triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan telah mengusulkan 10 program prioritas pembangunan tahun 2021 mendatang dalam pembahasan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD) Kalbar Tahun 2021 bersama Menteri PPN/Bappenas RI yang dilakukan secara online di Data Analiytic Room Kantor Gubernur Kalbar. Usulan program strategis yang disampaikan oleh Gubernur Kalbar yang didampingi Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar A.L Leysandri
Ada 10 usulan program strategis yang disampaikan Pemprov Kalbar dalam Musrembang tersebut, yakni mengenai pembangunan terminal di PLBN Aruk Sambas, Pembangunan Jembatan Sambas Besar, Pembangunan Bandara Ketapang Baru/Kayong Utara, Pekerjaan Kontruksi Jembatan Kapuas Paralel, Pembangunan Jembatan Kapuas 3, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, SPAM Kijing (Sungai Kunyit), Pelebaran Jalan 2 Jalur dalam Kota Sekadau, Pembangunan Instalasi Pengolah Air (IPA) dan Jaringan Pipa Distribusi serta Pembangunan Tower di daerah yang belum terakses internet.
“Tujuan Musrembang ini adalah untuk menyampaikan usulan program priortias dari Kalbar guna mengejar ketertinggalan pembangunan untuk di akomodir oleh pihak kementrian terkait. Selain itu untuk menjebatani aspirasi masyarakat di Kalimantan yang perlu dukungan pusat dan untuk mengetahui arah dan kebijakan di provinsi terkait,” kata Sutarmidji di Pontianak, Senin (20/4/2020).
Sutarmidji memaparkan, tema Musrembang adalah “Perencanaan Kolaboratif untuk Optimalisasi Sumber Daya Alam, Menuju Kalimantan Barat Sejahtera”.
Berbagai program pembangunan yang diusulkan tahun 2021 mendatang ini, sambung dia, sejalan dengan Musrembang Kalimantan yang dilaksanakan di Kalbar beberapa bulan lalu.
“Kalimantan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Produksi sawit Kalbar 2,9 juta ton, demikian dengan bauksit dengan ekspor bauksit hingga 20 juta metrik ton per tahun dan menghasilkan devisa sebesar 425,6 juta dollar AS.
Dari nilai ekspornya mencapai 425 juta dollar AS, daerah hanya mendapat sekitar 10 juta dollar AS,” ungkap dia.
Namun, sambung Sutarmidji, Kalbar hanya mendapatkan sekitar Rp140 miliar dari lend rent. Itu kecil sekali dibandingkan dengan nilai ekspornya. Karena itu di masa depan perlu ada formula bagi hasil bagi daerah penghasil termasuk pajak ekspor minyak sawit mentah (CPO).
“Lebih memprihatinkan lagi, daerah penghasil sawit hampir tidak mendapat apa-apa kecuali dari pajak bumi dan bangunannya. Hal itu hendaknya menjadi perhatian karena daerah yang membangun jalan dan menjaga lingkungannya tetapi tidak mendapat apa-apa,” sebutnya.
Kemudian, lanjut Sutarmidji, dari potensi perikanan. Produksi perikanan di Kalimatan Barat mencapi 240.383 ton. Hanya saja, diakui masalahnya ada pada persoalan infrastrukturnya, sehingga jika dilihat dari sumbangan terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) terutama Kalimantan Barat, tidak begitu besar kontribusinya.
“Pintu ekspornya tidak tercatat di Kalimantan Barat karena belum memiliki pelabuhan ekspor,” katanya.
Untuk persentase kemiskinan, ungkap Sutarmidji lagi, Kalimantan Barat tetinggi se-Kalimantan 7,28 persen. Bahkan, lebih besar dari provinsi yang baru, yakni Kalimantan Utara.
“Untuk itu, kami menyampaikan usulan prioritas Pembangunan Kalimantan Barat untuk percepatan pembangunan di provinsi ini,” kata Sutarmidji.
Mantan Walikota Pontianak dua periode ini menuturkan, perlu ada percepatan pembangunan di Kalimantan. Ada beberapa usulan untuk pemerintah pusat. Rencana pembangunan jalur kereta api trans Kalimantan diharapkan dipercepat karena akan mempermudah konektivitas berbagai wilayah di Kalimantan.
“Jalur kereta api ini jalur pengangkutan sumber daya alam dan murah biayanya,” sebutnya.
“Diharapkan juga ada percepatan pembangunan Bandara Kota Singkawang dan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara serta Pelabuhan Ekspor Tanjungpura di daerah Kijing, Kabupaten Mempawah. Wilayah-wilayah itu berada di Kalbar,” harap Sutarmidji.
Dhesta
About Author
