triggernetmedia.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mendorong pengusutan secara menyeluruh atas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menegaskan penyidikan yang semula berfokus pada internal Kepolisian berpeluang meluas hingga menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual dari kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan.
“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujar Yusril di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Yusril, temuan terbaru mengarah pada dugaan tujuan melumpuhkan pemerintahan sehingga penyidik perlu mendalami pihak yang merancang serta mengendalikan penggunaan perangkat penyadapan tersebut—termasuk terkait dugaan pengguna akhir (end user) yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) LSP. Ia menilai keterlibatan oknum Polri dalam perkara makar merupakan kejadian luar biasa sejak 1945 dan harus diproses hukum secara tuntas, sementara pengamanan Presiden dan Wakil Presiden dipastikan tetap berjalan maksimal oleh TNI.
Di sisi regulasi, pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR RI untuk memperkuat aturan penyadapan. Namun, Yusril menegaskan pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berlaku surut karena bertentangan dengan asas hukum pidana serta merujuk pada preseden putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Bom Bali. Sebagai langkah antisipasi ke depan, pemerintah berkomitmen memperketat pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan alat penyadapan di lembaga berwenang seperti Polri, KPK, dan BNN.











