triggernetmedia.com – Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi hingga akhir 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional. Paket stimulus tersebut mencakup bantuan pangan berupa beras, bantuan subsidi upah, hingga diskon tiket transportasi selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,45 persen. Angka tersebut, menurut Airlangga, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi global dan termasuk yang tertinggi di kawasan ASEAN.
“Ekonomi dan stabilitas sektor riil, ini ekonomi kita terus tumbuh di atas 5 persen, yaitu 5,45 persen, di mana ini lebih tinggi dari global rata-rata yang 3 persen dan kita di sini tertinggi di G20 Pak Presiden, dan juga salah satu yang tertinggi di ASEAN,” ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10), sebagaimana keterangan yang diterima pada Jumat.
Airlangga juga memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan kondisi perekonomian nasional. Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur tercatat sebesar 52,4, sementara surplus perdagangan mencapai 7,25. Indeks kepercayaan konsumen berada di level 118,1.
Di sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,65 persen. Sementara itu, rasio gini yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran masyarakat membaik menjadi 0,368.
“Surplus dagang kita juga positif 7,25, dari segi konsumen positif 118,1, pengangguran sejak 1994 ini pengangguran terendah Pak Presiden, 4,65 persen, dan rasio gini juga terus membaik 0,368,” imbuhnya.
Bantuan Beras untuk 33,24 Juta Keluarga
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2026, pemerintah menyiapkan sejumlah program bantuan dan stimulus yang diarahkan untuk menopang konsumsi rumah tangga.
Salah satunya adalah bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp17,54 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu untuk periode tiga bulan bagi 13,3 juta pekerja. Penyalurannya direncanakan sekaligus pada November–Desember 2026, dengan anggaran mencapai Rp11,97 triliun.
Selain itu, terdapat program satu orang satu rekening yang dialokasikan anggaran sebesar Rp1,28 triliun.
“Program satu orang satu rekening ini dijalankan di kuartal keempat, anggarannya Rp1,28 triliun, kemudian bantuan pangan beras, 10 kilogram per bulan untuk 33,24 juta KPM, ini anggarannya Rp17,54 triliun. Kemudian bantuan subsidi upah Rp300 ribu untuk tiga bulan, sekaligus nanti di November–Desember, diberikan kepada 13,3 juta pekerja dengan anggaran Rp11,97 triliun,” kata Airlangga.
Tiket Nataru Didiskon 30 Persen
Pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Paket ini mencakup diskon tiket sebesar 30 persen, potongan harga layanan kapal, tarif khusus jasa kepelabuhanan, serta pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara domestik.
Airlangga memperkirakan stimulus tersebut akan menjangkau sekitar 6,6 juta masyarakat dengan total anggaran Rp883,4 miliar.
“Stimulus Nataru ini sudah disepakati, yakni diskon 30 persen untuk tiket, kemudian 30 persen juga untuk kapal. Jasa kepelabuhanan juga diberikan harga khusus dari ASDP, serta PPN ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara di dalam negeri,” ujarnya.
Menurut Airlangga, program tersebut telah disetujui sejak pertengahan tahun dan diharapkan dapat mendukung aktivitas masyarakat selama libur akhir tahun.
“Program ini efeknya kepada 6,6 juta masyarakat dan biayanya sekitar Rp883,4 miliar,” lanjutnya.
Pemerintah Siapkan Program Ekonomi 2027
Selain stimulus hingga akhir tahun, pemerintah merencanakan kelanjutan sejumlah program ekonomi mulai Januari 2027.
Program magang nasional ditargetkan menjangkau 150.000 peserta, sedangkan program vokasi nasional akan dilanjutkan untuk 300.000 peserta.
Pemerintah juga merencanakan fasilitas pajak penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta di seluruh sektor. Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang saat ini sebesar Rp54 juta, dengan mempertimbangkan inflasi dan upah minimum.
“Untuk program tahun depan yang diharapkan bisa dimulai pada Januari, yaitu magang nasional dilanjutkan untuk 150.000 peserta, kemudian vokasi nasional untuk 300.000 peserta. PPh ditanggung pemerintah untuk pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta juga untuk seluruh sektor. Kemudian, evaluasi peningkatan batas PTKP yang sekarang Rp54 juta, tentu dengan mempertimbangkan inflasi dan upah minimum,” ucapnya.
Di sektor perumahan, pemerintah berencana melanjutkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah untuk rumah dengan harga di atas Rp2 miliar hingga maksimal Rp5 miliar.
Pemerintah juga menyiapkan relaksasi iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kematian, tambahan manfaat jaminan ketenagakerjaan, serta dukungan terhadap kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi.
Sementara itu, sektor industri perhiasan akan mendapat perhatian melalui rencana penyesuaian standar kadar emas dari 99,99 persen menjadi 99,9 persen.
“PPN ditanggung pemerintah juga dilanjutkan untuk rumah di atas Rp2 miliar dan maksimum Rp5 miliar. Ada relaksasi iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kematian, kemudian tambahan manfaat jaminan ketenagakerjaan dan KPR bersubsidi. Untuk sektor perhiasan, ada perubahan standar kadar emas dari 99,99 persen menjadi 99,9 persen, sesuai standar industri,” pungkasnya.
Defisit APBN Diklaim Tetap Terkendali
Di tengah pelaksanaan berbagai program stimulus, Airlangga menegaskan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dan stabilitas sistem keuangan.
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaporkan sebesar 1,24 persen dan masih sesuai dengan rencana. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 persen.
Imbal hasil surat berharga negara (SBN) bertenor 10 tahun tercatat sebesar 7,21 persen. Adapun cadangan devisa Indonesia mencapai 146,3 miliar dolar AS, yang setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor.
Dari sektor perbankan, kredit tumbuh sebesar 13,65 persen dan dana pihak ketiga meningkat 10,94 persen. Rasio kecukupan modal perbankan tercatat sebesar 24,10 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah berada di level 2,11 persen.
“Imbal hasil surat berharga untuk 10 tahun berada di 7,21 persen. Cadangan devisa masih cukup membiayai 6,5 bulan impor, yaitu 146,3 miliar dolar AS. Kredit bank tumbuh dua digit, 13,65 persen, dana dari masyarakat 10,94 persen, modal perbankan juga solid Pak Presiden, 24,10 persen, dan kredit macet 2,11 persen, relatif kecil,” kata Airlangga.
About Author
