triggernetmedia.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), dan Danantara menjadi tiga isu yang paling banyak menyita perhatian publik di ruang digital sepanjang tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketiga program prioritas pemerintah tersebut memunculkan beragam respons masyarakat, mulai dari apresiasi, kritik terhadap pelaksanaan kebijakan, hingga konten humor dan parodi yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Direktur Riset dan Komunikasi Deep Intelligence Research (DIR), Neni Nur Hayati, mengungkapkan bahwa pemantauan sepanjang Oktober 2025 hingga Oktober 2026 mencatat sekitar 12,28 juta percakapan digital, dengan total keterlibatan atau engagement mencapai 11,8 miliar dan jangkauan audiens sebesar 35,6 miliar.
Dari tiga program tersebut, MBG mencatat keterlibatan tertinggi dengan 66,6 juta engagement, disusul Kopdes Merah Putih sebanyak 10,2 juta dan Danantara sekitar 2,9 juta.
“Kalau MBG, Danantara dan Kopdes Merah Putih, itu menjadi agenda setting di ruang media sosial. Secara masif, perhatian publik mengerucut pada tiga isu besar tersebut,” ujar Neni dalam rilis riset Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut Neni, besarnya perhatian terhadap ketiga program tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah menjadi salah satu pusat percakapan di ruang digital.
Percakapan itu tidak hanya berasal dari komunikasi resmi pemerintah, tetapi juga berkembang melalui respons masyarakat terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Media Arus Utama Didominasi Pemberitaan Positif
Dalam riset tersebut, DIR memantau 1.498.179 artikel yang dipublikasikan oleh 9.896 media, serta lebih dari 12,27 juta konten dan percakapan di enam platform media sosial, yakni Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Threads.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pemberitaan media arus utama didominasi sentimen positif sebanyak 1.214.436 artikel atau 81,1 persen.
Sementara itu, pemberitaan bernada negatif tercatat sebanyak 253.935 artikel atau 16,9 persen, sedangkan 29.808 artikel atau sekitar 2 persen masuk kategori netral.
Lima isu yang paling banyak diberitakan meliputi MBG, Danantara, Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan pemberian gelar Pahlawan Nasional.
Dalam pemberitaan tersebut, Presiden Prabowo menjadi tokoh yang paling banyak dikutip dengan 625.962 penyebutan, disusul Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebanyak 91.684 dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebanyak 87.777.
Lima media dengan volume pemberitaan tertinggi tentang Presiden Prabowo dalam pemantauan DIR adalah Detik.com, Kompas.com, Tribunnews.com, RCTIplus.com, dan Antaranews.com.
“Masyarakat antusias sekali membahas program kerja dan kinerja pemerintahan Prabowo. Ini tercermin data yang sangat besar baik di pemberitaan media mainstream maupun percakapan publik di media sosial, selama setahun yang kami riset,” kata Neni.
Program MBG Disorot karena Tata Kelola dan Kasus Keracunan
Di antara berbagai program pemerintah, MBG menjadi salah satu topik yang memunculkan perdebatan mengenai pelaksanaan kebijakan.
Menurut Neni, percakapan mengenai MBG banyak berkaitan dengan tata kelola program, dugaan korupsi, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta persoalan keamanan pangan.
Ia menyebut pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dari Dadan Hindayana kepada Sudaryono sempat mendapatkan respons positif dalam pemantauan DIR.
Pergantian tersebut dipersepsikan sebagian pengguna media sosial sebagai langkah evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sebelumnya menuai kontroversi.
Namun, Neni menilai munculnya kembali pemberitaan mengenai kasus keracunan makanan membuat pelaksanaan MBG terus mendapat sorotan.
“Ketika hari ini ternyata lonjakan sentimen negatif kembali naik, menurut saya ini evaluasi serius untuk kinerjan BGN,” ujarnya.
Ia menegaskan persoalan keamanan pangan tidak dapat dipandang hanya sebagai tantangan komunikasi pemerintah, melainkan berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat.
“Ini kan berkaitan dengan perut manusia dan keselamatan nyawa manusia. Satu nyawa itu amat sangat berharga,” tegasnya.
Meski demikian, riset DIR juga menemukan bahwa sentimen netral dalam percakapan mengenai MBG mencapai 58,4 persen.
Salah satu faktor yang disebut berkontribusi terhadap tingginya interaksi tersebut adalah popularitas lagu MBG yang ramai digunakan dalam berbagai konten media sosial.
Temuan itu memperlihatkan bahwa tingginya keterlibatan pengguna media sosial tidak selalu menunjukkan dukungan maupun penolakan terhadap suatu kebijakan.
Kopdes Merah Putih Jadi Bahan Kritik dan Parodi
Sementara itu, percakapan mengenai Kopdes Merah Putih banyak menyoroti percepatan pembangunan koperasi, penguatan ekonomi desa, serta target pemerintah membangun 30 ribu koperasi hingga Agustus 2026.
Sejumlah isu lain yang turut menjadi perhatian adalah pengadaan kendaraan pikap melalui Agrinas, pendampingan koperasi oleh pendamping desa, serta pemilihan lokasi pembangunan koperasi.
Neni mengungkapkan, sejumlah konten mengenai lokasi Kopdes yang dianggap tidak lazim justru berkembang menjadi bahan humor dan parodi di media sosial.
Warganet membuat berbagai konten yang menggambarkan koperasi berada di tengah hutan, kawasan pegunungan, maupun lokasi yang dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Publik sebenarnya lebih ke fun. Mereka menjadikan Kopdes sebagai lucu-lucuan, memparodikan program tersebut,” katanya.
Menurutnya, sebagian besar konten humor tersebut dikategorikan sebagai sentimen netral dalam analisis percakapan digital.
Namun, konten parodi juga dapat menjadi sarana masyarakat menyampaikan kritik terhadap perencanaan dan pelaksanaan program.
Karena itu, tingginya interaksi pada konten humor tidak dapat langsung diartikan sebagai dukungan masyarakat terhadap kebijakan Kopdes Merah Putih.
Danantara Catat Sentimen Positif dalam Pemberitaan
Berbeda dengan MBG dan Kopdes yang banyak memunculkan perdebatan mengenai pelaksanaan program, pemberitaan tentang Danantara dalam pemantauan DIR didominasi sentimen positif.
Neni menyebut sentimen positif terhadap Danantara di media arus utama mencapai 90,1 persen.
Sejumlah isu yang banyak mendapat perhatian meliputi pengelolaan investasi negara, kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu, serta pembangunan hunian bagi korban bencana di Aceh Tamiang.
Narasi mengenai penguatan tata kelola investasi dan kemampuan pemerintah membangun hunian dalam jumlah besar menjadi bagian dari pemberitaan yang memperoleh sentimen positif.
Meski demikian, dominasi pemberitaan positif tidak serta-merta menggambarkan sikap seluruh masyarakat terhadap Danantara.
Penilaian publik tetap perlu dilihat melalui analisis terpisah terhadap percakapan media sosial, termasuk sumber unggahan, konteks pembahasan, serta karakter interaksi pengguna.
Penegakan Hukum dan Reformasi Kepolisian Ikut Disorot
Selain tiga program prioritas tersebut, DIR juga mencatat perhatian masyarakat terhadap isu penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi kepolisian.
Neni mengatakan sejumlah percakapan memperlihatkan apresiasi terhadap langkah penegakan hukum, termasuk harapan agar pemberantasan korupsi dilakukan tanpa membedakan kedekatan politik maupun hubungan personal.
Isu pergantian Kapolri juga disebut menjadi salah satu topik yang memperoleh respons positif dari sebagian pengguna media sosial.
Menurut Neni, perhatian tersebut mencerminkan harapan masyarakat terhadap konsistensi penegakan hukum.
Namun, sentimen positif dalam percakapan digital tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi.
Efektivitas penegakan hukum tetap perlu dinilai berdasarkan hasil penindakan, proses peradilan, transparansi, dan konsistensi penerapan aturan.
Neni juga menyinggung perdebatan mengenai penelitian Celios yang disebut menunjukkan 75 persen warga Indonesia mengalami stres akibat kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, isu tersebut turut memicu kontroversi di ruang digital. Meski demikian, klaim tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap metodologi, populasi, dan periode survei sebelum dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat secara luas.
Sentimen Media Sosial Berbeda dengan Media Arus Utama
Salah satu temuan penting riset DIR adalah perbedaan karakter pemberitaan media arus utama dengan percakapan masyarakat di media sosial.
Jika pemberitaan media didominasi sentimen positif, percakapan di media sosial justru lebih banyak berada dalam kategori netral dan negatif.
DIR mencatat sentimen netral mencapai 57,5 persen atau sekitar 7,05 juta percakapan, disusul sentimen negatif sebesar 32,3 persen atau sekitar 3,96 juta percakapan.
Sementara itu, sentimen positif tercatat sebesar 10,2 persen atau sekitar 1,25 juta percakapan.
Instagram dan TikTok menjadi dua platform yang mendominasi unggahan serta percakapan dalam pemantauan tersebut.
Analisis jejaring sosial atau Social Network Analysis (SNA) juga memperlihatkan bahwa penyebaran informasi mengenai pemerintah banyak bergerak dari akun lembaga pusat menuju akun instansi di daerah.
Akun Sekretariat Negara, Presiden, Badan Komunikasi Pemerintah, dan kementerian menjadi simpul utama yang terhubung dengan berbagai akun instansi, mulai dari kantor pertanahan, unit pekerjaan umum, kelurahan, hingga kepolisian dan satuan TNI di daerah.
Menurut DIR, pola tersebut lebih banyak mencerminkan distribusi informasi resmi pemerintah dibandingkan percakapan langsung antarmasyarakat.
“Analisis tim kami atas SNA memberi data, bahwa Presiden menjadi titik pertemuan. Akun ‘prabowo’ dan ‘sekretariat’ mempertemukan menteri, tokoh partai, dan media nasional. Hubungannya banyak tetapi satu per satu, sehingga tidak terlihat komunitas pendukung atau pengkritik yang saling berinteraksi,” jelas Neni.
DIR juga menemukan bahwa akun media sosial Kompas berperan menghubungkan pemberitaan nasional dengan sejumlah akun humas kepolisian daerah.
Sementara itu, IDN Times membentuk kelompok interaksi melalui jaringan akun regionalnya sendiri.
Pola tersebut dinilai memperluas jangkauan distribusi informasi, tetapi tidak selalu menunjukkan bertambahnya partisipasi langsung masyarakat dalam percakapan.
Neni menjelaskan, kategori sentimen netral mencakup unggahan informatif, kegiatan seremonial, hingga konten hiburan yang tidak secara tegas menunjukkan dukungan ataupun penolakan.
Karena itu, dominasi pemberitaan positif di media arus utama tidak otomatis dapat disimpulkan sebagai tingginya dukungan masyarakat terhadap pemerintah.
Sebaliknya, banyaknya interaksi pada konten bernada kritik juga tidak serta-merta membuktikan bahwa mayoritas masyarakat menolak suatu kebijakan.
DIR menilai temuan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam memperkuat komunikasi publik dan memastikan pelaksanaan program prioritas menjawab kebutuhan masyarakat.
Besarnya perhatian terhadap MBG, Kopdes Merah Putih, dan Danantara menunjukkan ketiga program tersebut telah menjadi bagian penting dari percakapan publik.
Namun, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari tingginya jumlah pemberitaan maupun interaksi digital, melainkan juga dari kualitas pelaksanaan, manfaat yang diterima masyarakat, serta kemampuan pemerintah merespons persoalan di lapangan.
About Author
