triggernetmedia.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong penyaluran pembiayaan produktif untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2026. Salah satu fokus pemerintah adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditargetkan mencapai Rp300 triliun sepanjang tahun ini.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah sekaligus Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan penyaluran pembiayaan tersebut terus diperluas agar semakin inklusif dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
Hingga 20 Oktober 2026, realisasi penyaluran KUR tercatat mencapai Rp257 triliun dengan jumlah penerima sekitar 4 juta debitur.
“Penyalurannya mencapai Rp257 triliun kepada sekitar 4 juta debitur,” ujar Haryo saat konferensi pers dalam rangkaian Local Media Summit (LMS) 2026 di Manhattan Hotel, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Dengan realisasi tersebut, pemerintah masih perlu menyalurkan sekitar Rp43 triliun untuk mencapai target KUR sebesar Rp300 triliun hingga akhir tahun.
Haryo berharap penyaluran pembiayaan ini dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan akses permodalan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, penguatan daya beli serta investasi di tengah ketidakpastian global membutuhkan dukungan pembiayaan yang mudah dijangkau.
Selain KUR bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui sejumlah skema kredit program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan segmen penerima.
Skema tersebut mencakup Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Kredit Investasi Padat Karya, serta Kredit Program Perumahan. Pemerintah juga menyediakan pembiayaan khusus melalui Kredit Perempuan Prasejahtera.
Haryo menyampaikan, berbagai fasilitas pembiayaan tersebut ditawarkan dengan suku bunga flat sebesar 8 persen per tahun untuk membantu masyarakat memperoleh akses permodalan dengan biaya yang terjangkau.
“Beberapa program ini diharapkan bisa menggerakkan perekonomian, tentu tidak hanya di Jakarta saja atau di Jawa saja, tapi di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Melalui perluasan berbagai skema pembiayaan tersebut, pemerintah berharap akses permodalan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah, sehingga turut mendukung aktivitas ekonomi nasional hingga akhir 2026.
About Author
