The post Pentingnya Penguatan Sinergi Pemerintahan Daerah Lewat ASWAKADA appeared first on Trigger Netmedia.

Mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”, peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan yang optimal sebagai generasi penerus bangsa.

Staf Ahli Wali Kota Pontianak Bidang SDM dan Pemerintahan, Rusdalita, yang mewakili Wali Kota Pontianak, menegaskan bahwa anak merupakan aset sekaligus investasi terbaik bagi masa depan Kota Pontianak dan Indonesia. Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh, belajar, bermain, dan berkreasi di lingkungan yang aman, sehat, serta bebas dari kekerasan maupun diskriminasi.

“Hari ini bukan sekadar seremoni penutup, tetapi menjadi penegasan komitmen kita bersama bahwa setiap anak berhak tumbuh, belajar, bermain, berkreasi, dan menggapai cita-citanya dalam lingkungan yang aman, sehat, bahagia, serta bebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi,” ujarnya.

Rusdalita menjelaskan, rangkaian Hari Anak Nasional 2026 di Kota Pontianak telah berlangsung sejak awal Juli dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif. Di antaranya pemutaran film dan diskusi mengenai kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan dan laut, kegiatan melukis bersama 100 anak di kawasan Car Free Day, serta lomba dan festival bertema “Mimpi Anak Tanpa Batas di Semesta” yang digelar di Museum Provinsi Kalimantan Barat.

Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga ruang bagi anak-anak untuk belajar, berkolaborasi, melestarikan budaya, serta menumbuhkan kreativitas dan rasa percaya diri.

Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan pengingat bagi seluruh pihak untuk terus memenuhi hak-hak anak, mulai dari hak hidup, tumbuh dan berkembang, hingga memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

“Masa depan bangsa berada di pundak anak-anak kita hari ini. Anak-anak yang tumbuh sehat, bahagia, cerdas, dan berkarakter kuat akan menjadi fondasi Indonesia yang maju dan berdaya saing,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Rusdalita juga menyampaikan pesan kepada seluruh anak di Kota Pontianak agar terus belajar, berkarya, dan berani meraih cita-cita setinggi mungkin. Ia memastikan Pemerintah Kota Pontianak akan terus berupaya menghadirkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak guna mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

“Kalian adalah aset bangsa. Teruslah belajar, berkarya, dan bermimpi setinggi langit. Kami akan terus berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak demi masa depan Kota Pontianak dan Indonesia yang lebih baik,” tutupnya.

The post Pemkot Pontianak Komitmen Wujudkan Kota Ramah Anak pada Puncak HAN 2026 appeared first on Trigger Netmedia.

The post Edi Kamtono Ajak Dunia Usaha Bantu Anak Penyintas Kanker, Thalasemia, dan Jantung Bawaan appeared first on Trigger Netmedia.

Banyak penderita baru mengetahui dirinya mengidap diabetes ketika komplikasi berat telah muncul, seperti stroke, gagal ginjal, serangan jantung, hingga kebutaan akibat retinopati diabetik.

Ironisnya, Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk melakukan deteksi dini melalui jaringan puskesmas yang tersebar hingga pelosok serta dukungan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional. Namun, cakupan skrining masih belum mampu menjangkau sebagian besar kelompok berisiko.

Beban Diabetes Terus Meningkat

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), sekitar satu dari sepuluh penduduk Indonesia hidup dengan diabetes. Sementara itu, International Diabetes Federation (IDF) memperkirakan jumlah penyandang diabetes di Indonesia telah melampaui 20 juta jiwa dan diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 30 juta orang pada 2045.

Yang lebih mengkhawatirkan, Indonesia kini menempati peringkat ketiga dunia untuk jumlah kasus diabetes yang belum terdiagnosis. Diperkirakan sekitar 15 juta orang dewasa hidup dengan diabetes tanpa mengetahui kondisinya.

Prof. Yunir menggambarkan kerusakan organ akibat diabetes yang tidak terkendali layaknya argo taksi yang terus berjalan. Semakin lama kadar gula darah tinggi tidak ditangani, semakin besar pula kerusakan yang terjadi pada organ tubuh.

“Tujuan pengobatan diabetes bukan sekadar membuat gula darah normal, tetapi menjaga fungsi organ tubuh tetap baik dan meningkatkan kualitas hidup pasien dalam jangka panjang,” ujarnya.

Mengapa Banyak Kasus Tidak Terdeteksi?

Menurut Prof. Yunir, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka diabetes yang belum terdiagnosis.

Pertama, diabetes tipe 2 sering berkembang tanpa gejala yang jelas. Keluhan seperti sering haus, sering buang air kecil, atau berat badan turun drastis umumnya baru muncul ketika penyakit sudah memasuki tahap lanjut. Akibatnya, banyak orang merasa dirinya sehat sehingga tidak terdorong melakukan pemeriksaan.

“Hingga akhirnya terdeteksi saat berobat penyakit lain atau masuk kondisi gawat darurat,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PP PERKENI) tersebut.

Kedua, budaya masyarakat yang masih berobat ketika sudah sakit. Kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala masih rendah.

“Jangan ke dokter, nanti ketahuan. Jangan diperiksa, nanti ketahuan. Mendingan nggak diperiksa. Kan kita nggak tahu. Itu pola pikir yang harus diubah,” ujar Prof. Yunir.

Ketiga, skrining diabetes di layanan kesehatan primer belum menjadi kebiasaan rutin. Pemeriksaan gula darah bagi kelompok berisiko, seperti penderita obesitas, hipertensi, atau yang memiliki riwayat keluarga diabetes, belum dilakukan secara sistematis.

Menurutnya, pelayanan kesehatan masih lebih berorientasi pada pengobatan pasien yang sudah sakit dibandingkan upaya aktif menemukan orang yang berisiko.

BPJS Sudah Menyediakan Skrining, Tapi Belum Optimal

Sebenarnya BPJS Kesehatan telah menyediakan layanan Skrining Riwayat Kesehatan yang dapat diakses melalui aplikasi Mobile JKN, situs resmi BPJS, maupun layanan WhatsApp Pandawa.

Mengacu pada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024, skrining tersebut dirancang untuk mendeteksi risiko 14 penyakit, termasuk diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, hingga gagal ginjal kronis.

Sejak 1 Januari 2026, seluruh peserta BPJS berusia minimal 15 tahun diwajibkan mengisi skrining kesehatan setidaknya sekali dalam setahun.

Hingga 16 Mei 2026, sebanyak 10,4 juta peserta telah mengikuti skrining, melampaui target tahunan sebanyak 6,6 juta peserta. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,97 juta orang atau hampir 50 persen teridentifikasi memiliki risiko penyakit tertentu, termasuk diabetes.

BPJS juga menanggung pemeriksaan gula darah secara gratis bagi peserta yang masuk kelompok berisiko, seperti mereka yang berusia di atas 40 tahun, memiliki obesitas, atau riwayat keluarga diabetes.

Namun, tantangan terbesar justru muncul setelah proses skrining awal. Data BPJS menunjukkan hanya sekitar 2,28 juta peserta yang benar-benar melanjutkan pemeriksaan gula darah di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Hal ini menunjukkan bahwa skrining berbasis kuesioner hanya mampu mengidentifikasi risiko, bukan menegakkan diagnosis. Pemeriksaan laboratorium tetap menjadi tahap penting yang masih banyak diabaikan.

Masalah Lama: Preventif Masih Kalah dari Kuratif

Fenomena tingginya kasus diabetes yang tidak terdiagnosis juga mencerminkan persoalan lama sistem kesehatan Indonesia yang masih lebih menitikberatkan pada layanan kuratif dibandingkan preventif.

Padahal, langkah pencegahan seperti pemeriksaan gula darah rutin, edukasi pola makan sehat, aktivitas fisik, dan skrining kelompok berisiko membutuhkan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan penanganan komplikasi.

Sebaliknya, ketika diabetes baru diketahui setelah muncul komplikasi, biaya pengobatan meningkat drastis. Pasien dapat membutuhkan cuci darah seumur hidup akibat gagal ginjal, operasi mata karena retinopati diabetik, tindakan amputasi, hingga perawatan penyakit jantung dan stroke.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah terus memperluas layanan skrining melalui Program Cek Kesehatan Gratis.

“Tidak hanya mengendalikan diabetes, tetapi juga mencegah komplikasi turunannya secara menyeluruh. Melalui program Cek Kesehatan Gratis, masyarakat dapat memeriksakan gula darah secara berkala,” ujarnya.

Komplikasi yang Mengintai

Diabetes yang tidak terdeteksi dan tidak terkendali berisiko menimbulkan berbagai komplikasi serius, antara lain:

• Gagal ginjal yang memerlukan cuci darah rutin.
• Penyakit jantung dan serangan jantung.
• Stroke.
• Retinopati diabetik yang dapat menyebabkan kebutaan.
• Luka kaki diabetik hingga amputasi.
• Penurunan kualitas hidup dan produktivitas.

Sebagian besar komplikasi tersebut sebenarnya dapat dicegah apabila diabetes diketahui lebih awal dan ditangani secara tepat.

Langkah yang Bisa Dilakukan Masyarakat

Selain menunggu penguatan sistem kesehatan, masyarakat juga dapat melakukan langkah sederhana untuk mencegah keterlambatan diagnosis, antara lain:

• Memeriksa gula darah minimal satu kali setahun, terutama bagi yang berusia di atas 35 tahun.
• Melakukan pemeriksaan lebih rutin jika memiliki obesitas, hipertensi, atau riwayat keluarga diabetes.
• Memanfaatkan layanan Skrining Riwayat Kesehatan BPJS melalui Mobile JKN karena tersedia secara gratis.
• Segera melakukan pemeriksaan gula darah di FKTP apabila hasil skrining menunjukkan risiko tinggi.

BPJS Kesehatan juga telah mengembangkan sistem pengingat melalui pesan WhatsApp kepada peserta yang teridentifikasi berisiko agar segera menjalani pemeriksaan lanjutan.

Angka 73 persen penyandang diabetes yang belum terdiagnosis bukan sekadar statistik. Di balik angka tersebut terdapat jutaan orang yang mungkin sedang hidup dengan “gula darah tersembunyi” yang perlahan merusak ginjal, jantung, mata, dan pembuluh darah tanpa gejala yang jelas. Semakin cepat diabetes dikenali, semakin besar peluang mencegah komplikasi dan menjaga kualitas hidup di masa depan.

The post 73 Persen Penderita Diabetes di Indonesia Belum Terdiagnosis, Mengapa Deteksi Dini Masih Tertinggal? appeared first on Trigger Netmedia.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengatakan anak-anak Indonesia saat ini hidup di tengah berbagai ancaman baru yang berkembang melalui ruang digital. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pendekatan perlindungan anak yang lebih adaptif dan berorientasi pada pencegahan.

“Anak-anak Indonesia hari ini tidak hanya menghadapi kekerasan fisik. Mereka juga menghadapi apa yang kami sebut sebagai industri kecemasan, industri candu, industri manipulasi, dan industri kamuflase yang berkembang sangat cepat melalui ekosistem digital,” ujar Jasra di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Ia mengakui kemajuan teknologi membawa banyak manfaat bagi anak, terutama dalam mengakses informasi dan pendidikan. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan ancaman yang belum sepenuhnya mampu diantisipasi oleh negara, keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Menurut Jasra, tantangan tersebut semakin kompleks karena berbagai produk maupun konten yang berpotensi membahayakan anak kini hadir dalam bentuk yang sulit dikenali dan kerap dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

“Apa yang dulu dilarang, sekarang semua mudah diakses, berkamuflase menabrak peraturan. Semua sudah ada bersama anak-anak kita, bahkan tanpa bisa kita cegah. Semua terasa seperti dinormalisasi melalui berbagai bentuk manipulasi,” katanya.

Selain ancaman di ruang digital, KPAI juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap berbagai produk yang digunakan anak, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan hingga aksesori yang beredar di masyarakat.

Jasra menilai pendekatan perlindungan anak di Indonesia selama ini masih lebih banyak berfokus pada penanganan setelah anak menjadi korban, bukan membangun sistem yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.

Selama tiga tahun terakhir, KPAI menerima sekitar 6.900 pengaduan terkait pelanggaran hak anak. Laporan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi anak tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga maupun sekolah, tetapi juga semakin banyak muncul di ruang digital.

“Yang paling penting adalah membangun prasyarat perlindungan anak. Selama ini kita terlalu sibuk menjemput korban, tetapi belum cukup serius membangun lingkungan yang mencegah anak menjadi korban,” ujarnya.

Menurut Jasra, perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak seharusnya tidak dimaknai sebagai upaya membatasi kehidupan anak, melainkan memastikan lingkungan yang aman agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Karena itu, KPAI mendorong seluruh kebijakan yang berkaitan dengan anak lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan. Langkah tersebut mencakup penguatan peran keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan, penyediaan sekolah yang aman, penciptaan ruang digital yang sehat, kemudahan akses layanan kesehatan jiwa, perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual, hingga penyusunan kebijakan publik yang selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut KPAI, perlindungan anak tidak cukup dilakukan ketika pelanggaran telah terjadi, tetapi harus dimulai dengan membangun ekosistem yang mampu mencegah anak menjadi korban di tengah tantangan era digital yang terus berkembang.

The post KPAI: Ancaman Anak Kini Bergeser ke Ruang Digital, Perlindungan Harus Berbasis Pencegaha appeared first on Trigger Netmedia.

Rapat tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PTPN IV, dan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor perkebunan.

Dalam arahannya, Krisantus menyatakan dukungan terhadap program ekstensifikasi lahan serta pengembangan industri hilir kelapa sawit. Menurutnya, hilirisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, memperkuat perekonomian daerah, sekaligus mendorong kemandirian Kalimantan Barat.

“Sebagai pimpinan daerah, kami menyambut baik rencana hilirisasi ini, mulai dari pembangunan pabrik minyak goreng hingga pengembangan produk turunannya seperti margarin. Ini merupakan cita-cita besar kami agar Kalimantan Barat mampu mewujudkan kemandirian pangan sehingga kebutuhan minyak goreng tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar pulau,” ujarnya.

Selain hilirisasi, Krisantus mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pola intercropping, seperti penanaman kedelai sebelum kelapa sawit ditanam, serta pengembangan sistem integrasi sapi dan sawit guna mendukung ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan daging di Kalimantan Barat.

Meski mendukung penuh program tersebut, ia menegaskan seluruh pengembangan lahan harus mengedepankan kepastian hukum. Setiap kawasan yang akan dikembangkan wajib berstatus clear and clean agar tidak memunculkan persoalan hukum maupun konflik sosial di kemudian hari.

“Kalau dari target luasan ada yang bermasalah, fokus pada lahan yang benar-benar clear and clean. Jangan sampai muncul persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Krisantus juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi sosial masyarakat serta menghormati keberagaman suku dan budaya di Kalimantan Barat. Menurutnya, investasi harus mampu menjaga kondusivitas daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Ia mengajak seluruh investor, baik BUMN maupun swasta, untuk memiliki rasa memiliki terhadap Kalimantan Barat, bukan sekadar memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

“Ibarat membuka toko kelontong, kita harus mencintai tokonya sekaligus tempat toko itu berdiri. Investor jangan hanya mencintai buah sawit atau bauksitnya saja, tetapi cintailah juga tanah Kalimantan Barat tempat usaha itu tumbuh,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Krisantus juga meminta PTPN IV mempercepat program peremajaan (replanting) kebun-kebun tua di sejumlah wilayah, seperti Parindu, Meliau, Ngabang, dan Kembayan, termasuk kebun karet yang sudah tidak produktif agar tidak terbengkalai dan memicu sengketa lahan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, siap memfasilitasi percepatan perizinan, persetujuan teknis, serta koordinasi lintas perangkat daerah guna mendukung keberhasilan program tersebut.

Melalui sinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemprov Kalbar berharap pelaksanaan Program Strategis Nasional di sektor perkebunan dapat berjalan optimal, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

The post Dukung Ekstensifikasi Sawit PTPN IV, Krisantus Tekankan Legalitas Lahan dan Hilirisasi appeared first on Trigger Netmedia.

Dalam arahannya, Ria Norsan menegaskan bahwa kondisi inflasi Kalimantan Barat yang masih terkendali tidak boleh membuat seluruh pihak lengah. Berdasarkan data terbaru, inflasi tahunan (year-on-year) Kalimantan Barat tercatat sebesar 2,24 persen atau masih berada dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.

“Angka ini tentu patut kita syukuri, tetapi memasuki semester kedua, kita harus bekerja lebih antisipatif dan tidak lengah,” ujarnya.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada capaian angka statistik, tetapi juga harus mampu menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi barang yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ria Norsan juga mengingatkan bahwa karakteristik inflasi di setiap daerah berbeda. Saat ini, Kabupaten Sintang mencatat inflasi tertinggi di Kalimantan Barat sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen. Karena itu, strategi pengendalian inflasi harus disesuaikan dengan kondisi dan tantangan masing-masing wilayah.

Ia meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat implementasi strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Selain itu, Gubernur mengingatkan sejumlah potensi risiko yang perlu diantisipasi pada semester kedua 2026, seperti gangguan distribusi akibat cuaca, kendala logistik, fluktuasi harga komoditas pangan, hingga dampak pasokan BBM dan gas terhadap stabilitas harga.

Ia pun meminta dukungan Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas strategis, khususnya beras, cabai, dan bawang merah.

“Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru kita mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan, jangan sudah hujan baru mencari payung,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kalimantan Barat Muhammad Saichudin memaparkan sejumlah komoditas yang paling sering menjadi penyumbang inflasi sepanjang Januari hingga Juni 2026. Minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali, sedangkan ikan kembung dan ikan baung mengalami kenaikan harga hingga lima kali dalam enam bulan terakhir.

Selain itu, beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi juga masih menjadi komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga. Khusus komoditas beras, Kota Pontianak tercatat mengalami inflasi selama empat bulan berturut-turut.

Dari sisi distribusi, BPS mencatat margin perdagangan dan pengangkutan beras mencapai 18,17 persen. Sementara margin distribusi bawang putih yang sebagian besar dipasok dari luar daerah mencapai 47,98 persen, sedangkan daging sapi sebesar 21,82 persen.

Saichudin menilai intervensi pemerintah daerah untuk menekan biaya distribusi menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Selain memaparkan perkembangan inflasi, BPS juga melaporkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Barat telah mencapai 50,26 persen. Menurutnya, sensus tersebut bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan serta pemutakhiran data program perlindungan sosial.

The post Inflasi Kalbar Terkendali, Gubernur Ria Norsan Minta Daerah Waspadai Risiko Semester II appeared first on Trigger Netmedia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan penunjukan tersebut. Ia menyampaikan, dengan jabatan barunya sebagai Kepala BGN, Sudaryono akan melepaskan posisinya sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Prasetyo menjelaskan, Presiden memilih Sudaryono karena dinilai telah terlibat sejak awal dalam perumusan hingga penyusunan konsep teknis Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dan mengonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Selain itu, pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian dinilai menjadi nilai tambah karena selama ini turut menangani aspek penyediaan bahan baku dan pasokan pangan untuk mendukung pelaksanaan Program MBG.

Menurut Prasetyo, Kementerian Pertanian menjadi salah satu pilar penting dalam membangun ekosistem program makan bergizi, sehingga Sudaryono dinilai memahami kebutuhan program secara menyeluruh.

“Selama ini memang juga di-support dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan. Begitu beberapa dasar pertimbangannya,” ujar Prasetyo.

The post Sudaryono Resmi Ditunjuk Jadi Kepala BGN, Gantikan Nanik S. Deyang appeared first on Trigger Netmedia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Keppres tersebut telah ditandatangani Presiden berdasarkan hasil Tim Penilai Akhir (TPA) serta usulan dari Jaksa Agung.

“Kemarin Presiden telah tanda tangan keppres sesuai dengan hasil tim penilai akhir sebagaimana mengacu surat usulan Jaksa Agung,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Selain mengangkat Kuntadi sebagai Jampidsus, Prabowo juga melakukan rotasi terhadap sejumlah pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Asep Nana Mulyana ditunjuk sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Herli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, serta Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

Prasetyo menjelaskan, kelima pejabat tersebut tidak perlu menjalani pelantikan khusus. Mereka dapat langsung menjalankan tugas setelah seluruh proses administrasi dan penyampaian petikan Keppres kepada instansi terkait rampung.

“Ya setelah proses administrasi dan petikannya kita sampaikan kepada institusi terkait,” ujarnya.

The post Prabowo Angkat Kuntadi Jadi Jampidsus, Gantikan Febrie Adriansyah appeared first on Trigger Netmedia.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri Tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

“Ingatlah selalu saudara lahir dari rakyat, dididik dengan uang rakyat. Pakaian yang kau pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah dari rakyat. Makanmu dari rakyat. Gajimu dari rakyat. Mengabdi selalu untuk rakyat. Jadilah pelindung, pengayom, dan pembela rakyat,” tegas Prabowo.

Ia menekankan, masyarakat tidak menuntut aparat yang sempurna. Namun, rakyat menginginkan perwira yang jujur, adil, berintegritas, dan hadir ketika dibutuhkan. Karena itu, para perwira diminta menjaga kepercayaan masyarakat serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam setiap pelaksanaan tugas.

Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai kehormatan seorang perwira. Ia meminta para lulusan Akademi TNI dan Akademi Kepolisian menjauhi segala bentuk penyalahgunaan jabatan maupun tindakan yang melanggar hukum.

“Integritas adalah kehormatan seorang perwira. Jangan pernah menyalahgunakan jabatan. Jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan. Jangan pernah berkompromi dengan narkoba, judi, atau pelanggaran hukum lainnya,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo menegaskan TNI dan Polri memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks. Para perwira muda diminta terus meningkatkan kemampuan profesional, menjunjung tinggi loyalitas kepada bangsa, serta menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Dalam Upacara Prasetya Perwira Tahun 2026, Presiden melantik sebanyak 1.177 taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian menjadi perwira remaja. Mereka terdiri atas 512 perwira TNI Angkatan Darat, 229 perwira TNI Angkatan Laut, 154 perwira TNI Angkatan Udara, dan 282 perwira Polri.

The post Perwira TNI-Polri Dididik dengan Uang Rakyat, Prabowo : Mengabdilah untuk Rakyat appeared first on Trigger Netmedia.