triggernetmedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi tersebut berkaitan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan menjadi OTT ke-22 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya operasi tersebut. Saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/10/2026), Setyo menyampaikan bahwa sejumlah orang telah diamankan oleh tim penyidik.
“Benar,” kata Setyo.
Ia menjelaskan, pihak-pihak yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan terkait operasi tersebut.
“Ada beberapa pihak yang sudah diamankan, dan sedang dimintai keterangan,” ujarnya.
Meski demikian, KPK belum mengungkap identitas maupun posisi pihak-pihak yang terjaring OTT. Setyo menyatakan informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
“Untuk detail siapa-siapa yang diamankan, nanti Jubir akan memberikan keterangan,” katanya.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Deretan OTT KPK Sepanjang 2026
Operasi yang berkaitan dengan BNPB ini menambah daftar OTT yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, sejumlah operasi telah menyasar berbagai sektor, mulai dari perpajakan dan kepabeanan hingga pejabat pemerintah daerah.
Pada Januari, KPK melakukan OTT terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Dalam operasi yang berlangsung pada 9–10 Januari itu, delapan orang ditangkap.
Masih pada bulan yang sama, KPK menggelar dua operasi terpisah yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.
Pada Februari, sejumlah pejabat turut menjadi sasaran operasi KPK. Mereka antara lain Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, serta Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan.
Rangkaian OTT berlanjut pada Maret dengan penangkapan tiga kepala daerah, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Pada April, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Setelah tidak melakukan OTT sepanjang Mei, KPK kembali menggelar sejumlah operasi pada Juni yang disebut berkaitan dengan beberapa pejabat, termasuk Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Bupati Muara Enim Edison, serta Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.
Memasuki Juli, KPK tercatat melakukan empat OTT yang menyasar sejumlah kepala daerah, yakni Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Pada Agustus, operasi KPK menyasar jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Sementara itu, pada September, KPK melakukan operasi terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta OTT terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.
Kini, operasi yang berkaitan dengan BNPB kembali menambah daftar penindakan KPK pada tahun ini. Identitas pihak-pihak yang diamankan beserta perkara yang mendasari operasi tersebut masih menunggu keterangan resmi lebih lanjut dari KPK.
About Author
