihak yang memberikan perintah, membiayai kegiatan, mengetahui namun membiarkan, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari pembakaran.

“Penegakan hukum tidak boleh selesai dengan hanya menangkap pekerja atau pelaku lapangan. Penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan mengusut semua pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Abdullah juga mendorong aparat menggunakan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penanganan perkara karhutla. Menurutnya, pemeriksaan perlu diperluas untuk mengungkap peran pihak yang memiliki kewenangan sekaligus pihak yang menikmati manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut.

“Jika pembakaran dilakukan untuk kepentingan usaha, aparat harus menelusuri siapa yang memerintah, siapa yang membiayai, siapa yang mengetahui tetapi membiarkan, dan siapa yang menikmati keuntungannya,” katanya.

Selain mengidentifikasi pelaku, Abdullah meminta aparat menelusuri keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kawasan yang terbakar. Pengusutan tersebut mencakup biaya pembukaan lahan hingga manfaat ekonomi yang diperoleh setelah kawasan dimanfaatkan.

Jika ditemukan hasil kejahatan, ia meminta aparat melakukan penyitaan aset dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Langkah tersebut dinilai penting agar tindak pidana tidak memberikan keuntungan bagi pihak yang terlibat.

“Negara harus memastikan keuntungan dari pelanggaran dirampas dan pengendali korporasi ikut bertanggung jawab,” tegasnya.

Abdullah juga mendorong Polri, Kejaksaan, dan penyidik lingkungan hidup membangun penanganan perkara secara terpadu. Koordinasi antarlembaga dinilai diperlukan agar proses penyidikan tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak memberikan celah bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban.

Sebelumnya, KLH menyegel 21 badan usaha di tujuh provinsi yang berkaitan dengan dugaan karhutla. Luas lahan terdampak dari lokasi yang ditangani mencapai 11.404,69 hektare.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan seluruh badan usaha tersebut masih dalam proses verifikasi lapangan dan/atau pemasangan plang pengawasan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Dari 21 perusahaan tersebut, tujuh berada di Kalimantan Barat, empat di Sumatera Selatan, empat di Kalimantan Selatan, tiga di Kalimantan Tengah, satu di Kalimantan Timur, satu di Lampung, dan satu di Riau.

Sementara itu, Polri telah menetapkan 138 tersangka dalam penanganan perkara karhutla. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut 119 tersangka diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sedangkan 19 lainnya terkait kelalaian.

“Ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian. Ada 119 kesengajaan dan 19 kelalaian,” kata Listyo dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Polri masih membuka kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka seiring pendalaman terhadap laporan dan temuan karhutla di berbagai daerah. Selain individu, kepolisian juga menangani delapan korporasi yang saat ini masih menjalani proses hukum.

The post DPR Desak 21 Perusahaan Terduga Karhutla Segera Diproses Hukum appeared first on Trigger Netmedia.

Desakan tersebut muncul karena koalisi menilai kebijakan anggaran pemerintah belum sejalan dengan meningkatnya ancaman bencana dan dampaknya terhadap keselamatan serta kehidupan masyarakat.

Kuasa hukum MBG Watch, Muhamad Saleh, menyoroti alokasi anggaran penanganan bencana dalam APBN 2026 yang hanya mencapai Rp491 miliar. Nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan anggaran untuk kebutuhan serupa dalam APBN 2025 yang mencapai Rp2,01 triliun.

“APBN tampak tidak dibangun berdasarkan besarnya ancaman terhadap keselamatan warga, padahal kemampuan negara menghadapi keadaan darurat sangat bergantung pada keputusan penganggaran yang dibuat sebelum bencana terjadi,” kata Saleh melalui keterangan pers, Senin (7/9/2026).

Menurut Saleh, kebijakan fiskal pemerintah menunjukkan ketidakseimbangan antara besarnya potensi kerugian akibat bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan dukungan anggaran yang disiapkan untuk penanganan dan pemulihan.

Koalisi juga mempertanyakan pembagian tanggung jawab penanganan bencana antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Mereka menilai keterbatasan fiskal daerah dapat menjadi persoalan ketika pemerintah daerah harus menanggung beban rehabilitasi bencana dengan dukungan anggaran yang terbatas.

Karena itu, MBG Watch meminta MK memberikan kepastian mengenai perkembangan Perkara Nomor 100/PUU-XXIV/2026 yang mereka ajukan. Koalisi menilai kondisi bencana dan krisis kesehatan yang terjadi saat ini menjadi perkembangan aktual yang memperkuat urgensi pemeriksaan perkara tersebut.

Selain meminta informasi mengenai status perkara, koalisi mendesak MK menjadwalkan pemeriksaan lanjutan agar para pemohon dapat menyampaikan bukti mengenai dampak konstitusional dari desain dan pelaksanaan APBN 2026.

MBG Watch juga meminta MK mempertimbangkan karakter UU APBN yang hanya berlaku selama satu tahun. Menurut koalisi, berakhirnya masa berlaku suatu APBN tidak seharusnya menghilangkan efektivitas proses pengujian apabila terdapat persoalan yang berdampak terhadap hak konstitusional warga negara.

Koalisi selanjutnya meminta MK, apabila memiliki dasar hukum yang cukup, menjatuhkan putusan sebelum perubahan atau pembentukan kebijakan anggaran berikutnya memengaruhi keberadaan objek pengujian dalam perkara tersebut.

MBG Watch berharap proses pengujian tersebut dapat memastikan kebijakan anggaran negara mempertimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat secara memadai, terutama dalam menghadapi bencana yang berdampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan kondisi ekonomi warga.

The post MBG Watch Soroti Minimnya Anggaran Bencana dalam APBN 2026, Desak MK Bergerak appeared first on Trigger Netmedia.

Pakar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Karina Dwi Nugrahati Putri, mengatakan pola karhutla yang kembali muncul dalam siklus besar pada 2015, 2019, dan 2023 menunjukkan perlunya melihat persoalan tersebut secara lebih luas.

Menurut Karina, penurunan karhutla pada 2021-2022, saat mobilitas dan aktivitas masyarakat menurun akibat pandemi Covid-19, menjadi salah satu petunjuk bahwa faktor manusia dan kegiatan korporasi tidak dapat diabaikan.

“Maka kemudian menarik untuk melihat ini bukan sebagai peristiwa alamiah semata,” kata Karina, dikutip Senin (7/9/2026).

Ia juga menyoroti sebaran titik panas yang banyak ditemukan di kawasan konsesi perusahaan. Pada 2026, sekitar 74 persen titik panas di Pulau Kalimantan tercatat berada di wilayah perizinan perusahaan.

Karina menilai kondisi tersebut perlu diikuti evaluasi terhadap efektivitas sanksi yang selama ini diterapkan. Sanksi administratif terhadap perusahaan dinilai belum cukup memberikan efek jera apabila entitas yang sama masih dapat kembali melakukan pelanggaran.

“Ini tuh diulang-ulang terus dengan bahkan pelakunya sama. Anda bisa bayangkan enggak, pelakunya sama, udah disanksi, dia melakukan itu lagi,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dan penindakan setelah kebakaran terjadi. Pemerintah juga perlu mengevaluasi desain regulasi perizinan kehutanan yang menjadi dasar aktivitas perusahaan di kawasan hutan.

Karina menyinggung PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, khususnya Pasal 69 ayat (4) huruf b. Ketentuan tersebut antara lain mengatur kawasan hutan yang telah dilepaskan dan tidak terdapat kegiatan usaha, tetapi masih memiliki tutupan hutan, untuk ditetapkan kembali menjadi kawasan hutan.

Ia menilai ketentuan dalam regulasi tersebut perlu dilihat dalam konteks pola karhutla yang berulang. Menurutnya, desain perizinan harus mampu mencegah munculnya insentif yang justru mendorong pembukaan atau penguasaan kawasan secara tidak tepat.

Di sisi penegakan hukum, Karina mengkritik kecenderungan penanganan perkara yang hanya berfokus pada individu pengurus atau direktur perusahaan. Pendekatan tersebut dinilai belum menyentuh struktur korporasi yang memperoleh manfaat dari kegiatan usaha.

Ia menjelaskan sejumlah prinsip hukum bisnis dapat digunakan untuk menelusuri pertanggungjawaban korporasi, di antaranya complicity concept, separate legal entity, business judgment rule, piercing the corporate veil, derivative action, dan corporate examination.

Menurut Karina, instrumen hukum pidana korporasi saat ini dapat digunakan untuk membongkar tanggung jawab perusahaan secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, proses hukum tidak berhenti ketika seorang pengurus dijatuhi hukuman, sementara kegiatan bisnis korporasi tetap berjalan.

Karina pun mendorong pemberian sanksi yang lebih berat terhadap korporasi yang terbukti berulang kali melakukan tindak pidana. Ia menilai pencabutan izin belum tentu cukup untuk menghentikan pengulangan pelanggaran.

“Dan tadi saya propose-nya sebenarnya enggak cuma pencabutan izin kalau umpamanya kaitannya perusahaan yang melakukan kegiatan tindak pidana yang berulang tapi pembubaran korporasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembubaran korporasi dapat menjadi salah satu pidana tambahan yang dipertimbangkan berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan Perma Nomor 13 Tahun 2016. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi instrumen untuk memutus keberlangsungan usaha korporasi yang terbukti berulang kali melakukan tindak pidana.

The post Pakar UGM: Karhutla Berulang Tak Lepas dari Tata Kelola Korporasi dan Perizinan appeared first on Trigger Netmedia.

Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menyiapkan rekening bagi masyarakat melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut akan didukung pemadanan data kependudukan dengan sistem perbankan dan sistem pembayaran nasional. Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan menjadi salah satu basis dalam proses tersebut.

“Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” ujar Airlangga.

Data kependudukan tersebut nantinya akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, terutama untuk mendukung sistem pembayaran. Pemerintah juga menyiapkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu bagian dari penguatan ekosistem pembayaran digital.

Airlangga mengatakan langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan.

Berdasarkan survei atau sensus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen. Sementara tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 63,57 persen.

Airlangga menilai capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan standar yang digunakan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen,” katanya.

Meski capaian inklusi keuangan sudah tinggi, pemerintah masih melihat perlunya peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memahami cara memanfaatkannya secara tepat.

Airlangga menambahkan, rekening yang disiapkan bagi masyarakat nantinya dapat menjadi sarana penyaluran berbagai program pemerintah. Dengan dukungan sistem pembayaran digital, pemerintah berharap akses layanan keuangan semakin merata dan terintegrasi.

“Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” tutur Airlangga.

The post Prabowo Minta Warga Punya Rekening, Pemerintah Siapkan BRI dan BSI appeared first on Trigger Netmedia.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sehingga pemikiran, kritik, dan masukan mereka dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan.

Hal itu disampaikannya setelah menerima audiensi Himpunan Mahasiswa Pontianak di Ruang Pontive Center, Senin (7/9/2026).

Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi Kota Pontianak. Beberapa di antaranya terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah, hingga penataan kabel jaringan internet.

Selain menyampaikan kritik terhadap persoalan perkotaan, mahasiswa turut menawarkan gagasan yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari inovasi pelayanan masyarakat. Salah satunya konsep perpustakaan yang ditempatkan di warung kopi.

Gagasan tersebut dinilai relevan dengan karakter Pontianak yang identik dengan warung kopi dan kafe. Keberadaan perpustakaan di ruang-ruang tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif tempat masyarakat mengakses bahan bacaan sekaligus memperkuat budaya literasi.

Edi menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, pemerintah membutuhkan perspektif dari berbagai kelompok masyarakat agar kebijakan dan program pembangunan dapat dirancang lebih responsif.

“Berbagai masukan, saran, dan kritikan dari teman-teman mahasiswa ini saya anggap sebagai hal yang sangat positif dan baik. Sebab, semua ini bertujuan untuk mendorong kemajuan Kota Pontianak,” ujarnya.

Ia menegaskan, ruang kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa terbuka untuk berbagai agenda, baik yang dirancang dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Edi juga berharap keterlibatan mahasiswa tidak sebatas menyampaikan aspirasi dalam forum audiensi. Gagasan yang telah disampaikan dapat dikembangkan lebih lanjut melalui kerja sama dan keterlibatan langsung dalam pembahasan berbagai isu pembangunan.

“Ke depannya, saya harapkan kita bisa terus berkolaborasi bersama, baik itu untuk rencana jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang,” katanya.

Menurut Edi, energi kritis dan kreativitas mahasiswa dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan serta menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Peran mahasiswa sebagai agen perubahan untuk perbaikan ini merupakan hal yang positif, yang saya anggap dapat memotivasi kita semua untuk bergerak menjadi lebih baik dan lebih cepat,” pungkasnya.

The post Pemkot Pontianak Buka Ruang Kolaborasi dengan Mahasiswa Kawal Pembangunan appeared first on Trigger Netmedia.