triggernetmedia.com – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mendesak pemerintah menyisir dan mengkaji ulang seluruh kebijakan yang diterbitkan selama dua tahun masa pemerintahan. Langkah tersebut disampaikan Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Sugiat, evaluasi menyeluruh diperlukan menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden yang menyeret mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu tersangka. Ia menilai penyisiran ulang penting untuk memastikan tidak ada produk hukum maupun kebijakan strategis pemerintah yang mengalami sabotase atau penyusupan kepentingan tertentu akibat pemanfaatan data hasil penyadapan.
“Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, kebijakan-kebijakan ini disisir kembali. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang telah terkena sabotase atau penyusupan secara halus sehingga menguntungkan kepentingan kelompoknya, supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya,” ujar Sugiat.
Sugiat juga menyinggung kembali pernyataan Presiden dalam rapat paripurna DPR sebelumnya terkait celah birokrasi saat proses penandatanganan dokumen kebijakan di penghujung hari. Di hadapan Wamensesneg, ia mengingatkan pemerintah agar mewaspadai infiltrasi kelompok oligarki dalam perumusan berbagai regulasi mulai dari undang-undang, peraturan presiden, hingga keputusan menteri yang berpotensi menghambat arah kebijakan Presiden dalam menegakkan Pasal 33 UUD 1945.










