triggernetmedia.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadikan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) sebagai pedoman kerja nyata dalam memperbaiki tata kelola data pemerintahan.
Ia menegaskan, dokumen tersebut tidak boleh hanya menjadi pelengkap administrasi, tetapi harus diterapkan secara konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
“Rencana aksi ini jangan hanya menjadi dokumen perencanaan. Harus menjadi pedoman operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam melakukan pembenahan tata kelola data,” ujar Amirullah saat membuka Diseminasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Pontianak di Bapperida Pontianak, Rabu (21/10/2026).
Menurut Amirullah, penyusunan rencana aksi harus disertai langkah pelaksanaan yang jelas, mulai dari pembagian tugas, penetapan target, jadwal penyelesaian, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Dengan demikian, setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang terukur dalam memastikan ketersediaan dan kualitas data sesuai bidang tugas masing-masing.
“Kalau ini rencana aksi, maka harus konkret. Siapa mengerjakan apa, targetnya apa, kapan selesai, dan bagaimana dievaluasi,” tegasnya.
Amirullah menjelaskan, dokumen rencana aksi harus mengacu pada kebijakan Satu Data Indonesia yang bertujuan mewujudkan tata kelola data pemerintah yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penerapannya mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pengumpulan data, pemeriksaan dan validasi, hingga penyediaan akses informasi bagi pengguna data.
Selain itu, penyusunan rencana aksi perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, arahan kepala daerah, prioritas program, serta kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Dokumen perencanaan jangan terlalu mudah berubah. Harus cukup rigid agar menjadi pegangan, tetapi tetap memberi ruang penyesuaian kalau memang ada kebutuhan yang benar-benar relevan,” jelasnya.
Minta Indikator Program Jelas dan Terukur
Amirullah juga menyoroti penggunaan istilah dalam dokumen perencanaan yang terkadang terlalu umum sehingga sulit diterjemahkan menjadi kegiatan nyata.
Menurutnya, istilah seperti optimalisasi dan penguatan harus dijabarkan ke dalam langkah operasional dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur.
Hal itu penting agar setiap OPD memahami persoalan yang perlu dibenahi, kegiatan yang harus dilaksanakan, serta hasil yang ingin dicapai.
“Kadang-kadang bahasanya terlalu tinggi, tetapi susah dikonkretkan. Yang dibutuhkan itu contoh yang jelas: apa yang belum, apa yang harus diperbaiki, dan apa hasil akhirnya,” katanya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan Satu Data Indonesia tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada komitmen perangkat daerah dalam menjalankan program yang telah disepakati.
Karena itu, setiap kegiatan dalam rencana aksi harus memiliki penanggung jawab dan target yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipantau secara berkala.
Seluruh OPD Bertanggung Jawab atas Kualitas Data
Lebih lanjut, Amirullah mengingatkan bahwa penerapan Satu Data Indonesia bukan semata-mata tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Seluruh OPD memiliki peran penting sebagai pengelola data tematik sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Setiap perangkat daerah, lanjutnya, harus memastikan data yang dihasilkan memiliki kualitas baik, diperbarui secara berkala, dan dapat digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan pemerintah.
“OPD mendukung apa? Ya data tematik yang dia punya. Lihat tugas pokok masing-masing, kemudian kita hubungkan dengan kebutuhan Satu Data,” ujarnya.
Amirullah mencontohkan sejumlah indikator pembangunan yang membutuhkan pengelolaan data secara konsisten, antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, dan inflasi.
Data tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan, menetapkan prioritas pembangunan, serta mengevaluasi keberhasilan program pemerintah daerah.
Menurutnya, ketidaksesuaian maupun keterlambatan pembaruan data berpotensi memengaruhi ketepatan perencanaan dan pengambilan keputusan.
Oleh sebab itu, koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar data yang digunakan pemerintah memiliki standar dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dorong Kebijakan Pembangunan Berbasis Data
Amirullah juga meminta agar Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah tidak hanya menjadi wadah pertukaran informasi, tetapi dimanfaatkan untuk menyepakati langkah bersama dalam pembenahan tata kelola data.
Kesepakatan yang dihasilkan melalui forum tersebut harus ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah sesuai tanggung jawab masing-masing.
“Kalau sudah disusun, tinggal kita sepakati dalam forum. Setelah itu harus dijalankan, bukan hanya disimpan sebagai dokumen,” tegasnya.
Ia berharap penerapan Satu Data Indonesia dapat memperkuat koordinasi antar-OPD sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kota Pontianak.
Dengan dukungan data yang valid, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kalau datanya baik, perencanaannya juga akan lebih tepat. Ujungnya adalah kebijakan yang lebih akurat dan manfaat pembangunan yang lebih terasa bagi masyarakat,” pungkas Amirullah.
About Author
