triggernetmedia.com – Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, melaporkan bahwa pihaknya telah menuntaskan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan melibatkan aspirasi publik dan para ahli. Ia memaparkan sepuluh pokok pengaturan utama dalam RUU tersebut, di antaranya perluasan ruang lingkup aset yang dapat dirampas—termasuk dari kasus penipuan digital seperti investasi bodong dan saham bodong—serta penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana pokok bagi pelaku.
Selain itu, RUU ini mengatur prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana di bawah pengawasan pengadilan, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, hingga pembentukan badan pengelola dan pengawas independen guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Seluruh fraksi di Komisi III menyatakan persetujuannya dengan sejumlah catatan pengawasan. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah turut menyetujui kelanjutan RUU ini karena menilai mekanisme perampasan aset sangat krusial untuk memulihkan kerugian perekonomian negara dan masyarakat. Kesepakatan ditutup dengan penandatanganan naskah RUU sebagai tanda rampungnya Pembicaraan Tingkat I sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna.










