triggernetmedia.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur Terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna di Aula Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (16/9/2021).
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar).
Wagub Kalbar menyampaikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan perubahan APBD dilakukan setelah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.
“Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tersaji informasi mengenai perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebelumnya. Pandemi Covid-19 menyebabkan harus melakukan pergeseran anggaran, menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dan plafon anggaran sementara perubahan APBD,” kata Norsan.
Norsan kemudian menyampaikan pokok-pokok Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 ;
Pertama, kondisi umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempertimbangkan menjaga kualitas dan kesinambungan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 agar tetap mendorong percepatan pemulihan perekonomian serta perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap postur dan rincian APBD Tahun Anggaran 2021.
Kedua, dari sisi pendapatan, akibat dari perubahan kondisi makro ekonomi daerah, maka estimasi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah semula sebesar Rp 6.680.492.541.090,- berkurang sebesar Rp 257.522.279.000, sehingga menjadi Rp 6.422.970.262.090,-.
Ketiga, dari sisi belanja, secara keseluruhan alokasi belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini adalah semula sebesar Rp 7.035.484.140.090,- berkurang sebesar Rp 354.494.710.082,- sehingga menjadi Rp 6.680.989.430.008,-
Keempat, dari sisi pembiayaan, pada bagian pembiayaan, penerimaan pembiayaan yang semula sebesar Rp 410.000.000.000,- turun menjadi Rp 313.019.167.918,- bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp 55.000.000.000,- untuk penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar dan PT. Jamkrida Kalbar.
“Demikian garis-garis besar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat ditelaah pada Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang saya sampaikan dalam Rapat Paripurna ini,” tutup Norsan. (*)
About Author
