triggernetmedia.com – Komisi IX DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk dan keluar melalui pintu perbatasan Kalbar. Rakor ini berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jum’at (26/3/2021).
Rakor ini dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena dari Fraksi Partai Golkar beserta rombongan anggota Komsi IX DPR RI sekaligus Kunjungan Kerja Spesifik terkait Pengawasan Pelatihan PMI (Pekerja Migran Indonesia). Di forum ini Komisi IX juga menyoroti masalah PMI yang akan berangkat ke luar negeri maupun ketika pulang dari luar negeri ke Indonesia melalui pintu perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar.
“Dari hasil pertemuan tadi, bahwa memang kita masih sangat membutuhkan dukungan dan penguatan agar Balai Latih Kerja (BLK) bisa betul-betul perlu disiapkan untuk para PMI pelatihan sebelum ke luar negeri. Baik itu pelatihan bahasa, teknik, memahami adat budaya setempat, dan kelihatan bahwa daerah perlu membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat,” ungkap Emanuel Melkiades Laka Lena usai pertemuan bersama Gubernur Kalbar dan mitra Komisi IX DPR RI yang terkait.
Emanuel mengungkap, ketika PMI saat pulang dari luar negeri ternyata pemerintah daerah, khususnya Provinsi Kalbar, membutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat di masa pandemi Covid-19. Karena itu dirinya meminta agar dalam mempersiapan penanganan PMI yang ke luar negeri di masa pandemi Covid-19 ini, harus dipersiapkan secara baik dengan menyiapkan Balai Latihan Kerja yang mumpuni.
“Bahwa kita lihat daerah Kalbar butuh sinergi pemerintah pusat dalam hal BP2MI dan semua unit yang ada di Kalbar, agar ketika PMI pulang dari luar negeri khusus di era pandemi Covid-19 ini bisa berbagi beban mengurus PMI yang pulang, agar menekan penyebaran Covid-19. Kami akan membantu Pemerintah Provinsi Kalbar semampu kami dan akan kami lakukan bersama para mitra kami,” ujarnya.
Selain itu, sambung Emanuel, adanya ketidaksinkronan antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan instansi terkait terhadap PMI, akan dincarikan jalan keluar atas permasalahan tersebut dalam waktu dekat yang akan dibahas melaluirapat dengan kementerian dan lembaga di Jakarta dalam waktu dekat.
“Kita duduk bersama untuk bicara dengan berbagai data yang ada berbagai kekuatan kita miliki. Kita bersinergi bagaimana antara BP2MI di daerah dan pusat, kementerian luar negeri, pemerintah provinsi kalbar serta pihak terkait sebagai tugas kita bersama-sama agar PMI yang pergi maupun pulang ini betul-betul menjadi tanggung jawab bersama,” tandasnya.
Sementara itu Gubernur Kalbar H. Sutarmidji membeberkan, keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pelatihan bagi para PMI dan masyarakat akan segera terealisasi oleh Pemerintah Pusat melalui Komisi IX DPR RI yang berkunjung ke Kalbar saat ini.
“Mudah-mudahan teralisasi. Jadi Komisi IX DPR RI akan mengawal bahwa BLK itu nanti akan ada skala besar serta lebih lengkap pelatihannya. Nanti kita akan membuat tempat sertifikasi di sini, untuk pusat sertifikasi tahun ini kita mulai bangun. Saya minta asosiasi sawit, asosiasi bauksit, dan asosiasi lainnya silahkan membuat workshopnya di tempat pusat sertifikat itu,” papar Sutarmidji.
Nantinya dengan ada workshop yang akan dibuat, sambung Sutarmidji, masyarakat dan PMI yang mengikuti pelatihan sertifikasi akan memiliki nilai daya saing yang tinggi dibandingkan para pekerja lainnya.
“Supaya masyarakat itu dan anak-anak mudanya paham tentang sawit, bauksit, pertambangan dan pelatihan lainnya yang memiliki sertifikat tersebut, sehingga kerjaannya lebih bagus dan memiliki daya saing yang tinggi, serta gaji mereka lebih tinggi,” pungkasnya. (*)
About Author
